Terungkap! 849 Kendaraan Dinas Pemkab Sidoarjo Nunggak Pajak, DLHK Teratas
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Terungkap! 849 kendaraan dinas milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo masih menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) menempati posisi teratas dengan jumlah kendaraan penunggak terbanyak.
Data tersebut dibeber Asisten III (Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergi dan Akselerasi Optimalisasi PKB dan Opsen PKB serta Penguatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas se-Sidoarjo di Hotel Luminor, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan Fenny, dari total 849 kendaraan dinas yang masih menunggak pajak, DLHK Sidoarjo menjadi penyumbang terbesar dengan 90 unit kendaraan.
“Disusul Sekretariat Daerah (Setda) sebanyak 58 unit, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 53 unit,” terangnya.
Sedangkan tunggakan kendaraan dinas di tingkat kecamatan tercatat mencapai 88 unit. Kecamatan Kota menjadi wilayah dengan jumlah kendaraan penunggak terbanyak, yakni 20 unit, disusul Kecamatan Taman sebanyak 14 unit.
Menurut Fenny, persoalan tunggakan pajak tersebut tidak seluruhnya disebabkan kelalaian pembayaran. Sejumlah kendaraan dinas diketahui mengalami kerusakan berat, bahkan ada yang sudah tidak layak operasional.
“Selain itu, persoalan administrasi seperti hilangnya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) juga menjadi kendala pembayaran pajak,” katanya.
Dalam forum juga terungkap sekitar 49 kendaraan mengalami persoalan terkait kondisi fisik dan administrasi.
Rinciannya, sekitar 30 sepeda motor mengalami kerusakan berat, lima kendaraan roda empat rusak berat, serta 14 kendaraan lainnya berada di sejumlah instansi. Namun data tersebut masih akan ditelusuri lebih lanjut, karena terdapat selisih sembilan unit yang perlu dipastikan asal-usulnya.
"Yang masih menunggak, ini kemungkinan dari kendaraan yang rusak berat itu sepeda motor ada 30 kurang lebih, kemudian roda empat itu ada 5, kemudian yang di instansi samping sekitar 14. Jadi totalnya 49. Ini masih ada selisih 9, nanti kami telusuri kira-kira dari mana itu," ucap Fenny.
Persoalan serupa juga ditemukan di sejumlah kecamatan. Salah satunya kendaraan dinas yang tidak bisa diperpanjang pajaknya karena dokumen BPKB hilang. Kondisi tersebut berdampak pada pengurusan administrasi kendaraan, termasuk penggantian pelat nomor.
Fenny pun meminta seluruh OPD dan kecamatan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Sinkronisasi data dan penelusuran kendaraan menjadi langkah penting, agar kewajiban pajak kendaraan dinas dapat segera diselesaikan.{*}
| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur