BPKP Sampaikan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran ke Khofifah, Apa Isinya?

SURABAYA | Barometerjatim.com – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) BPKP Jatim, Hasoloan Manalu mendatangi Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (2/10/2026) malam.

Kedatangan BPKP untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemprov Jatim serta 38 Pemkab/Pemkot, khususnya pada lima sektor prioritas pembangunan yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting.

Baca juga: Dikira Bisa Disetir, Karakter Asli Gus Kikin Ini Bakal Bikin Elite Politik Kecewa!

Hasoloan meminta Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, segera melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot sekaligus menyelaraskan langkah strategis agar berbagai kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.

"Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, segera berkoordinasi dengan bupati-wali kota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga," ucapnya.

Hasoloan menegaskan, pihaknya akan terus memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. BPKP juga akan memperkuat review secara komprehensif, mengintegrasikan aspek manajemen risiko, serta memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Bahan Penyempurnaan

Sementara itu Khofifah mengapresiasi hasil evaluasi tersebut sebagai bahan penyempurnaan perencanaan agar setiap program memiliki sasaran, indikator, dan bentuk intervensi yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

"Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat, karena program-progran pemerintah memang harus ada dampak positifnya," ujarnya.

Menurut Khofifah, berdasarkan hasil pengawasan BPKP terhadap Pemprov Jatim dan 38 pemerintah kabupaten/kota, total alokasi anggaran pada lima sektor prioritas mencapai Rp 27.519,86 miliar atau sekitar Rp 27,52 triliun.

Dari jumlah tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan Rp 5.099,35 miliar, sedangkan Pemkab/Pemkot se-Jatim  mengalokasikan Rp 22.420,51 miliar. Anggaran tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.

Baca juga: Kenang G30S PKI, Khofifah ke Warga Jatim: Kibarkan Bendera Setengah Tiang!

Di tingkat Pemprov Jatim, alokasi terbesar diarahkan pada sektor pendidikan sebesar Rp 3.645,47 miliar. Berikutnya pengentasan kemiskinan sebesar Rp 930,36 miliar, kesehatan Rp 319,88 miliar, ketahanan pangan Rp 165,58 miliar, serta penurunan prevalensi stunting sebesar Rp 38,06 miliar.

Sedangkan alokasi anggaran pada 38 Pemkab/Pemkot se-Jatim mencapai Rp 22.420,51 miliar. Anggaran terdiri atas pengentasan kemiskinan Rp 9.473,63 miliar, pendidikan Rp 6.760,16 miliar, kesehatan Rp 2.998,90 miliar, ketahanan pangan Rp 1.820,66 miliar, dan penurunan prevalensi stunting Rp 1.367,15 miliar.

Ketepatan Sasaran

Khofifah menekankan, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti ketepatan sasaran dan kualitas intervensi. "Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur,” ujar Khofifah. 

“Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas, karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi," ungkapnya.

Baca juga: Jatim Tuan Rumah FESyar Jawa, Gubernur BI: Kita Tak Bisa Pindah ke Lain Hati!

Meski demikian, Khofifah menilai catatan evaluasi tersebut justru menjadi ruang untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan ke depan. 

Dia optimistis berbagai rekomendasi dapat ditindaklanjuti sehingga program pemerintah tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga efektif menjawab kebutuhan masyarakat.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur