Ijazah 495 Anak Masih Tertahan karena Ekonomi, DPRD Surabaya Carikan Solusi

Reporter : Andriansyah  |   Rabu, 18 Nov 2026 23:17 WIB
CARI SOLUSI: Hearing Komisi D DPRD Surabaya terkait siswa alami penahanan ijazah. | Foto: IST

SURABAYA | Barometerjatim.com – 495 anak di Surabaya masih mengalami penahanan ijazah, terdiri dari 163 SD dan 332 SMP. Hal itu terungkap dalam hearing Komisi D DPRD Surabaya bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Amil Zakat Nasional, Rabu (18/11/2026).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Akmarawita Kadir menuturkan sebagian besar kasus penahanan ijazah tersebut berkaitan dengan ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya pendidikan, seperti SPP maupun tunggakan lainnya.

Baca juga: Rawat Kali Perbatasan, DPRD Surabaya Minta Pemprov Jatim Tak Berpangku Tangan!

“Ini harus menjadi perhatian serius,  karena ijazah sangat dibutuhkan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Pokoknya yang 495 anak itu kan kita mencari bantuan, bagaimana supaya ijazah itu bisa ditebus,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan bantuan untuk penebusan ijazah tersebut perlu ditindaklanjuti melalui skema pendanaan tersendiri. Sebab, bantuan pendidikan yang selama ini disalurkan melalui Baznas merupakan program berbeda dan telah berjalan.

Karena itu, DPRD Surabaya masih berupaya mencari alternatif sumber bantuan agar anak-anak yang ijazahnya tertahan dapat segera memperoleh hak mereka.

Anak Putus Sekolah

Selain mendorong bantuan penebusan ijazah, Komisi D DPRD Surabaya juga menyiapkan langkah untuk menangani persoalan anak putus sekolah melalui program Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat Surabaya (Krisna) Pemkot Surabaya.

Akmarawita menjelaskan, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak yang mengalami hambatan melanjutkan pendidikan, baik karena persoalan ekonomi maupun jarak tempat tinggal dengan sekolah.

Salah satu pendekatan yang disiapkan yakni mendekatkan lokasi pembelajaran ke lingkungan tempat tinggal peserta didik. Dengan begitu, anak-anak tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan akses pendidikan.

Baca juga: Jadi Rujukan Nasional Kota Cerdas, Surabaya Raih 2 Penghargaan di Forum Smart City!

Kegiatan belajar nantinya dapat dilaksanakan di Balai RW, kantor kelurahan hingga kecamatan. Pemerintah akan mendatangkan tenaga pengajar ke lokasi tersebut, sedangkan legalitas pendidikan tetap bekerja sama dengan lembaga pendidikan resmi.

“Jadi pembelajaran kita dekatkan. Konsepnya seperti itu. Pembelajaran nanti bisa di Balai RW, bisa di kelurahan, bisa di kecamatan. Guru kita datangkan, tapi legalitasnya kita titipkan,” jelasnya.

Dia menegaskan, meskipun proses belajar dilakukan di luar gedung sekolah, peserta didik tetap memperoleh pengakuan pendidikan secara resmi sehingga ijazah yang diterbitkan memiliki legalitas.

Dari total 31 kecamatan di Surabaya, konsep Krisna telah disiapkan untuk menjangkau 16 kecamatan. Sejumlah wilayah juga mulai menjalankan program tersebut, termasuk kawasan Surabaya Utara.

“16 ya, dari 31 kecamatan. Yang sudah dijalankan, yang sudah jalan Krisna itu,” ucapnya.

Baca juga: Resmi Milik PKB! Gedung Museum NU Rintisan Cak Anam Diubah Jadi Pusaka NU

Melalui dua pendekatan tersebut, DPRD Surabaya berharap persoalan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi dapat ditangani secara lebih menyeluruh. 

Tidak sebatas membantu anak-anak mendapatkan kembali ijazah yang tertahan, tetapi juga membuka akses pendidikan bagi mereka yang terpaksa berhenti sekolah.{*}

| Baca berita Ijazah. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur


Berita Terbaru

Berita Populer