Ketua KONI Sidoarjo Kencang Didesak Mundur, Ini 'Dosa-dosanya' Menurut Cabor!

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Makin kencang saja cabang olahraga (Cabor) mendesak agar Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo periode 2025-2029, Imam Mukri Affandi mundur dari jabatannya.

Terbaru, desakan disampaikan saat rapat konsolidasi yang digelar bersama pimpinan DPRD Sidoarjo, jajaran pengurus KONI, serta seluruh ketua Cabor di Gedung Youth Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Ketua KONI Sidoarjo Didesak Mundur, DPRD: Kalau Tak Mampu Mestinya Paham Diri!

Apa 'dosa-dosanya' sehingga didesak mundur? Cabor merasa kepengurusan Imam Mukri yang belum genap setahun -- dilantik pada 3 Mei 2025 -- tidak berjalan efektif, terutama dalam hal transparansi dan komunikasi.

Ketua Forum Cabor se-Sidoarjo, Suyud mengungkapkan ketidakpuasan ini sebenarnya bukan hal baru. Mosi tidak percaya terhadap kepengurusan KONI Sidoarjo bahkan sudah sempat muncul sebelumnya.

“Memang sebenarnya sudah lama ada permintaan dari Cabor-Cabor ini, bahkan ada mosi tidak percaya,” ucapnya.

Isu utama yang disorot, terang Suyud yakni kurangnya transparansi, khususnya terkait pengelolaan dana dan kebijakan organisasi. Kalangan Cabor menilai keputusan-keputusan yang diambil dinilai tidak terbuka dan tidak proporsional.

Salah satu hal yang paling disorot, yakni pengembalian anggaran pada 2025 sebesar Rp 3,2 miliar di tengah kebutuhan pembinaan atlet yang justru meningkat.

“Teman-teman Cabor berharap ada tambahan untuk pembinaan atlet, tapi malah ada pengembalian dana Rp 3,2 miliar. Ini yang jadi janggal,” terangnya. 

KENCANG: Cabor desak agar Ketua KONI Sidoarjo mundur dari jabatannya. | Foto: KONI Sidoarjo

Selain itu, soal distribusi dana dinilai tidak merata. Beberapa Cabor hanya menerima dana minim, bahkan ada yang tidak mendapatkan alokasi dana pembinaan sama sekali.

“Masak ada Cabor yang hanya dapat Rp 10 juta, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Ini berbeda dengan sebelumnya yang lebih merata,” tambahnya.

Tak Libatkan Cabor

Tak hanya soal anggaran, komunikasi antara pengurus KONI dan Cabor juga dinilai sangat lemah. Dalam satu tahun terakhir, disebutkan hampir tidak ada rapat kerja (raker) yang melibatkan Cabor.

“Komunikasinya lemah sekali. Bahkan satu tahun ini tidak ada raker dengan Cabor,” tambah Pembina Cabor Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Sidoarjo, Hadi Salim.

Kondisi ini, tandasnya, diperparah dengan ketidakhadiran ketua KONI dalam beberapa bulan terakhir karena alasan kesehatan. “Sejak Januari sampai sekarang, sekitar empat bulan, tidak pernah aktif,” jelasnya.

Baca juga: VIDEO: Kades di Sidoarjo Tersangka Pungli Usai Gasak Pengembang Hampir Rp 1 Miliar!

Selain itu, ketidakaktifan Ketua KONI mengarah pada dugaan pelanggaran Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

Dalam aturan, disebutkan bahwa jika ketua berhalangan tetap maka harus mengundurkan diri dan digelar Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) untuk memilih pengganti.

"Namun yang terjadi di lapangan, tugas ketua justru dijalankan oleh wakil ketua dengan menggunakan atribut atas nama ketua, yang dinilai tidak sah secara administratif,” kata Hadi.

“Makanya, kalau berhalangan tetap, seharusnya mengundurkan diri. Tapi ini wakil ketua menandatangani atas nama ketua, itu tidak sah dalam surat-menyurat,” tegasnya. 

Tagih Janji Kantor

Suara kekecewaan juga datang dari kalangan Cabor lain. Ketua Cabor E-Sport Sidoarjo, Julius Ivan juga mendesak pergantian ketua KONI. 

“Kalau Cabor itu ibarat anak-anaknya KONI, sekarang kami seperti tidak punya bapak. Kurangnya perhatian sangat terasa, terutama bagi Cabor berprestasi,” ungkap Julius.

Baca juga: Gasak Pengembang Hampir Rp 1 M, Kades di Sidoarjo Jadi Tersangka Pungli!

Dia mencontohkan prestasi e-Sport Sidoarjo yang berhasil meraih juara umum dalam ajang Porprov Jatim 2025, namun hingga kini belum mendapatkan apresiasi maupun dukungan pembinaan yang memadai.

“Kami sudah mengajukan kegiatan Kejurkab dan Kejurnas, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Bahkan kantor sekretariat yang dijanjikan juga belum terealisasi,” keluhnya.

Kondisi ini dinilai ironis karena di tengah keterbatasan pembinaan, masih terdapat sisa anggaran yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 

“Hal itu juga berdampak pada penurunan alokasi anggaran di 2026 sebesar Rp 10 miliar dari sebelumnya Rp 16 miliar,” ucap Julius.

Terkait desakan mundur yang digaungkan Cabor, hingga kini Imam Mukri belum bisa dikonfirmasi.{*}

| Baca berita Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur