Gus Muhdlor Ngegas Dukung 02 Usai Rumdis Digeledah KPK, Pakar: Politik Saling Sandera Ngeri-ngeri Sedap!

SURABAYA | Barometer Jatim – Langkah Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor deklarasi mendukung Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran menuai sorotan tajam.

Selain tercatat sebagai kader Partai Kebangkitan Kangsa (PKB) -- Parpol pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar -- juga terjadi sehari setelah rumah dinasnya digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Jatim Raih Penghargaan Antikorupsi, Aneh! 17 Tersangka Korupsi Hibah Saja Belum Ditahan

Terkait langkah Gus Muhdlor tersebut, Pakar Politik yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam memandang, mendekati coblosan Pemilu jagat politik bisa mendadak menjadi 'aneh bin ajaib'.

“Politik saling menyandera mulai menjadi trend dan alat bergaining yang ngeri-ngeri sedap. Mulai banyak kader partai terselidik KPK yang mencari sekoci penyelamat,” ucapnya kepada Barometer Jatim, Sabtu (3/2/2024).

| Baca juga:

• Usai Rumdis Diobok-obok KPK, Gus Muhdlor Berapi-api Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran!
• Efek Dahsyat Prabowo Capres dan Kerja Keras Kader, Gerindra Juara di Jatim Libas PDIP dan PKB!
• Undang Tiga Capres, DPD RI Uji Visi Hubungan Pusat-Daerah dan Sistem Tata Negara

Sebagai sebuah ikhtiar politik, lanjut Sorokim yang juga Wakil Rektor III Uiversitas Trunojoyo Madura (UTM), hal itu bisa dipahami, karena kecenderungan orang memang akan menghindari proses hukum.

“Namun kalau hal itu dijadikan sebagai alat bargaining politik hukum, tentu akan menjadi preseden bagi penegakan hukum sendiri. Akan ada situasi saling menyandera dan mengunci,” ujar Surokim.

“Menurut saya ini akan membuat situasi penegakan hukum menjadi tidak sehat. KPK harus reflektif evaluatif terhadap hal ini,  agar penegakan hukum yang dilakukan tetap mendapat respek publik. Bukan menjadikan hukum sebagai alat menakut-nakuti publik,” sambungnya.

Baca juga: Didemo soal BKD Rp 33,4 M, Kadis PMD Jatim Budi Sarwoto Berharta Rp 4,7 M!

Sebelumnya, Kamis (1/2/2024), Gus Muhdlor tampil berapi-api dalam deklarasi bertajuk "Nderek Kyai" mendukung Prabowo-Gibran yang digelar di Parkir Selatan Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Sholawat Sidoarjo.

| Baca juga:

• Nilai Food Estate Gagal Total! Cak Imin: Kita Hentikan, Rp 2 T Dialokasikan untuk Pupuk
• Apel Akbar, Khofifah Bakar Semangat 2.500 Relawan: Wes Wayahe Prabowo Presiden!
• Projo Jatim Kawal Suara Prabowo-Gibran di TPS, Bayu Airlangga Kerahkan 250 Ribu Relawan!

Deklarasi juga diikuti keluarga Ponpes Bumi Sholawat pimpinan KH Agoes Ali Masyhuri alias Gus Ali. Termasuk Syaikhul Islam, anggota DPR RI dari Fraksi PKB Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) yang merupakan kakak Gus Muhdlor, serta Bupati Gresik, Gus Fandy Ahmad Yani.

Sehari sebelumnya, Rabu (31/1/2024), KPK melakukan penggeledahan rumah dinas Gus Muhdlor di Jalan Sultan Agung, Sidoarjo.

Baca juga: Kadis PRKPCK Jatim I Nyoman Gunadi Didemo Terkait Hibah, Cek Harta Kekayaannya!

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah.

Siska Wati bersama 10 orang lainnya ditangkap tim KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 25 Januari 2024. Adapun 10 orang tersebut, termasuk suami dan anak Siska dipulangkan KPK karena masih berstatus terperiksa atau saksi.{*}

| Baca berita Pilpres 2024. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur