Demo di DPRD Jatim, Aliansi Nakama Bergerak Kibarkan Bendera One Piece!

SURABAYA | Barometer Jatim – Ratusan mahasiswa dari Aliansi Nakama Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim, Selasa (19/8/2025). Mereka mengusung grand issue "De(ad)mokrasi Indonesia, Indonesia Sold Out” sambil mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime One Piece.

Dalam aksinya, massa melontarkan delapan tuntutan terkait kebijakan penyelenggara negara yang dianggap melenceng dan mengancam demokrasi serta merugikan rakyat.

Baca juga: Gandeng LPK dan BPR Jatim, Jairi Irawan Cari Solusi Lulusan Stikes Bisa Kerja di LN!

Pertama, “Mendesak pemerintah dan DPR segera mencabut dan membahas ulang produk hukum yang menindas rakyat dan mengancam demokrasi,” kata Koordinator Lapangan Utama, M Rizqi Senja Virawan.

“Seperti RKUHAP, UU TNI yang memperluas kewenangan militer, serta Perpres Nomor 66 Tahun 2025 yang berpotensi melanggar supremasi sipil dan mencampuradukkan kewenangan Polri, TNI, dan Kejaksaan,” sambungnya.

Kedua, menuntut reformasi institusi Polri secara menyeluruh, menghentikan segala bentuk represifitas dan kekerasan aparat, serta mengusut tuntas dan mengadili seluruh pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu dan masa kini tanpa terkecuali.

TAK DIPOLITISASI: Aliansi Nakama Bergerak minta hukum tidak dipolitisasi. | Foto: IST

Tuntutan lainnya, mendesak penolakan terhadap batas atas PPN hingga 15�n menolak kenaikan pajak daerah yang melambung tinggi.

“Alihkan anggaran yang saran kepentingan pejabat, seperti kenaikan gaji DPR, untuk subsidi kebutuhan pokok dan merealisasikan janji 19 juta lapangan pekerjaan,” ucap Senja.

Keempat, mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk memiskinkan koruptor. “Berantas tuntas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk menolak tegas praktik rangkap jabatan bagi pejabat negara,” ujarnya.

Baca juga: Pendapatan APBD Jatim 2026 Anjlok Rp 9,1 T, Khofifah Tepis Tak Bisa Kelola Keuangan!

Kelima, menuntut negara untuk memberikan jaminan gaji dan upah yang layak bagi seluruh guru dan dosen. Serta, hentikan komersialisasi pendidikan dan segera ratakan infrastruktur pendidikan berkualitas di seluruh daerah.

Keenam, Keenam, menolak segala bentuk intervensi dan militerisme di dalam kampus. “Jamin kebebasan berekspresi setiap warga negara, hentikan kriminalisasi terhadap aktivis, dan segera bebaskan seluruh kawan kami yang ditahan,” ucap Senja.

Ketujuh, menuntut negara untuk menghentikan dan mengadili seluruh praktik perampasan tanah adat oleh korporasi. Berantas tuntas aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan dan hanya menguntungkan segelintir oligarki.

Terakhir, menuntut para penguasa untuk berhenti mempertontonkan arogansi dan kebijakan anti-kritik, seperti yang dipertontonkan di Kabupaten Pati.

Baca juga: Pendapatan APBD Jatim 2026 Surut Rp 1,96 T, Gerindra: Tata Kembali Anak Usaha BUMD!

“Kami juga menolak tegas upaya pemutarbalikan sejarah oleh Kementerian Kebudayaan, serta pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto,” ujar mahasiswa yang juga Menteri Koordinator Pergerakan BEM Unair.

Sedangkan terkait pengibaran bendera One Piece, Senja menuturkan, "Kami angkat sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah saat ini. Banyak sekali kabar buruk dari negara yang ditinggalkan di momentum kemerdekaan ke-80.”{*}

| Baca berita Demo Mahasiswa. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur