LPA Jatim: Kurban di Sekolah Harus Sukarela, Jangan Jadi Beban Wali Murid!

Reporter : Andriansyah  |   Jumat, 22 Mei 2026 23:57 WIB
PERIKSA KESEHATAN: Petugas memeriksa hewan kurban yang dijual di lapak pedagang. | Foto: Barometerjatim.com/HPS

SURABAYA | Barometerjatim.com – Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jatim, Isa Ansori mengingatkan agar pelaksanaan kurban di lingkungan sekolah tetap mengacu pada aturan pendidikan nasional serta mengedepankan prinsip sukarela, transparansi, dan kebersamaan antara sekolah dan wali murid.

“Semangat Idul Adha seharusnya dibangun atas dasar keikhlasan, empati sosial, dan pendidikan nilai kemanusiaan, bukan tekanan administratif yang justru menghilangkan makna ibadah itu sendiri,” ujar Isa, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Periksa 61 Lapak, Pemkot Surabaya Temukan Hewan Kurban Terindikasi Skabies

Mantan Ketua Dewan Pendidikan Surabaya itu menjelaskan, aturan mengenai sumbangan pendidikan telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. 

Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa sumbangan pendidikan bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, serta tidak ditentukan nominal maupun jangka waktu pembayarannya oleh sekolah.

Karena itu, sekolah diminta memastikan bahwa edaran kegiatan kurban tidak mencantumkan nominal wajib, target pembayaran, maupun tekanan kepada wali murid. 

“Selain itu, tidak boleh ada sanksi atau diskriminasi terhadap siswa yang tidak berpartisipasi karena alasan ekonomi,” jelas Isa.

Baca juga: Dukung Dewan Kebudayaan Surabaya, Isa Ansori: Pemkot Sudah di Jalur yang Benar!

“Pungutan tidak boleh dikaitkan dengan hak pendidikan peserta didik. Sekolah juga tidak boleh membebani orang tua yang secara ekonomi tidak mampu,” tegasnya.

Tak hanya itu, Isa juga mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang menegaskan, bahwa penggalangan dana oleh komite sekolah hanya boleh dilakukan secara sukarela dan bukan dalam bentuk pungutan wajib.

“Sekolah sebagai ruang pendidikan karakter harus menjadi teladan dalam membangun budaya partisipasi yang inklusif, transparan, akuntabel, dan sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang beragam,” jelasnya.

Baca juga: Pemerhati Anak: Surabaya Hadirkan RIAS, Eri Cahyadi Sedang Bangun Peradaban!

Di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih beragam, Isa mendorong seluruh sekolah agar setiap pengumpulan dana dilakukan melalui musyawarah terbuka, pelaporan yang transparan, serta tidak memberatkan wali murid.{*}

| Baca berita Idul Adha. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur


Berita Terbaru

Berita Populer