DPRD Jatim

PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN), anak usaha PT Petrogas Jatim Utama (PJU) yang merupakan BUMD Pemprov Jatim, dituding tak beres.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Hartono mendorong PT DABN yang merupakan anak usaha PT PJU menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim.

Komisi C DPRD Jatim heran, kenapa PT DABN yang secara bisnis sehat dan menguntungkan justru dipermasalahkan. Ada yang ingin membuat suasana keruh?

Hibah Pokir DPRD Jatim telah memenjarakan 4 orang, tapi Hibah Gubernur Jatim belum disentuh KPK. Kebal hukumkah Khofifah?

Insiden kecil terjadi saat massa Jaka Jatim hendak membakar dua ban sebagai simbol kekecewaanya atas kasus korupsi dana hibah Jatim.

KI Jatim menginisiasi kesepakatan bersama antarbadan publik strategis untuk meningkatkan layanan informasi lewat penandatanganan Maklumat Siaga Bencana.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf menyampaikan payung hukum keterbukaan informasi publik di Jatim perlu diperkuat lewat Peraturan Daerah (Perda).

Rapat paripurna DPRD Jatim berlangsung panas lantaran Khofifah lagi-lagi mangkir. Sampai-sampai anggota Fraksi Golkar walk out bentuk protes.

Ramai diberitakan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus korupsi hibah Pemprov Jatim, Ketua DPRD Jatim 2019-2024, Kusnadi.

Ali Mufthi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim periode 2025-2030 menggantikan Sarmuji yang naik menjadi Sekjen.