Ngegas! Fraksi Demokrat-Nasdem Lempar 9 Kritik Menohok ke Pemkab Sidoarjo

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Juru Bicara Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Sidoarjo, Muhammad Zakaria Dimas Pratama mencuri perhatian saat membacakan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026). 

Gayanya yang lugas dengan speed tinggi, membuat sembilan catatan kritis yang dilontarkan ke Pemkab Sidoarjo dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Mimik Idayana terasa sangat menohok.

Baca juga: SiLPA Sidoarjo Tembus Rp 680 M, Fraksi Demokrat-Nasdem Lempar Kritik Tajam!

Sampai-sampai Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih melempar seloroh saat Dimas minum air putih usai membacakan pandangan umum Fraksi Demokrat-Nasdem.

“Ngelak arek e (haus orangnya). Ini anak muda pakai speed 7 langsung,” kata legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. “Sekali lagi aplaus untuk Mas Dimas, ini berarti spesialis Jubir. Top ya anak-anak muda,” tandasnya.

SiLPA hingga Temuan BPK

Lantas, sembilan catatan kritis apa yang dilontarkan Fraksi Demokrat-Nasdem? Pertama, terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp 680,65 miliar. Bahkan meningkat sekitar Rp 37,88 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Kedua, keberhasilan meningkatkan pendapatan belum diikuti kualitas belanja. Realisasi belanja daerah hanya mencapai sekitar 90%. Sedangkan realisasi belanja modal masih berada di kisaran 75,40%.

Ketiga, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan lemahnya pengendalian pelaksanaan proyek.

Baca juga: Proyek RSUD Sedati Dilanjut Lagi Usai Mangkrak, DPRD Sidoarjo Kawal Ketat!

“Fraksi mencermati masih ditemukannya kekurangan volume pekerjaan, serta ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada berbagai paket pekerjaan dan konstruksi dengan total nilai mencapai Rp 4,124 miliar,” beber Dimas.

Keempat, temuan BPK mengenai 39 paket pekerjaan konstruksi yang belum dikenakan denda keterlambatan secara optimal dengan nilai mencapai 2,387 miliar. 

“Temuan tersebut terjadi pada Dinas PU Bina Marga dan SDA, RSUD Kabupaten Sidoarjo, RSUD RT Notopuro, dan RSUD Sidoarjo Barat,” jelas Dimas. 

Kelima, banyaknya proyek yang belum selesai menjadi beban pembangunan tahun berikutnya. Fraksi Demokrat-Nasdem mencermati masih terdapat nilai konstruksi dalam pengerjaan atau KDP sebesar Rp 166,11 miliar.

Baca juga: Wabup-Ketua DPRD Sidoarjo Kian Kompak, Sinyal Bakal Bersama di 2029?

Keenam, potensi pendapatan daerah masih perlu dioptimalkan. Ketujuh, pengelolaan aset daerah harus menjadi agenda strategis. Masih terdapat aset daerah yang belum memberikan nilai tambah secara optimal. 

Kedelapan, tindak lanjut rekomendasi BPK harus menjadi ukuran kinerja pemerintah. Kesembilan, efisiensi investasi daerah perlu menjadi perhatian serius.{*}

| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur