DPRD Surabaya Dorong Perluasan Teba hingga RT-RW, Perlu Support dari Pemkot
SURABAYA | Barometerjatim.com – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno menilai, pengelolaan sampah perkotaan tidak bisa terus-menerus bertumpu pada petugas pengangkut dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurutnya, kesadaran warga dalam mengolah sampah sejak dari sumbernya merupakan kunci utama mengatasi persoalan tersebut. Karena itu, dia mendorong keterlibatan pengurus RT-RW hingga jajaran pemerintah kecamatan dan kelurahan, untuk memperluas penerapan metode teba (lubang pori untuk pengomposan).
Baca juga: Rawat Kali Perbatasan, DPRD Surabaya Minta Pemprov Jatim Tak Berpangku Tangan!
“Teba ini cukup bagus sekali, hanya saja sementara ini banyak warga yang masih belum paham tentang arti teba. Sebenarnya cukup efektif, sehingga warga bisa membuat pupuk atau biopori di masing-masing tingkat kampung,” katanya, Sabtu (21/11/2026).
Anas menjelaskan, teba menjadi solusi sederhana untuk mereduksi sampah organik rumah tangga. Melalui sistem biopori, sisa makanan dan dedaunan dapat diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, fasilitas pengolahan sampah berbasis lingkungan perlu dibangun secara bertahap di setiap kampung. Dia meminta Pemkot Surabaya hadir melalui pendampingan maupun dukungan anggaran, agar program ini tidak berhenti di kampung percontohan saja.
“Perlu support dari Pemkot Surabaya. Khususnya saya juga sebagai sekretaris Komisi A, agar men-support titik-titik teba di setiap kampung supaya ada manfaatnya bagi warga sekitar. Ini nanti kita coba pikirkan, sehingga menjadi bentuk anggaran yang difasilitasi pemerintah kota agar menyeluruh,” ujarnya.
Penerapan teba di kampung turut disoroti tim verifikator Kampung Pancasila bidang lingkungan, Wawan Some. Dia memaparkan, dari total timbulan sampah di Surabaya yang mencapai 1.800 ton per hari, 60 persen atau mendekati 950 ton didominasi sampah organik, terdiri atas 53 persen sisa makanan dan 7 persen dedaunan maupun ranting.
Baca juga: Ijazah 495 Anak Masih Tertahan karena Ekonomi, DPRD Surabaya Carikan Solusi
“Kalau sudah seperti itu berarti sekitar hampir 950 ton dari 1.800 ton. Kalau itu selesai dengan teba, selesai,” ujarnya.
Wawan pun mengusulkan agar Pemkot Surabaya menerbitkan Perwali terkait pengolahan sampah dari sumber sebagai payung hukum sekaligus dasar penganggaran.
Secara teknis, satu titik teba dapat dikelola secara komunal oleh sekitar 10 rumah tangga dengan ukuran yang menyesuaikan luas lahan dan kondisi air tanah.
Baca juga: PAUD Khusus Disabilitas, DPRD Surabaya Minta Prioritaskan Warga Miskin
“Menurut saya itu yang harus dibuat Perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh Perwali pengolahan sampah dari sumber,” ucapnya.{*}
| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur