LKPJ Dikritik Habis Fraksi-Fraksi DPRD Jatim, Khofifah Memanas!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa pasang nada tinggi. Bahkan berulang kali terlihat emosional, saat merespons kritik tajam dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim akhir tahun 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (13/5/2026). 

Sedikitnya, ada 12 rekomendasi maupun kritik dari legislator yang membuat Khofifah memanas. Di antaranya terkait bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3 persen, kemudahan membuka lahan, stunting, rata-rata lama sekolah, 'rapor merah' BUMD, hingga penghargaan.

Baca juga: VIDEO: LKPJ 'Dikuliti Habis' Fraksi-Fraksi DPRD Jatim, Khofifah Memanas!

“Jadi kalau ada rekomendasi, kemudian rekomendasinya minta bunga KUR 3 persen maka itu harus langsung ke presiden, bukan menteri. Jadi ini menempatkan rekomendasi supaya sesuai dengan maqom-nya,” katanya.

Lalu soal rekomendasi tentang kemudahan lahan. Menurut Khofifah, harus dipahami bahwa lahan se-Indonesia ada kategori LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) ada kategori LSD (Lahan Sawah Dilindungi). 

“Inilah yang juga dihadapi oleh bupati/wali kota ketika mereka kedatangan investor, lahan-lahan ini sudah masuk kategori LSD atau LP2B.

Pada posisi seperti ini, kembali, ini tidak bisa dengan Kanwil BPN Jatim, ini juga tidak cukup dengan Menteri ATR/BPN,” katanya.

Khofifah mengklaim sedang mengomunikasikan dengan Menko Pangan. Namun harus tetap dilihat, kalau lahan tersebut dikonversi dari LP2B/LSD ke lahan real estate misalnya, apakah berdampak pada ketahanan pangan secara nasional atau tidak.

“Jadi merekomendasikan yang sesuai dengan maqom-nya, sesuai kewenangan Pemprov Jatim. Tentu kita dengan suka cita melakukan ikhtiar itu bersama-sama,” ucapnya.

Baca juga: Selamatkan Ekosistem Tanah, DPRD Jatim Dorong Petani Beralih ke Pupuk Organik!

Berikutnya soal stunting. Menurut Khofifah, stunting di Jatim terendah kedua setelah Bali. Jadi jangan ditarik Jatim dengan problem yang masih dialami kabupaten tertentu.

“Apa kami tidak mengintervensi? Sama-sama, Pemprov juga, bapak-ibu (DPRD Jatim) juga, karena punya perwakilan DPRD di masing-masing di daerah itu. Jadi stunting kita terendah kedua, terendah pertama Bali,” ujarnya.

Khofifah juga minta legislatif, ketika melihat kinerja BUMD Jatim harusnya kinerja, tidak disamaratakan. Misalnya antara Bank Jatim dengan BUMD lainnya.

“BUMD kita yang namanya Bank Jatim, laba bersihnya tertinggi di antara semua BPD di Indonesia. Kita baru menyelesaikan RUPST pada tanggal 6 yang lalu. Jadi jangan digebyah uyah.

Baca juga: Kritisi LKPJ Khofifah, PKS Singgung Dampak 965 Penghargaan ke Warga Jatim!

Meski demikian, Khofifah mengakui masih ada sejumlah PR terkait maksimalisasi BUMD maupun BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) yang terlalu tinggi.

“Kami siap untuk melakukan evaluasi koreksi sesuai dengan rekomendasi DPRD Jatim,” katanya.{*}

| Baca berita LKPJ Gubernur Jatim. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur