Khofifah: Serapan Anggaran OPD di Bawah 40 Persen, Merah

RAPOR MERAH: Khofifah, sindir OPD yang serapan anggarannya di bawah 40 persen. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS

SURABAYA, Barometerjatim.com Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal serapan anggaran yang masih rendah. Apalagi di sejumah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ada yang di bawah 40 persen.

Baca juga: 6 Tahun Dipimpin Khofifah, Orang Miskin di Jatim Masih Terbanyak se-Indonesia!

Kebetulan beberapa OPD kemarin realisasi anggarannya rendah. Menurut saya, merah (buruk) kalau sudah di bawah 40 persen. Di bawah 50 persen saja sudah merah, katanya di sela melantik 13 pejabat Eselon II Pemprov Jatim di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (7/2/2020).

Serapan rendah anggaran terjadi, tutur Khofifah, karena ketidaktepatan perencanaan mengingat di setiap OPD sudah tersedia anggaran. Tinggal pelaksanaanya yang harus disesuaikan.

• Baca: Lantik 13 Pejabat Eselon II, Khofifah Pesan Soal 3 Tepat

Tapi kalau perencanaannnya tidak tepat, maka merealisasikannya akan ragu. Bener ndak ini?! ucap Khofiffah.

Karena itu, semua pimpinan OPD diminta untuk terlibat secara langsung dalam proses penyusunan perencanaan anggaran. TIdak boleh disusun sepenuhnya oleh staf perencanaan.

Baca juga: Sempat Ditinjau Khofifah, Proyek Sekolah Rakyat Tuban Diwarnai Mogok Kerja!

Jangan sampai pimpinan OPD tidak tahu (perencanaan). Penyusunan jangan diserahkan pada tim bidang perencanaan atau Kasie Perencanaan," katanya.

• Baca: 10 Bulan Menjabat, Khofifah Mulai Mutasi Besar-besaran!

"Karena komunikasi yang kita lakukan adalah antara gubernur, Wagub, Sekda dan pimpinan OPD. Tidak eselon III dan tidak eselon IV! tegas gubernur perempuan pertama di Jatim itu.

Khofifah menambahkan,jika perencanaan anggaran diserahkan pada staf OPD, maka span of control menjadi jauh. Sebab, para pimpinan OPD harus memberikan direction secara detil terkait isi perencanaan tersebut.

Selain itu, Khofifah juga menekankan pada ketepatan waktu dalam perencanaan anggaran. Ketepatan waktu menjadi penting karena bisa berimbas panjang.

• Baca: Gara-gara Meme Liar! Plt Bupati Sidoarjo Dipanggil Bawaslu

Dia mencontohkan sektor infrastruktur harus segera melakukan cek, detail dan tepat waktu untuk melaksanakan lelang.

Baca juga: Isu Jatim Bakal Jadi Lokasi Kerusuhan Agustus, Kapolda Pastikan Hoaks!

Jika tidak, dipastikan proses akan molor dan hal ini juga berimbas pada penyelesaian proyek infrastruktur yang seharusnya bisa dirasakan masyarakat.

» Baca Berita Terkait Khofifah