Stunting Sidoarjo Melonjak Jadi 10,6%, PDIP Minta Anggaran Rp 2,5 M Dievaluasi!

Reporter : Syaikhul Hadi  |   Rabu, 18 Nov 2026 20:28 WIB
SOROTI SUNTING: Tarkit Erdianto, minta anggaran stunting dinaikkan jadi Rp 10 miliar di 2027. | Foto: Barometerjatim.com/HADI

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Kenaikan prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo menjadi perhatian serius Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Tarkit Erdianto. Dia minta anggaran Rp 2,5 miliar dinaikkan menjadi Rp 10 miliar di 2027.

Tarkit menilai, alokasi yang ada saat ini belum cukup menggambarkan kebutuhan intervensi di lapangan. Apalagi, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting Sidoarjo meningkat dari 8,4 persen pada 2023 menjadi 10,6 persen pada 2024.

Baca juga: Masuk 3 Besar OPD Penunggak Pajak Kendaraan Dinas, Nih Kata Satpol PP Sidoarjo!

Dia menyebut, anggaran penanganan stunting pada 2026 berada di kisaran Rp 2,2 miliar dan untuk 2027 hanya naik menjadi Rp 2,5 miliar. “Padahal stunting kita itu ada kenaikan,” katanya dalam pembahasan APBD 2027, Selasa (17/11/2026).

Tarkit menandaskan, Pemkab Sidoarjo tidak cukup hanya menaikkan anggaran secara nominal. Lebih penting lagi, yakni memastikan dana tersebut digunakan untuk intervensi yang menyentuh kebutuhan anak, terutama dalam pemenuhan asupan gizi.

Dia juga menyoroti perubahan sistem pendataan stunting yang kini menggunakan basis domisili, bukan semata identitas kependudukan. 

“Dulu itu pakai identitas, nek gak KTP kene yo gak diitung (kalau tidak KTP Sidoarjo tidak dihitung). Sekarang bukan, sekarang domisili,” ujarnya.

Ikut Tanggung Jawab

Dengan sistem tersebut, Tarkit meminta Pemkab tidak membatasi tanggung jawab penanganan hanya berdasarkan kepemilikan identitas kependudukan setempat.

“Siapa pun itu kalau memang kebijakan pemerintah pusat seperti itu, daerah juga harus ikut tanggung jawab,” tegas anggota Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.

Baca juga: Terungkap! 849 Kendaraan Dinas Pemkab Sidoarjo Nunggak Pajak, DLHK Teratas

Melihat data SSGI dan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) prevalensi stunting di Sidoarjo tercatat 14,8 persen pada 2021, kemudian 16,1 persen pada 2022, turun menjadi 8,4 persen pada 2023, sebelum kembali meningkat menjadi 10,6 persen pada 2024.

Menjawab persoalan tersebut, Tarkit menawarkan pendekatan yang lebih konkret. Dia mencontohkan dukungan anggaran Rp 50 juta untuk setiap desa di Kecamatan Gedangan yang diarahkan bagi penanganan stunting dan gizi buruk.

Dia juga meminta agar program Pemkab tidak terlalu banyak terserap untuk pengadaan alat, melainkan memperkuat pemberian makanan tambahan (PMT).

Bahkan, nilai makanan tambahan yang sebelumnya Rp 7.500 per anak diharapkan bisa ditingkatkan menjadi Rp 15.000 agar kualitas pemenuhan gizi semakin baik.

“Bahasaku bukan khusus stunting, tapi stunting dan penanggulangan gizi buruk,” katanya.

Baca juga: Sengketa Bergulir di PN, Dishub Sidoarjo Tetap Tagih Tunggakan PT ISS Rp 14,8 M!

Tarkit mengakui belum mengetahui apakah usulan kenaikan anggaran menjadi Rp 10 miliar tersebut akan disetujui dalam pembahasan APBD 2027. Namun, dia memastikan persoalan pemenuhan gizi anak akan terus menjadi perhatian dan perjuangannya di DPRD. 

“Bagaimana nanti supaya arek Sidoarjo ini terpenuhi nilai gizi, jangan hanya teori-teori saja,” ucapnya.{*}

| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur


Berita Terbaru

Berita Populer