BGN Alirkan Rp 240 T ke Daerah Tanpa Perantara, Nawardi: Langkah Revolusioner!

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi menyampaikan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 268 triliun telah melewati pembahasan yang ketat dan kritis di parlemen termasuk di Komite lV DPD RI pada 2025 lalu. 

​Senator Dapil Jawa Timur itu mengungkapkan, anggaran BGN 2026 mendapat dukungan secara kolektif dari seluruh anggota Komite IV DPD RI yang mewakili 38 provinsi di Indonesia, dengan alokasi melalui fungsi anggaran pendidikan. Persetujuan ini didasari komitmen bersama untuk menciptakan ekonomi sirkular yang nyata.

Baca juga: Dapur MBG Terima Rp 500 Juta per 12 Hari, Nawardi Sambut Positif Terobosan BGN!

“Komite IV telah mempertimbangkan banyak aspek dalam ikut meloloskan anggaran tersebut mulai aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan ketahanan pangan,” kata Nawardi dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).

“Saat itu pertimbangan dan pendapat DPD, karena ini program luar biasa yang berdampak langsung ke rakyat di kota dan desa seluruh Indonesia tak terkecuali,” tegasnya. 

Mantan wartawan tersebut menyambut positif terobosan BGN dalam tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mengutip data terbaru, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi anggaran rata-rata Rp 500 juta setiap 12 hari tanpa melalui perantara Pemerintah Daerah (Pemda).

Bagi Nawardi, angka ini merupakan sinyal kuat bahwa kedaulatan pangan daerah akan bangkit melalui suntikan modal kerja yang masif dan rutin.

Rp 500 Juta per 12 Hari 

Nawardi menilai, kebijakan BGN yang menyalurkan hampir 93 persen anggaran atau sekitar Rp 240 triliun langsung ke daerah dari total plafon Rp 268 triliun adalah langkah revolusioner. 

Model baru ini disebut memastikan uang negara tidak tertahan di birokrasi pusat maupun pemerintah daerah, melainkan langsung beredar di dapur-dapur pelayanan di seluruh pelosok tanah air.

​"Dana Rp 500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini, harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa,” kata Nawardi. 

Baca juga: Warga Malang Ngadu ke LaNyalla, Ngaku Jadi Korban Penipuan Koperasi!

“Ini adalah model ekonomi baru, dimana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara," tegasnya.

Nawardi berharap, BGN konsisten melibatkan koperasi desa, UMKM dan koperasi lokal dalam seluruh rantai pasok. 

"Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga. Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta," tambahnya.

​Keberadaan SPPG di setiap wilayah dipandang Nawardi sebagai kehadiran negara sebagai pembeli siaga (off-taker). Hal ini memberikan kepastian pasar bagi petani yang selama ini sering dirugikan oleh permainan tengkulak. 

Dengan jaminan serapan ini, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini berada di angka 125 diharapkan terus meningkat menuju target 150, sehingga petani memiliki margin keuntungan untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.

Baca juga: Surabaya Pertahankan Predikat SAKIP "AA", Konsisten di Puncak Akuntabilitas Nasional

​Sementara menanggapi proyeksi peredaran dana Rp 62 triliun hingga Maret 2026, Nawardi menegaskan DPD RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat di lapangan. Pengawasan ini bertujuan memastikan stimulus ekonomi ini berjalan transparan dan tepat sasaran.

​"Program MBG ini bukan sekadar memberi makan anak bangsa untuk masa depan, tapi secara bersamaan menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi rakyat hari ini melalui skema direct transfer yang transparan dan akuntabel," katanya.

"Kami akan pastikan setiap rupiah memberikan dampak bagi rakyat di daerah," tegas Nawardi.{*}

| Baca berita MBG. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur