Dapur MBG Terima Rp 500 Juta per 12 Hari, Nawardi Sambut Positif Terobosan BGN!
SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Ahmad Nawardi menyambut positif terobosan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam tata kelola anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mengutip data terbaru, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan menerima alokasi anggaran rata-rata Rp 500 juta setiap 12 hari.
Bagi Nawardi, angka ini merupakan sinyal kuat bahwa kedaulatan pangan daerah akan bangkit melalui suntikan modal kerja yang masif dan rutin.
Dia menilai, kebijakan BGN yang menyalurkan hampir 93 persen anggaran atau sekitar Rp 240 triliun langsung ke daerah dari total plafon Rp 268 triliun adalah langkah revolusioner.
Model baru ini memastikan uang negara tidak tertahan di birokrasi pusat maupun pemerintah daerah, melainkan langsung beredar di dapur-dapur pelayanan di seluruh pelosok tanah air.
"Dana Rp 500 juta per 12 hari per unit pelayanan ini harus menjadi magnet uang yang menghidupkan kembali aktivitas di pasar-pasar tradisional dan menggerakkan mesin penggilingan padi di desa,” kata Nawardi dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
“Ini adalah model ekonomi baru, dimana negara memastikan uangnya berputar langsung dari Sabang sampai Merauke tanpa perantara," tegas senator asal Jawa Timur tersebut.
Didukung Secara Kolektif
Dalam pembahasannya di parlemen, Nawardi mengungkapkan bahwa anggaran BGN 2026 ini telah dikaji dan didukung secara kolektif oleh seluruh anggota Komite IV DPD RI yang mewakili 38 provinsi di Indonesia, dengan alokasi melalui fungsi anggaran pendidikan.
“Persetujuan ini didasari komitmen bersama, untuk menciptakan ekonomi sirkular yang nyata,” ucapnya.
Nawardi juga mendesak agar BGN konsisten melibatkan koperasi desa dan UMKM lokal dalam seluruh rantai pasok.
"Kita ingin uang ini berhenti dan berputar di daerah. Caranya, serap beras langsung dari penggilingan desa, ambil telur dari peternak lokal, dan beli sayur-mayur dari kebun warga,” katanya.
“Jangan sampai dana sebesar ini justru lari ke perusahaan-perusahaan besar di Jakarta," tambah Nawardi.
Sedangkan terkait keberadaan SPPG atau dapur MBG di setiap wilayah, dipandang Nawardi sebagai kehadiran negara sebagai pembeli siaga (off-taker).
“Hal ini memberikan kepastian pasar bagi petani yang selama ini sering dirugikan oleh permainan tengkulak,” ujarnya.
Dengan jaminan serapan ini, sambungnya, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini berada di angka 125 diharapkan terus meningkat menuju target 150, sehingga petani memiliki margin keuntungan untuk investasi dan kesejahteraan keluarga.{*}
| Baca berita MBG. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
