6 Pejabat Pemprov Jatim Dirotasi, Aftabuddin Duduki 'Kursi Panas' Kadis ESDM!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Gubernur Khofifah Indar Parawansa merotasi enam pejabat Pemprov Jatim. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (14/7/2026). 

Salah satu yang menjadi perhatian, yakni Aftabuddin Rijaluzzaman yang didefinitifkan menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim setelah sebelumnya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Baca juga: DPRD Jatim Bongkar Rapor Merah PT JGU: Nunggak Utang Dividen RP 4,72 M sejak 2019!

Plt dilakukan Khofifah, setelah Aris Mukiyono ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sebagai tersangka dan ditahan, lantaran terjerat kasus korupsi pungutan liar (pungli) proses izin pertambangan.

Selain Aftabuddin didefinitifkan sebagai Kadis ESDM, lima pejabat lainnya yang dirotasi yakni R Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Jatim, Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.

Lalu Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember, I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jatim, dan Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim.

Khofifah menuturkan, rotasi jabatan merupakan bagian dari kebutuhan penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang kita bangun adalah akuntabilitas dan percepatan layanan di semua lini agar pelayanan kepada masyarakat semakin akuntabel, efektif, transparan, dan profesional," ujarnya.

ROTASI PEJABAT: Pelantikan dan pengambilan sumpah 6 pejabat Pemprov Jatim yang dirotasi. | Foto: Pemprov Jatim

Secara khusus dia meminta untuk mempercepat implementasi transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Percepatan transformasi digital dinilai sebagai strategi utama mewujudkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, efektif, transparan, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pola pelayanan yang masih bergantung pada interaksi langsung (face to face) harus terus dikurangi melalui penguatan layanan berbasis sistem digital yang lebih cepat, mudah diakses, dan transparan.

Baca juga: Revisi Perda Hak Keuangan, DPRD Jatim Jangan Terkesan Kejar Tambah Penghasilan!

Langkah tersebut, menurut Khofifah, tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga memperkuat akuntabilitas serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses pelayanan publik.

"Saya berharap percepatan di sektor layanan publik terus dilakukan. Pertemuan face to face diminimalkan melalui transformasi layanan berbasis sistem. Dengan begitu, transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan pelayanan dapat benar-benar dirasakan masyarakat," harapnya.

Selain transformasi digital, Khofifah juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. 

Dia menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan komitmen moral yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas.

"Penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari oleh seluruh pejabat," tandasnya.

Baca juga: Di Depan Khofifah dan Ipuk, Nelayan Banyuwangi Sambat ke Gibran soal Perizinan!

Terkait jabatan yang ditinggalkan, terang Khofifah, akan diisi sementara oleh Plt hingga proses seleksi dan pengisian jabatan selesai.

"Seluruh penugasan ini merupakan rotasi sesuai kebutuhan organisasi, tidak ada yang bersifat promotif. Jabatan yang ditinggalkan sementara diisi oleh Plt, sambil menunggu proses seleksi yang dilakukan tim asistensi dan tim penguji kompetensi teknis selesai," ujarnya.{*}

• Rotasi 6 Pejabat Pemprov Jatim
  1. R Heru Wahono Santoso sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, sebelumnya Kepala Bakorwil Madiun.
  2. Iwan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  3. Budi Raharjo sebagai Kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Jember, sebelumnya Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM. 
  4. I Nyoman Gunadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jatim, sebelumnya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
  5. Arif Endro Utomo sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jatim, sebelumnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim.
  6. Aftabuddin Rijaluzzaman sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim.

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur