JPU KPK Cecar Pejabat Bappeda Jatim Ikmal Putra soal Realisasi Hibah: Saudara Berubah-ubah Ini!

| -
JPU KPK Cecar Pejabat Bappeda Jatim Ikmal Putra soal Realisasi Hibah: Saudara Berubah-ubah Ini!
KORUPSI HIBAH: Arif Suhermanto (kiri) mencecer Ikmal Putra pada sidang kedua Sahat. | Foto: Barometerjatim.com/ROY

SIDOARJO, Barometer Jatim – Sidang kedua Sahat Tua Simandjuntak, terdakwa perkara korupsi dana hibah Pemprov Jatim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Selasa (30/5/2023), berlangsung cukup sengit.

Ini karena Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberatasan Korupsi (JPU KPK) berusaha menguak realisasi hibah pokir (pokok-pokok pikiran) dari para aspirator (anggota DPRD Jatim) namun keterangan salah seorang saksi, Kabid Randalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, Ikmal Putra dinilai berubah-ubah.

Selain Ikmal, tiga orang saksi lainnya yang dihadirkan yakni Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mantan Pj Gubernur Riau, Hari Nur Cahya Murni; Sub Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Jatim, Rusmin; dan Kabiro Kesra Pemprov Jatim, Imam Hidayat.

JPU KPK, Arif Suhermanto mencecar Ikmal soal data alokasi belanja hibah pokir dari APBD Jatim tahun 2020 hingga 2023 per aspirator yang dikeluarkan Bappeda.

Semula, Ikmal menyebut data tersebut terinput lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang berasal dari sistem Bappeda. Padahal, hibah 2020 yang diinput pada 2019, 2021 yang diinput di 2020, dan 2022 yang diinput di 2021, masih manual alias belum menggunakan SIPD.

“Berarti data itu dari mana asal usulnya?” tanya JPU KPK. “Data yang kami dapat itu dari yang masuk ke gubernur itu, masuk ke Bappeda. Kalau yang manual itu tidak menginput, cuma menyerahkan saja (data rekapan mengenai jumlah Pokmas yang akan disalurkan dana hibahnya),” jawab Ikmal.

Saat ditanya berapa alokasi masing-masing aspirator, Ikmal menyebut tidak tahu, karena dalam rekap manual berbentuk excel tersebut hanya mencantumkan angka globalnya.

Lantas, dari mana angka-angka dalam tabel data berjudul "Alokasi Belanja Hibah Uang pada APBD/P Anggota DPRD di Pemprov Jatim 2020-2023 per Aspirator" tersebut?

“Jadi data ini kan gabungan, dari penyidik (KPK) itu. Mereka mengumpulkan kami dan minta seperti ini, kami kerjakan seperti ini,” katanya.

“Sudara berubah-ubah ini, karena tadi saudara mengatakan SIPD, data diambil dari SIPD. Di persidangan Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi (dua penyuap Sahat yang masing-masing divonis 2,5 tahun penjara) saudara juga mengatakan bahwa ini data yang realisasi, data yang dari SIPD,” kata Arif.

JPU KPK, tandas Arif, tahu nama-nama aspirator dan realisasi hibah pokir berdasarkan data dari Bappeda tersebut. Dalam data juga tertera selain ada aspirator yang menerima ratusan miliar juga ada yang angkanya tertulis nol.

“Ada informasi sebelumya, yang nol nol itu mungkin kareaa titip pada yang lain. Ini keterangan saudara dalam persidangan sebelumnya. Makanya ada yang nol ini dititipkan pada yang lain, tidak dilakukan sendiri penyerapannya. Kami tanyakan sekarang, yang benar yang mana?” kata Arif.

“Mohon maaf Pak Jaksa. Ini kan kami rekap, kami lihat angkanya. Jadi kalau yang realisasi bukan ini, yang nol nol tadi karena memang tidak ada namanya,” katanya.

“Kalau Pak Sahat lengkap semua?” tanya Arif lagi. “Ada,” jawab Ikmal. Dalam data Bappeda, alokasi dana pokir jatah Sahat terinci pada APBD Jatim 2020 sebesar Rp 98 miliar untuk 490 Pokmas (Bangkalan, Blitar, Bondowosao, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, dan Situbondo).

Lalu APBD Jatim 2021 sebanyak Rp 66,3 miliar untuk 377 Pokmas (Bangkalan, Blitar, Bodowoso, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Magetan, Malang, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung)

Berikutnya APBD Jatim 2022 sebesar Rp 77,5 miliar untuk 655 Pokmas (Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep). Kemudian APBD Jatim 2023: sebesar Rp 28,5 miliar untuk 151 Pokmas (Bangkalan, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, dan Sumenep).

JPU KPK kembali mencecer Ikmal, kalau yang diterimanya hanya angka global alias tidak ada alokasi masing-masing aspirator, mengapa di data Bappeda bisa merinci jatah Sahat berikut sebaran wilayahya?

“Ini yang kerjakan ahli IT kami. Jadi saya kurang mengerti juga mengerjakannya, cuma waktu itu permintaan penyidik KPK itu buatkan per kabupaten,” katanya.

“Tapi itu by data kan?” tanya Arif. “Ya, data yang ada di sistemnya Bappeda sama maual itu, bukan dari KPK,” jelas Ikmal.

Arif menambahkan, pernyataan Ikmal ini harus dipertegas dalam persidangan agar jangan seolah-olah data tersebut yang membuat KPK. Sebab, penyidik hanya minta datanya dikompilasikan terkait aspirator dapat jatah berapa dan ke mana saja sebarannya.

“(Bahwa) data itu berasal dari sistem saudara sendiri, Bappeda. Biar clear, jangan sampai nanti ada rekayasa dari penyidik KPK tapi murni data dari Bappeda,” kataya.

Semetara itu terdakwa Sahat saat dimita hakim untuk menanggapi keterangan Ikmal, politikus Partai Golkar itu hanya mengatakan cukup sambil mengatupkan kedua tangannya.

Usai persidangan, Arif menyatakan, pihaknya akan terus melakukan pendalaman lewat saksi-saksi lain di persidangan berikutnya, karena keterangan Ikmal dinilai berubah-ubah terutama soal realisasi hibah pokir.

“Keterangan sebelumnya memang di dalam perkara yang lalu, bahwa itu realisasi anggaran dana hibah pokir yang diserap oleh aspirator, para anggotra DPRD itu. Nah saat ini, hari ini mengatakan bahwa itu data mentah, nanti kita akan pastikan lagi,” kata Arif.

"Keterangan yang berubah-ubah itu tentu akan kita dalami lagi. Terakhir dia mengatakan data dari sajian KPK. Kita tanyakan kembali pada yang bersangkutan, kalau itu datanya sendiri, data dari Bappeda, termasuk sebarannya ke mana, ke kabupaten yang lain dan berapa nilainya, itu semuanya berasal dari Bappeda,” sambungnya.

Soal apakah itu data realisasi atau bagaimana, tandas Arif, ini yang masih akan dikejar JPU KPK. Sebab, dalam fakta persidangan sebelumnya disebut bahwa data tersebut merupakan realisasi setiap aspirator, tak terkecuali alokasi jatah Sahat.{*}

» Baca berita Suap Hibah Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan.

Simak berita terukur barometerjatim.com di Google News.