Senggol Khofifah dalam Kasus Hibah, Demo di KPK Usung Poster Gubernur Buah-buahan!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Usai demo di kantor Gerindra Jatim, kantor Demokrat Jatim, dan Pengadilan Tipikor Surabaya terkait korupsi dana hibah, Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) bergerak ke Jakarta. Menggelar aksi dalam dua hari di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di hari pertama, Selasa (17/11/2029), Jaka Jatim yang dikoordinatori Musfiq membeber spanduk besar bergambar Khofifah Indar Parawansa, disertai tulisan “Tangkap Gubernur Jawa Timur, Gubernur Buah-buahan.”
Baca juga: KPK Borgol Staf Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Hibah, Jaka Jatim: Kapan Bosnya?
Menurut Musfiq, poster tersebut dimaksudkan agar KPK tak hanya berkutat di klaster DPRD Jatim dalam menuntaskan kasus korupsi hibah, tapi juga harus menyasar klaster Pemprov Jatim.
“Aneh, KPK tidak menyentuh klaster Pemprov Jatim. Entah karena masih dalam tahapan penyidikan atau masih menyelesaikan klaster Anwar Sadad dan klaster Achmad Iskandar, hal itu KPK yang menentukan sikap dalam memberantas korupsi,” katanya.
“Tapi karena kebijakan dana hibah ada di tangan Gubernur Jatim, alangkah lebih baiknya KPK memasuki babak baru dengan cara menerbitkan Sprindik untuk klaster Gubernur Jatim atau klaster Pemprov Jatim,” tandas Musfiq.
Sebab, terangnya, secara regulasi pengelolaan dana hibah persetujuannya melalui kepala daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim Nomor 44 Tahun 2021 yang diubah dengan Pergub Jatim Nomor 7 Tahun 2024 tentang Dana Hibah dan Bantuan Sosial.
“Jika aktor utamanya tidak disentuh KPK, kami anggap secara hukum tidak menyelesaikan persoalan korupsi di Jatim, KPK harus mengejar sampai akarnya. Percuma menetapkan 4 terdakwa dan 21 tersangka, namun semuanya hanya dari jalur DPRD Jatim dan tidak menyentuh pejabat Pemprov Jatim,” ujar Musfiq.
Sebab, katanya, kewenangan secara teknis baik dari segi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi, ada di tangan gubernur beserta anak buahnya di eksekutif Jatim.
Baca juga: Besok Anwar Sadad Dipanggil Lagi ke Sidang Korupsi Hibah, Hadir atau Kembali Mangkir?
Selain itu, Jaka Jatim meminta KPK harus menjelaskan secara detail dan rinci terkait penggeledahan, penyitaan dokumen dan alat elektronik di kantor Gubernur Jatim pada 21 Desember 2022 dan kantor OPD lainnya.
“Segera tetapkan tersangka Gubernur Jatim, karena secara regulasi terlibat penuh dalam kebijakan anggaran dana hibah. Akibat kelalaian gubernur dalam pengawasan APBD, maka dana hibah tiap tahun sejak 2019-2024 kerugian negara mencapai triliunan rupiah,” katanya.
Sedangkan demo di hari kedua, Kamis (19/11/2029), Jaka Jatim mendesak KPK segera menuntaskan klaster Kusnadi, Anwar Sadad, dan Achmad Iskandar, karena masih banyak tersangka yang belum ditahan.
Musfiq menilai saat ini KPK agak lesu memproses kasus dana hibah Jatim, karena dari 20 tersangka saja masih diecer begitu lama. Di Klaster Kusnadi masih tersisa satu orang tersangka yang belum diadili, klaster Sadad tersisa tujuh orang belum diadili, dan klaster Iskandar masih ada tiga tersangka yang juga belum diadili.
Baca juga: Rawat Kali Perbatasan, DPRD Surabaya Minta Pemprov Jatim Tak Berpangku Tangan!
"Kapan KPK menyelesaikan kasus berjamaah ini? 11 Tersangka kasus dana hibah belum diadili dalam tiga klaster, mungkinkah KPK menyelesaikan di 2026?" teriak Musfiq.
"Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK jangan memperlambat proses hukum ini. Segera selesaikan, karena masih ada klaster Pemprov Jatim yang belum disentuh KPK sebagai klaster penutup," imbuhnya.{*}
| Baca Berita Korupsi Hibah Jatim :
- KPK Borgol Staf Anwar Sadad dalam Kasus Korupsi Hibah, Jaka Jatim: Kapan Bosnya?
- Besok Anwar Sadad Dipanggil Lagi ke Sidang Korupsi Hibah, Hadir atau Kembali Mangkir?
- VIDEO: Anwar Sadad Mangkir di Sidang Korupsi Hibah Jatim, Bakal Dipanggil Paksa?
- Iskandar Tersangka Korupsi Hibah Jatim Berharta Rp 14,1 M, Garasi Berisi Toyota Land Cruiser!
- Bongkar Dugaan Jual Beli Plafon Hibah Jatim, Anwar Sadad Geser Rp 15 M ke Mahhud!