APBD Surabaya 2027 Capai Rp 12,9 T, Eri: Desil 1-2 Tak Tercover Kita Bantu Semua!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya Tahun Anggaran (TA) 2027 disepakati berkekuatan Rp 12,9 triliun. Pengesahan diteken Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).

Eri menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Surabaya atas arahan, masukan, kritik, dan saran selama proses pembahasan anggaran hingga tercapai kesepakatan bersama. 

Baca juga: Pemkot Surabaya Sabet Adhiwidya, 26 Lokasi Belajar Dibuka untuk Perluas Akses Pendidikan

Dia berharap APBD 2027 dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui upaya menekan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka, hingga gini rasio. 

"Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini, bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Karena itulah tujuan anggaran Raperda 2027 Kota Surabaya disahkan," katanya.

Melihat struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan Rp 12,6 triliun. Alokasi terbesar untuk belanja operasi Rp 9,8 triliun. Lalu belanja modal dialokasikan Rp 2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) Rp 47,6 miliar.

Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp 11,1 triliun. Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp 2,6 triliun.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan Rp 1,7 triliun. Terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 Rp 395,9 miliar dan pinjaman daerah Rp 1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp 253 miliar.

Dengan demikian pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp 1,5 triliun, sementara sisa SiLPA tahun berkenaan ditetapkan Rp 0.

Perluas Bansos

Eri menuturkan, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, Pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi. 

"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil 1-2 yang tidak tercover akan kita bantu semuanya," tuturnya.

Selain memperluas bantuan sosial, Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tak hanya itu, penanganan banjir juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang diperkuat melalui APBD 2027.

Baca juga: Entas Warga Putus Sekolah lewat Kejar Paket, Eri Cahyadi Diganjar Adhiwidya!

Eri berharap, penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang. 

"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal, sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan, itulah komitmen bersama," jelasnya.

MANFAAT NYATA: Eri Cahyadi, APBD harus dapat beri manfaat nyata bagi masyarakat. | Foto: Pemkot Surabaya

Pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Surabaya bersama DPRD juga memprioritaskan dukungan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Mencakup keberlanjutan program beasiswa bagi masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. 

"Berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan, karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan," katanya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan Puskesmas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menugaskan petugas Puskesmas ke kampung-kampung agar pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. 

Baca juga: DLH Surabaya Evaluasi 192 TPS, 5 Ditutup Tak Penuhi Syarat Operasional!

"Kita juga memindahkan semua (petugas) Puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung, agar kesehatan ini juga bisa maksimal," ujarnya.

Kemudian di sektor pendidikan, Eri menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

"Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan Pemkot dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya," ujarnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur