Dukungan NU untuk Jokowi di Pilpres 2019 Tak Gratis

TAK GRATIS: Gus Ali di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan undangan di acara Gapperindo. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim, KH Agoes Ali Masyhuri menegaskan tak ada dukungan yang gratis dalam politik. Termasuk dukungan Nahdlatul Ulama (NU) untuk Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Baca juga: Syuriyah Bakal Tetapkan Pj Ketum PBNU Pengganti Gus Yahya, Sekjen: Tidak Sah!

Apakah NU akan mengusulkan tambahan menteri dari kalangan Nahdliyin pada kabinet Jokowi di periode berikutnya?

"Ya insyaallah, kan tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas kiai yang akrab disapa Gus Ali itu usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar, Surabaya, Rabu (19/6/2019) malam.

• Baca: Rais Aam PBNU: Wajar Kalau NU Usulkan Tambahan Menteri

"Tulisen: Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tandas pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Progresif Bumi Shalawat, Lebo, Sidoarjo tersebut memberi penekanan kalimatnya.

Tak hanya mengusulkan tambahan menteri, Gus Ali juga mengungkap kemungkinan NU juga akan mendapat pos menteri strategis. "Insyaallah nanti akan mendapatkannya," katanya.

Baca juga: VIDEO: Rais Aam Pertegas Gus Yahya Tak Lagi Ketum PBNU, Sudah Dipecat!

Namun saat ditanya nama-nama kader NU yang akan diusulkan menjadi menteri, Gus Ali masih enggan mengungkap. "Oh, saya ndak berani menyampaikan!" ujarnya sambil tersenyum.

• Baca: Wali Murid di Surabaya: Jokowi Harus Ganti Mendikbud!

Gus Ali hanya memastikan kalau nama-nama itu sudah ada. "Ada, ada! Sudah dibicarakan di internal NU," katanya. Ada berapa orang? "Ya ada lah pokoknya, nanti," katanya sambil berlalu meninggalkan lokasi acara.

Sebelumnya Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar juga menyebut wajar kalau NU mengusulkan tambahan menteri dari kalangan Nahdliyin kepada Jokowi.

Baca juga: Wasekjen PBNU Sebut Pemecatan Gus Yahya Prematur, Rais Aam Tabrak AD/ART!

"Kan wajar itu! Sesuatu yang wajar kan, dan ndak dilarang. Ya tinggal gimana nanti cara dan suatu bentuk komitmen-komitmen yang akan.. ya lihat nanti. Tentu kan banyak yang berkeinginan, paparnya.

» Baca Berita Terkait Jokowi, Nahdlatul Ulama