Anwar Sadad Tak Canggung Kritik Pedas Pejabat Kemendagri di Forum RKPD Jatim, Lho Ada Apa Gus?

SURABAYA | Barometer Jatim – Mungkin tak banyak legislator di level provinsi berani mengkritik pejabat di tingkat kementerian. Salah satu yang beryali tersebut yakni Anwar Sadad. Wakil Ketua DPRD Jatim itu tak canggung mengkritik pedas Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kemendagri, Bob Ronald F Sagala.

Momen tersebut bahkan terjadi dalam acara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Jatim Raih Penghargaan Antikorupsi, Aneh! 17 Tersangka Korupsi Hibah Saja Belum Ditahan

Selain Bob Sagala, forum juga dihadiri perwakilan Bappenas, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, para Kepala OPD Pemprov Jatim, serta perancana pembagunan kabupaten/kota se-Jatim.

| Baca juga:

• Khofifah Tinggalkan 4,1 Juta Orang Miskin di Jatim, Gus Sadad: Ada yang Hilang dari Era Imam Utomo dan Pakde Karwo!
• Kemiskinan di Jatim Masih 4,1 Juta, Gus Sadad: 5 Tahun Tak Ada Gairah Ekonomi di Desa!
• Orang Miskin di Jatim Masih 4,1 Juta Terbanyak di Indonesia, Khofifah Genjot Penyaluran Berbagai Bansos!

Lho, ada apa? Keluarga Pondok Pesantren (Ponpes) Sidogiri, Pasuruan yang akrab disapa Gus Sadad itu rupanya tak nyaman saat Bob Sagala menggunakan diksi “ditampung” terkait pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim.

Bagi Sadad, diksi tersebut seolah-olah tak mencerminkan bahwa pembangunan harus melibatkan partisipasi masyarakat luas dan pokir adalah temuan legislatif saat melakukan kunjungan kerja, reses, atau ketika rumah anggota dewan didatangi konstituennya karena sudah menjadi semacam kegelisahan.

“Dan itu tergambar misalnya dari statemennya Pak Bob Sagala mengatakan, nanti pokir dewan kita tampung. Menurut saya bahasa ditampung itu ya kurang tepat ya, karena kita kan menjadi bagian dari pelaksana,” kata Sadad.

“Kita juga ikut bertanggung jawab Pak. Kalau ditampung berarti ya kita ini kan tidak dianggap sebagai.. enggak ada we feeling, enggak ada perasaan sebagai kita, gitu lho. Ya nanti kamu usul nanti kita tampung, padahal APBD itu kan adalah kesepakatan bersama, produk bersama yang dibangun oleh eksekutif gubernur dengan DPRD,” sambungnya.

Baca juga: Hapus Kantong Kemiskinan, DKP Jatim Geber Program Desa Model Binaan di Sampang

| Baca juga:

• 1,5 Bulan Jelang Khofifah Turun dari Takhta Gubernur, Catat! Warga Miskin Ekstrem di Jatim Masih 331.980
• Khofifah Orasi Entas Kemiskinan saat Diganjar Gelar Doktor HC, BPS Catat Orang Miskin di Jatim Masih 4,1 Juta!
• 3 Bulan Jelang Khofifah Lengser, Survei: Warga Jatim Soroti Penyediaan Lapangan Kerja dan Kemiskinan!

Legislator yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Jatim itu lantas menegaskan, “Saya ndak marah Pak, ndak! Ini gayanya orang Surabaya ya gini, mohon maaf. Katanya orang Jawa itu bloko suto (blakblakan), wes ngomong opo anane (bicara apa adanya).”

Selebihnya, terkait pembangunan di Jatim termasuk pengentasan kemiskinan yang dibahas dalam forum, Sadad meng-highlight agar kembali pada bagaimana pembangunan masyarakat desa.

“Dan cara-cara paling praktis ya dengan cara memperluas padat karya di daerah. Kenapa? Karena kita kan baru recovery,” kata Sadad.

Baca juga: Misi Dagang Jatim-Sultra Capai Rp 1,048 T, Kelautan dan Perikanan Sumbang Rp 213 M!

“Kita tergolong bangsa yang dengan cepat recovery setelah pandemi Covid-19. Menurut saya butuh transisi dan itu akan bisa menggairahkan, menggerakkan perekonomian desa,” imbuhnya.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur