PAN Klaim Partai Anak Nahdliyin, Ansor Jatim Singgung Nasib Pendamping Desa Kader NU!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Narasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang memperkenalkan diri sebagai “Partai Anak Nahdliyin” direaksi keras Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril.

Menurutnya, klaim tersebut harus dibuktikan melalui tindakan dan kebijakan nyata, bukan berhenti pada panggung politik dan simbol kedekatan dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga: Zulhas Sebut PAN Partai Anak Nahdliyin, Ansor Jatim Beri 'Tamparan' Keras!

Klaim merangkul Nahdliyin akan kehilangan makna, apabila pada saat yang sama kader-kader muda NU yang bekerja dan mengabdi di tengah masyarakat justru merasa dipinggirkan.

“Kalau benar ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya merangkul ketika membutuhkan suara. Rangkul juga kader-kadernya ketika mereka sedang bekerja dan mengabdi kepada masyarakat,” ujar Safril dalam keterangannya, Minggu (6/9/2026).

“Jangan sampai di panggung disebut saudara, tetapi di lapangan justru diperlakukan seperti musuh,” tegasnya.

Apa yang dimaksud Safril? Dia mengungkapkan, Ansor Jatim menerima sejumlah laporan dari kader di berbagai daerah yang bekerja dalam program pendampingan desa. 

Beberapa kader mengeluhkan adanya pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain dengan jarak yang jauh, serta alasan yang dinilai belum dijelaskan secara memadai.

“Ini bukan soal siapa partainya. Ini soal keadilan dalam kebijakan publik. Kalau ada pemindahan, jelaskan dasar dan mekanismenya,” kata Safril. 

“Kalau karena evaluasi, tunjukkan indikatornya. Jangan biarkan kader yang sudah lama mengabdi merasa tiba-tiba dipindahkan tanpa penjelasan yang terang,” sambungnya.

Harus Transparan

Safril meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) membuka secara transparan mekanisme penempatan, pemindahan, serta evaluasi tenaga pendamping desa.

Menurutnya, transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi bahwa kebijakan birokrasi digunakan untuk kepentingan politik.

“Kebijakan publik tidak boleh menjadi alat untuk memberi hadiah kepada yang dekat dan memberi hukuman kepada yang dianggap tidak dekat. Pemerintahan harus bekerja dengan ukuran profesional, bukan ukuran politik,” ucapnya.

Sorotan tersebut, tandas Musaffa, juga perlu mendapat perhatian lebih karena Kemendes PDT saat ini dipimpin Yandri Susanto, salah satu elite PAN.

Baca juga: Gus Kikin Terpilih Jadi Ketum PBNU, 9 Kiai AHWA Beri Catatan Penting!

“Justru karena Menteri Desa adalah elite PAN, maka standar transparansinya harus lebih tinggi,” ujarnya. 

“Jangan sampai setiap kebijakan kementerian kemudian dibaca publik sebagai bagian dari kepentingan politik PAN. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada ruang untuk persepsi seperti itu.” 

Musaffa menyebut, kader muda NU bukan sekadar angka dalam kalkulasi elektoral. Mereka selama ini berada di desa-desa, mendampingi masyarakat, mengurus pendidikan, pemberdayaan ekonomi, pertanian, kebencanaan, hingga berbagai persoalan sosial.

“Kader muda NU bukan properti politik. Mereka adalah warga negara yang bekerja dan mengabdi. Jangan karena mereka Nahdliyin kemudian dipandang hanya sebagai konstituen yang bisa didekati menjelang pemilu.”

Bukan Musuhi PAN

Safril menegaskan, kritik Ansor Jatim bukan ditujukan untuk memusuhi PAN sebagai partai politik. Persoalan utamanya adalah memastikan kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.

“Kalau ingin merangkul Nahdliyin, jangan hanya rangkul simbolnya. Rangkul kehidupan nyatanya, rangkul kadernya, rangkul masyarakat desanya, pastikan kebijakan pemerintah tidak membuat mereka merasa diperlakukan sebagai warga kelas dua,” ujarnya.

Baca juga: Terpilih Lagi Jadi Rais Aam PBNU, AHWA Beri Catatan untuk KH Miftachul Akhyar!

Menurut Safril, publik belakangan menyaksikan semakin intensifnya pendekatan PAN kepada warga NU. Salah satunya terlihat saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, ketika sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan menghadirkan ruang publik bertajuk “Teras de'PAN”.

Pendekatan tersebut kemudian berlanjut dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Malang, ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memperkenalkan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin”.

Musaffa menegaskan, tidak ada yang salah dengan upaya partai politik membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat mana pun.

“PAN tentu punya hak untuk mendekati siapa pun. Tetapi Nahdliyin juga punya hak untuk bertanya: Apa yang sebenarnya ditawarkan selain slogan?” ucapnya.{*}

| Baca berita Ansor Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur