Masuk 3 Besar OPD Penunggak Pajak Kendaraan Dinas, Nih Kata Satpol PP Sidoarjo!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Satpol PP masuk 3 besar dari 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo penunggak pajak kendaraan dinas dengan 53 unit dari total 849 unit. Dua OPD di atasnya, yakni Sekretariat Daerah (Setda) 58 unit serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) 90 unit.
Data tersebut dibeber Asisten III (Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergi dan Akselerasi Optimalisasi PKB dan Opsen PKB serta Penguatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas se-Sidoarjo di Hotel Luminor, Selasa (17/11/2026).
Menanggapi data tersebut, Kepala Satpol PP Sidoarjo, Yany Setyawan mengatakan sebagian tercatat kendaraan lama yang kondisinya sudah tidak optimal, bahkan beberapa di antaranya memiliki kendala kelengkapan dokumen.
Menurut Yany, salah satu solusi yang dapat ditempuh yakni mengusulkan penghibahan kendaraan agar status kepemilikan dan tanggung jawab pemeliharaannya menjadi lebih jelas.
"Ya, nanti diusulkan dihibahkan saja, biar tidak jadi beban," ungkapnya saat memberikan tanggapan dalam FGD.
Dia juga menyinggung kondisi kendaraan operasional yang sudah berusia tua. Selain membebani administrasi, kendaraan yang tidak lagi layak digunakan berpotensi membahayakan penggunanya.
Data Kendaraan Dinas
FGD tersebut melibatkan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, UPT PPD Sidoarjo Bapenda Jawa Timur, Jasa Raharja, serta jajaran OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Pertemuan ini dipandang menjadi momentum penting untuk menyamakan data kendaraan dinas, mengidentifikasi penyebab tunggakan, sekaligus merumuskan langkah percepatan penyelesaian kewajiban pajak.
Terlebih optimalisasi pembayaran PKB dan opsen PKB tidak hanya berkaitan dengan tertib administrasi aset daerah, tetapi juga menyangkut kepatuhan pemerintah sebagai institusi publik dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sidoarjo, Muhammad Ainur Rahman mengungkap terdapat sekitar 1.000 kendaraan dinas yang terindikasi belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak dalam kurun waktu 2017-2026.
Namun Pemkab Sidoarjo tidak akan serta-merta menyamaratakan penanganan seluruh kendaraan tersebut. Verifikasi akan dilakukan untuk mengetahui penyebab tunggakan, termasuk kemungkinan kendaraan sudah dijual, hilang, rusak berat, tidak lagi digunakan, atau telah dilelang tetapi belum diselesaikan penghapusan administrasinya.
“Bisa jadi kendalanya karena kendaraan sudah dijual, hilang, atau sudah dilelang tetapi belum dihapus dari data. Itu yang harus kita petakan terlebih dahulu,” kata Ainur Rahman.
“Setelah mengetahui permasalahannya, baru kita menentukan strategi penyelesaiannya karena setiap persoalan tentu membutuhkan penanganan berbeda,” imbuhnya.{*}
| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur