Penuhi Hak Dasar Pendidikan, Pemkot Surabaya Berikan Beasiswa Prasekolah

SURABAYA | Barometer Jatim – Pemkot Surabaya bersama Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Ruang Sidang Wali Kota, Selasa (2/12/2025).

Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan Rancangan Anggaran PAUD 2026 dengan kebijakan nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Baca juga: Jalan Baru Diaspal Jadi Arena Balap Liar, Eri Cahyadi Tak Diam: Tindak Tegas!

Rakor memantapkan tiga fokus kebijakan utama di tingkat daerah, mulai dari penguatan karakter anak usia dini melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, implementasi Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun prasekolah, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD.

Rini menegaskan komitmennya dalam memastikan data di lapangan tervalidasi secara akurat. Menurutnya, terdapat dinamika data antara Pemkot dan pemerintah pusat mengenai pemerataan akses sekolah dan jumlah populasi anak usia dini, termasuk identifikasi wilayah yang kekurangan fasilitas sekolah.

“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah menyelaraskan data secara komprehensif. Ini penting agar intervensi yang diberikan tepat sasaran, baik untuk anak yang belum bersekolah, yang berpindah domisili, maupun yang memiliki kondisi khusus,” jelasnya.

Prioritas Anggaran

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, Pemkot Surabaya menyiapkan langkah konkret berupa pemberian beasiswa bagi anak-anak yang belum mengenyam pendidikan untuk mengikuti program satu tahun prasekolah pada 2026. Kebijakan ini memastikan seluruh anak mendapatkan hak dasar pendidikan sejak usia dini.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam prioritas anggaran PAUD 2026. Salah satu terobosan penting yakni rencana pembangunan tiga PAUD negeri baru, diarahkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan dan memiliki jumlah calon siswa memadai tanpa mengganggu keberlangsungan sekolah swasta yang sudah ada.

“Tiga sekolah negeri ini akan difokuskan pada lima wilayah prioritas, diharapkan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.

Baca juga: Tingkatkan Skill Guru SDN di Era Digital, Unesa Gelar Pelatihan VideoScribe

Dalam kerangka program PAUD holistik integratif, Bunda Rini menekankan program 2025 masih relevan dan perlu diperluas kolaborasinya pada 2026.

Saat ini, program PAUD Surabaya melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ke depan, sinergi akan diperluas bersama perguruan tinggi, khususnya fakultas pendidikan PAUD dan psikologi.

“Kolaborasi saat ini memang banyak dengan Unesa, tahun depan kita akan memperluas kerja sama dengan universitas lainnya. Inovasi juga menyasar peningkatan kompetensi guru melalui program seperti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL),” ujarnya.

Sementara itu Direktur PAUD Kemendikbud, Nia Nurhasanah yang hadir secara daring menegaskan pentingnya rakor tersebut.

Menurutnya, penyelarasan program di akhir tahun merupakan momen strategis untuk mengevaluasi capaian 2025 dan merencanakan langkah optimal di tahun berikutnya.

Baca juga: Adi Sutarwijono Gencar Blusukan, Tinjau Rutilahu dan Beri Bantuan Kursi Roda

Nia juga menekankan peran sentral Bunda PAUD dalam memastikan layanan PAUD yang bersifat holistik, meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, serta pengasuhan anak.

“Kegiatan ini sangat strategis. Ini adalah momentum refleksi dan perencanaan untuk memastikan langkah 2026 semakin terarah,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur