4 Tersangka Baru Korupsi KBS, Advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner Ikut Diborgol!

Reporter : Andriansyah  |   Jumat, 20 Nov 2026 03:50 WIB
DIBORGOL: Advokat dari kantor Ma’ruf Syah & partner ikut jadi tersangka korupsi KBS. | Foto: Kejati Jatim

SURABAYA | Barometerjatim.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terus mengusut dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) tahun anggaran 2025-2026. Rabu (19/11/2026) malam, menetapkan empat tersangka baru.

Mereka yakni MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Badan Pengawas, dan MM selaku advokat pada Kantor Ma’ruf Syah & Partner.

Baca juga: Video: Satu Lagi Anak Buah Khofifah Diborgol Kejati, Nurkholis Tersangka Pungli ESDM Jatim!

“Para tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 19 November sampai dengan 8 Desember di Cabang Rutan Kejati Jatim,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja.

Apa peran keempat tersangka? IG Punia menjelaskan, pada Februari 2025, direksi KBS dan beberapa karyawan mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak terkait adanya pengaduan dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan sewa tenant.

“Selanjutnya NW dan MN menghubungi EES, menanyakan apakah ada pengacara yang bisa membantu permasalahan KBS di Kejari Tanjung Perak,” kata IG Punia.

EES kemudian memperkenalkan NW dan MN dengan MM yang merupakan advokat dari Kantor Ma’ruf Syah & Partner dan meminta kepada MM agar mengupayakan perkara di Kejari Tanjung Perak ditutup.

Kuras Kas Rp 2,41 Miliar

Selanjutnya, untuk melakukan pendampingan, MM meminta lawyer fee Rp 100 juta perkara KBS di Kejari Tanjung Perak. Selain itu, meminta direksi menyiapkan dana Rp 500 juta untuk biaya penutupan perkara di Kejari tanjung Perak.

Uang berasal dari kas KBS atas persetujuan NW dan MN, yang kemudian memerintahkan Sutini selaku Kepala Departemen Keuangan KBS untuk mengeluarkan uang tersebut.

“Selanjutnya uang diserahkan oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tidak pernah diberikan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak,” terang IG Punia.

Pada April 2025, pihak direksi dan Badan Pengawas KBS dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Jatim terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan 2013-2024.

MM kembali meminta lawyer fee Rp 100 juta dan dana Rp 995 juta yang kembali disetujui NW dan MN. Setelah itu, permintaan uang MM naik hingga total yang dikeluarkan dari kas KBS mencapai Rp 2,41 miliar.

Baca juga: Kejati Jatim Kencang Bongkar Korupsi KUR BNI Jember, Gelandang 4 Tersangka Baru!

“Namun uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan pemeriksaan perkara KBS tetap berlanjut,” kata IG Punia.

TERSANGKA BARU: Inilah empat tersangka baru korupsi pengelolaan keuangan KBS. | Foto: Kejati Jatim

Untuk mempertanggungjawabkan uang tersebut, selanjutnya keempat tersangka bersekongkol dengan cara membuat perjanjian kerja sama layanan jasa hukum.

Yakni membuat review-review SOP KBS, Perjanjian Kerja Sama (PKS)-PKS KBS fiktif, dan menerbitkan kwitansi-kwitansi honorarium konsultan hukum. Biaya pendampingan layanan hukum litigasi tersebut sebesar Rp 2,41 miliar.

“Dengan tujuan, uang kas KBS yang telah dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan seolah uang tersebut untuk kegiatan yang sah,” katanya.

Selain itu, terdapat pengeluaran kas KBS pada 2025 sebesar Rp 707.775.022 dan 2026 sebesar Rp 152.784.430 untuk kegiatan operasional perusahaan BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Perintahkan Keruk Pungli di ESDM Jatim Rp 1,2 M, Nurkholis Nikmati Rp 687,5 Juta!

“Bahwa total keseluruhan uang kas KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun 2025 hingga 2026, sejumlah Rp 3.270.559.452,” kata PG Punia.

Kerugian negara tersebut, didasarkan pada laporan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim Nomor PE.03.03/SR-940/PW13/5.1/2026 tanggal 11 November 2026.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.{*}

| Baca Berita Korupsi KBS:


Berita Terbaru

Berita Populer