DPRD Surabaya: Jalan Ditutup Justru Picu Kerumunan Baru

DINILAI TAK EFEKTIF: Penutupan Jalan Raya Darmo untuk menekan penyebaran Covid-19 di Surabaya. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS/DOK

SURABAYA, Barometerjatim.com Kebijakan menutup sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pahlawan untuk menekan penyebaran Covid-19, mendapatkan kritik dari kalangan DPRD Surabaya.

Baca juga: Cak Imin Kasihan Emil kalau Gubernur Dipilih Presiden, 2 Kali Ngantre Khofifah!

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya, Mahfudz, penutupan jalan protokol tidak efektif dan justru memicu kerumunan baru.

"Warga yang biasa melewati jalan besar akhirnya mencari jalan alternatif. Alhasil, jalan-jalan kecil di sekitar jalan protokol menjadi padat dan macet," kata Mahfudz, Sabtu (6/2/2021).

• Baca: Komisi B: RS Covid-19 Harus Dipisah dari Gedung Mal Cito!

"Apalagi jalur alternatif itu kan kebanyakan jalan perumahan permukiman, yang tentunya membuat warga sekitar merasa terganggu. Saya dapat keluhan itu," sambungnya.

Dari pantauan di lokasi, Pemkot Surabaya setidaknya melakukan penutupan ruas jalan di tiga titik, yakni Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, dan Jalan Mayjend Sungkono.

Baca juga: Muncul Jagoan Hasil Penjaringan DPP, Perebutan Kursi Ketua PKB Jatim Memanas!

Warga perumahan di sekitar jalan yang ditutup menjadi tak nyaman, seperti di Mayjend Sungkono. Jalur kecil perumahan jadi macet. Ini kan juga bahaya, bisa terjadi laka lantas bahkan tindakan kriminalitas, tuturnya.

• Baca: Divaksin! Ketua DPRD Surabaya Sempat Digoda Tekanan Darah

Karena itu, Mahfudz meminta Pemkot Surabaya agar mengkaji ulang kebijakan penutupan jalur protokol dengan alasan untuk menekan angka penularan Covid-19.

Kalau mau di-lockdown ya sekalian tutup semua. Jalan ini kan penting untuk mobilitas. Toh masyarakat juga di kendaraan masing-masing pakai masker," tegasnya.

Baca juga: PKB Berulang Kali Sentil BUMD yang Hanya Jadi Beban, Desak Pemprov Jatim Tegas!

Kalaupun khawatir jalur protokol dibuat akses berkumpul, mestinya warga yang berkumpul itu yang ditertibkan. "Bukan jalannya yang ditutup. Jadi kami di Fraksi PKB DPRD Surabaya meminta kebijakan ini dicabut, ucapnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya