Pajak Sidoarjo Capai Rp 1,5 T, Bupati Subandi Kejar Sisa Target Rp 284 M!

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Pemkab Sidoarjo terus menggenjot optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan transformasi digital. Hingga 11 November 2026, realisasi pajak daerah mencapai Rp 1,5 triliun atau 84,23 persen dari target Rp 1,8 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Sidoarjo, Subandi saat menghadiri kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo 2026 di Fave Hotel Sidoarjo, Kamis (12/11/2026). 

"Angka ini penting karena pajak daerah merupakan tulang punggung pembangunan kita. Sekitar 63-65 persen dari PAD berasal dari pajak daerah. Artinya, pembangunan jalan, kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum semuanya didukung dari pajak yang kita hasilkan," ucapnya.

Meski demikian, Subandi menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. Masih terdapat sekitar 15,8 persen atau kurang lebih Rp 284 miliar yang harus dikejar dalam tujuh minggu terakhir di 2026.

Dia optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh elemen pemerintahan, pelaku usaha, dan masyarakat bergerak bersama meningkatkan kepatuhan pajak.

Di tengah tantangan fiskal daerah, Pemkab Sidoarjo juga mulai mengandalkan digitalisasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pendapatan sekaligus meminimalkan kebocoran pajak.

Dashboard Digital 

Subandi mengungkapkan, Pemkab telah mengoperasikan dashboard digital sejak April 2026. Sistem tersebut digunakan untuk memantau berbagai aktivitas pemerintahan, termasuk pendapatan daerah, kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga potensi pajak yang belum tergarap optimal.

Hasilnya cukup signifikan. Dalam periode April-September 2026, penerapan digitalisasi mampu mendorong peningkatan pendapatan sekitar Rp 68 miliar. “Insyaallah pada 2027 kita targetkan naik lagi Rp130 miliar," jelasnya.

Dia juga menegaskan, pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI (Artificial intelligence) akan diperluas untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan terhadap potensi pajak. 

"Kalau ada perubahan pembangunan, kita bisa melihat melalui komputer dan dashboard. Tidak perlu selalu mengecek ke lapangan. Dengan AI, perkembangan itu juga bisa kita pantau. Ini penting untuk mengetahui potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap," tuturnya.

Dia juga meminta seluruh OPD agar bekerja berbasis data dan tidak lagi menggunakan perkiraan dalam menetapkan target pendapatan. Pengawasan terhadap potensi kebocoran pajak menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Subandi juga menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Sidoarjo akibat pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.

TKD Berkurang Rp 847 M

Dia menjelaskan, pada 2026 terdapat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 647 miliar. Bahkan pada 2027, anggaran diperkirakan kembali berkurang sekitar Rp 200 miliar. Dengan demikian, total pengurangan anggaran mencapai kurang lebih Rp 847 miliar.

Kondisi tersebut menuntut Pemkab Sidoarjo untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi PAD.

"Kita harus berinovasi. Bagaimana cara kita mengejar kekurangan Rp 847 miliar ini, tentu salah satunya dengan meningkatkan PAD. Karena kalau PAD kita meningkat, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin baik," ucapnya. 

Sementara itu Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Yudi Irianto menjelaskan kegiatan Bulan Panutan Pajak Daerah merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada wajib pajak dan seluruh stakeholder yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

"Bulan Panutan ini merupakan salah satu bentuk umpan balik kami kepada para wajib pajak. Kami memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah patuh. Harapannya, masyarakat semakin termotivasi untuk membayar pajak, khususnya pajak daerah di Sidoarjo," jelasnya.{*}

| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur