Isu Jatim Bakal Jadi Lokasi Kerusuhan Agustus, Kapolda Pastikan Hoaks!
SURABAYA | Barometerjatim.com – Isu demonstrasi besar pada Agustus 2026 di sejumlah wilayah -- termasuk di Surabaya -- yang berpotensi terjadinya aksi kerusuhan, menjadi atensi khusus Polda Jatim.
Terlebih, narasi-narasi kerusuhan yang diembuskan lewat sejumlah platform media sosial tersebut menimbulkan kepanikan. Sejumlah gedung perkantoran dam mall pun melakukan antisipasi dengan meninggikan pagar.
Namun setelah dilakukan pengecekan di lapangan, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto menegaskan bahwa isu yang beredar di media sosial tersebut, ternyata hoaks.
Hal ini disampaikan Nanang di acara Dialog Kebangsaan bertema: Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi dan Ruang Digital yang digelar di Surabaya, Senin (3/8/2026).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, perwakilan Kodam V Brawijaya, dan sejumlah elemen massa yang ada di Jatim.
"Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati beredarnya konten di media sosial yang membangun narasi bahwa di Jatim menjadi lokasi kerusuhan," kata Nanang.
"Terhadap hal ini, saya sampaikan secara terbuka bahwa berdasarkan fakta di lapangan tidak ada satu pun indikasi yang membenarkan narasi (isu kerusuhan) tersebut," sambungnya.
Politik Nasional Memanas
Seperti diketahui, situasi politik nasional kian memanas. Gelombang protes terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdes Merah Putih, pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) dan sejumlah kebijakan lainnya, terus disuarakan sejumlah kalangan mulai dari akademisi, kelompok-kelompok prodemokrasi serta elemen mahasiswa.
Gelombang aksi demonstrasi pun terus digelar. Terbaru, beredar kabar di sejumlah media sosial bahwa di Agustus ini akan digelar aksi demonstrasi mahasiswa dengan eskalasi besar di sejumlah daerah.
Terkait hal ini, Khofifah menyampaikan bahwa kritik terhadap kebijakan yang dinilai kurang ideal adalah wajar dalam negara demokrasi. "Bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi," katanya.
Namun, Khofifah menegaskan, perbedaan pendapat jangan sampai berubah menjadi permusuhan.
"Kita ini sudah terbiasa membangun tepo seliro, kegotongroyongan, harmoni dari mulai Pilkades, Pilkada kabupaten/kota, Pilgub, Pilpres, kita sudah terbiasa itu. Itu semua di dalam semangat membangun NKRI," ucapnya.
Selain itu, Khofifah mengingatkan agar masyarakat Jatim tidak terpancing dengan ajakan-ajakan mengibarkan bendera setengah tiang di bulan Kemerdekaan ke-81 RI yang beredar di media sosial.
Sekadar informasi, di acara Dialog Kebangsaan yang diinisiasi Polda Jatim tersebut juga dilakukan ikrar damai Jogo Jawa Timur yang dipandu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim.{*}
| Baca berita Polda Jatim. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
