Pemkot Surabaya Target Imunisasi Anak Tembus 90%, MUI Pastikan Vaksin Halal!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) 2026, Pemkot Surabaya menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementerian Agama (Kemenag).

Langkah ini ditempuh guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi, sekaligus mengejar target cakupan BIAS tahun ini sebesar 90 persen.

Baca juga: Surabaya Hadirkan Trail Run Pertama di Kawasan Mangrove, Bidik 2.000 Pelari!

"Target tahun ini harus lebih baik. Tahun lalu cakupan BIAS mencapai 85 persen, sedangkan tahun ini kami menargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui penguatan kolaborasi seluruh pihak," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, Senin (29/6/2026).

Menurut Anna, keberhasilan program imunisasi tidak dapat hanya mengandalkan Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun Puskesmas. Dukungan Dinas Pendidikan (Dindik), Kementerian Agama, sekolah, pondok pesantren, perangkat wilayah, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap imunisasi.

Dia menilai Surabaya memiliki posisi strategis sebagai daerah percontohan pelaksanaan BIAS. Karena itu, keberhasilan Kota Pahlawan diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam memperluas cakupan imunisasi anak.

"Kalau Surabaya berhasil, daerah lain akan melihat dan meniru pola kolaborasi yang kita bangun. Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui sinergi yang semakin kuat," ujarnya.

Pendekatan Khusus

Anna mengakui masih terdapat sejumlah wilayah yang memerlukan pendekatan khusus, karena sebagian masyarakat masih ragu memberikan imunisasi kepada anaknya. 

Karena itu, Pemkot Surabaya melibatkan tokoh agama, ulama, Tim Penggerak PKK, kader kesehatan, hingga pemerintah di tingkat kelurahan agar edukasi kepada masyarakat lebih mudah diterima.

"Kami membutuhkan dukungan semua pihak, terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar edukasi mengenai imunisasi dapat diterima dengan lebih baik. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis target BIAS 2026 dapat tercapai," katanya.

Sementara itu Ketua MUI Surabaya, KH Muhaimin Ali menegaskan keraguan terhadap imunisasi tidak boleh dibiarkan berkembang, karena dapat menurunkan cakupan imunisasi dan meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah.

Baca juga: Eri Cahyadi Mutasi 57 Pejabat Pemkot, Target Tak Tercapai Siap-siap Dicopot!

Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan hanya pelaksanaan imunisasi, melainkan membangun kepercayaan masyarakat di tengah maraknya informasi yang menyesatkan mengenai vaksin.

"Ketika ada satu anak yang belum terlindungi, risiko penularan kepada teman-temannya di sekolah maupun lingkungan sekitar menjadi semakin besar. Karena itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi harus terus diperkuat," ujarnya.

Muhaimin menegaskan, masyarakat tidak perlu lagi meragukan kehalalan vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah. 

MUI bahkan telah menerbitkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2016 yang menjadi dasar keagamaan, bahwa vaksin yang digunakan dalam program imunisasi pemerintah berstatus halal.

Menurut Muhaimin, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa hoaks dapat menghambat program kesehatan masyarakat. 

“Karena itu, edukasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan ulama, tenaga kesehatan, pemerintah, dan dunia pendidikan agar informasi yang diterima masyarakat berdasarkan fakta ilmiah dan pertimbangan syariat,” ucapnya.

Baca juga: Eri Cahyadi Geram Lihat Kondisi 3 Kecamatan, Minta Camat dan Lurahnya Diperiksa!

Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Surabaya, Fatkhul Mubin menambahkan pihaknya masih menemukan sejumlah wali murid yang menolak imunisasi, karena kekhawatiran terhadap keamanan vaksin maupun anggapan bahwa vaksin tidak halal.

Karena itu, Kemenag akan mengoptimalkan peran kepala madrasah, tenaga pendidik, dan pengasuh pondok pesantren untuk melakukan pendekatan persuasif kepada para orang tua.

"Dasar hukum maupun dasar keagamaannya sudah jelas. Karena itu, masyarakat tidak perlu ragu terhadap program imunisasi yang dilaksanakan pemerintah. Vaksin yang digunakan telah dinyatakan halal," tegasnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur