Cegah Permainan di Pilkada, KPK Awasi 19 Daerah di Jatim

AWASI 19 DAERAH: Firli Bahuri dan Khofifah, cegah permainan di Pilkada serentak 2020. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com Tak ingin ada yang 'bermain-main', Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi 19 kabupaten/kota di Jatim yang bakal mengikuti Pilkada serentak tahun ini.

Baca juga: Cak Imin Kasihan Emil kalau Gubernur Dipilih Presiden, 2 Kali Ngantre Khofifah!

Ke-19 kabupaten/kota tersebut yakni Sumenep, Trenggalek, Surabaya, Banyuwangi, Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Malang, Ngawi, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Tuban, Lamongan, Ponorogo, Pacitan, Sidoarjo, Jember, Situbondo, Gresik, dan Kabupaten Kediri.

"Tolong nanti Ibu (Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa) siapkan lagi waktu khusus untuk 19 kabupaten/kota itu," kata Ketua KPK, Firli Bahuri saat menghadiri Rakor dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah di Jatim Tahun 2020 di Surabaya, Kamis (9/1/2020).

"Saya akan bicara lagi, saya tidak ingin ada yang bermain-main di dalam Pilkada," sambungnya.

• Baca: Ketua KPK: Uang Ketok Palu Nyata, Jangan Terjadi di Jatim!

Firli juga titip kepada Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan dan Kepala Kejati Jatim, Mohamad Dhofir agar menuntaskan kasus korupsi atau kasus apapun di 19 kabupaten/kota tersebut sebelum Pilkada digelar.

Baca juga: Sebelum Meninggal, Kusnadi Ajukan JC Ungkap Pelaku Utama Korupsi Hibah Jatim!

"Jangan nanti, begitu masuk daftar pencalonan, apalagi sudah masuk daftar calon tetap, pasangan tetap, itu pasti ada laporan yang aneh-aneh," katanya.

"Kalau kita tangani, pastilah kita disebut tidak netral. Kalau ditangani ini, lawannya senang, yang ini kita periksa yang sebelah sini juga senang," sambungnya.

• Baca: Di Depan Ketua KPK, DPRD Jatim: Tak Ada Uang Ketok Palu!

Karena itu, 19 kabupaten/kota tersebut harus dipetakan mulai sekarang. Apakah ada kemungkinan para calon terindikasi terlibat perkara pidana, sehingga nanti saat Pilkada tidak ada lagi yang dipanggil.

"Supaya kita dianggap netral, jangan sampai tidak netral," kata Firli.

Baca juga: KPK Hentikan Usut Kusnadi dalam Korupsi Hibah Jatim, 20 Tersangka Lainnya Lanjut!

Sementara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, Firli menuturkan hal itu adalah gambaran bahwa kepala daerah masih rentan melakukan korupsi di akhir masa jabatannya.

» Baca Berita Terkait KPK, Pilkada 2020