Komisi C DPRD Jatim: Khofifah Jangan Puas dengan WTP, Masih Ada Temuan BPK!

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota Komisi C DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri meminta Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa tak berpuas diri dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebab, masih ada persoalan yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan harus menjadi perhatian.

Sebelumnya, Kamis (24/4/2025), BPK memberikan opini WTP pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2024. LHP diserahkan Dirjen Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Widayat kepada Khofifah dalam sidang paripurna DPRD Jatim. Ini sekaligus menjadi capaian WTP ke-10 beruntun sejak 2015.

Baca juga: Luruk Kejati, Jaka Jatim Desak Usut Dugaan Korupsi APBD Pamekasan Rp 85,2 M!

“Gubernur tidak boleh puas dengan penghargaan opini WTP. Jangan lupa, masih ada temuan signifikan yang disampaikan BPK. Artinya harus ada perbaikan,” kata Multazam.

Dikatakan, beberapa temuan yang menjadi catatan penting BPK di antaranya menyangkut penatausahaan keuangan, pengelolaan pelaksanaan dana hibah, serta penatausahaan barang milik daerah, khususnya yang berkaitan dengan aset.

“Ingat, WTP itu bukan berarti tidak ada masalah. Perbaikan-perbaikan harus ditingkatkan,” tegas legislator asal PKB tersebut.

Menurut Multazam, persoalan aset harus menjadi perhatian serius. Temuan BPK terkait pembiayaan aset yang kurang informatif mencerminkan buruknya kondisi inventarisasi aset milik Pemprov Jatim. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menyebabkan potensi kehilangan aset yang berharga.

Baca juga: VIDEO: Ricuh! APMP Demo Dugaan Skandal Bank Jatim Rp 596 Miliar

"Persoalan aset perlu mendapatkan perhatian serius. Temuan BPK terkait pembiayaan aset yang kurang informatif mencerminkan kondisi inventarisasi aset yang buruk. Jika dibiarkan, Pemprov rawan kehilangan aset," ujarnya.

Dia meminta Pemprov Jatim membenahi seluruh OPD-nya, harus ada evaluasi agar permasalahan temuan BPK tidak kembali terulang di tahun-tahun selanjutnya.

“Seluruh OPD harap terus berbenah. Evaluasi dan monitoring harus terus dijalankan. Kami berharap tahun depan temuan signifikan semakin sedikit, kalau perlu tidak ada temuan sama sekali,” ucapnya.{*}

Baca juga: Usai Diguncang Kredit Fiktif Rp 569 M, Bank Jatim Didemo Dugaan Skandal Rp 596 M!

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur