LKPJ Gubernur Jatim 2025, Pansus Beber 13 Indikator Kinerja Daerah Gagal Capai Target!

Reporter : Rofiq Kurdi  |   Selasa, 07 Apr 2026 02:50 WIB
PANSUS: Adam Rusydi, Jubir Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025. | Foto: DPRD Jatim

SURABAYA | Barometerjatim.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran (TA) 2025, membeber 13 Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau 8% gagal mencapai target dari total 166 target yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 dan Perubahan RKPD 2025.

"Selain itu, terdapat 67 IKD atau 40% yang tidak dapat diukur karena tidak tersedia data dalam dokumen LKPJ," ungkap Juru Bicara Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025, Adam Rusydi dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).

Baca juga: Pansus Tegaskan Pembahasan LKPJ Bukan untuk Cari Kesalahan Pemprov Jatim! Lalu?

13 IKD 2025 yang tidak tercapai, yakni persentase penurunan emisi GRK (kumulatif) dari target 5,25 terealisasi 0,66 atau 13%, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) dari target 89% terealisasi 88,17%, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dari target 82% terealisasi 76,81%, harapan lama sekolah dari target 13,54 tahun terealisasi 13,44 tahun.

Lalu persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 73,68% terealisasi 72,63%, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 59,94% terealisasi 49,89%.

Berikutnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi dari target 54,92% terealisasi 46,31%, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi dari target 32,79% terealisasi 31,04%, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari target 9,64% terealisasi 9,12%.

Kemudian persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dari target 67,77% terealisasi 42,66%, cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari target 36% terealisasi 30,65%, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (white collar) dari target 0,415 terealisasi 0,1361, dan indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah dari target 91 terealisasi 90,82.

1 IKU Tak Capai Target

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 8 terdapat 1 yang tidak tercapai, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi 73,43 dari target 74,00-74,17. Dibandingkan dengan realisasi IKLH 2024 yang mencapai 71,23, realisasi IKLH 2025 mengalami kenaikan 2,2. 

Baca juga: Penataan Pasar Batu Permata Kayoon, Pemkot Surabaya Terkendala Lahan!

"Selain itu, terdapat 1 IKU yang belum dirilis datanya oleh BPS, sehingga masih menggunakan data capaian 2024, yaitu Indeks Ketimpangan Gender dengan realisasi 0,347 dari target 2025 sebesar 0,330-0,342," ungkap Adam.

Selebihnya, terdapat 5 IKU capaiannya melebihi target, yakni pertumbuhan ekonomi dari target 4,80-5,20% terealisasi 5,33%, Indeks Gini dari target 0,371-0,381 terealisasi 0,359, Indeks Pembangunan Manusia dari target 75,70-76,05 terealisasi 76,13, Tingkat Pengangguran Terbuka dari target 3,90-4,49% terealisasi 3,71%, dan Indeks Kesalehan Sosial dari target 75,90-77,40 terealisasi 77,49. 

Sementara IKU yang memenuhi target terdapat 1, yakni tingkat kemiskinan dari target 8,00-9,40% terealisasi 9,3%.

"Capaian IKU dan IKD 2025 akan menjadi fokus pembahasan Pansus bersama OPD Pemprov Jatim, terkait dengan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran dalam mewujudkan tema RKPD 2025 serta dampaknya terhadap capaian prioritas pembangunan serta program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025," papar Adam.

Baca juga: Sampah Capai 1.100 Ton per Hari, Kepala Daerah Surabaya Raya Teken PKS PSEL!

Meski tidak semua target tercapai, Pansus berpendapat LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025 layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur


Berita Terbaru

Berita Populer