PPKM Darurat, DPRD: Hentikan Operasional Bus Suroboyo

SETOP SEMENTARA: Situasi PPKM Darurat, kalangan DPRD minta operasional Bus Suroboyo dihentikan. | Foto: Barometerjatim.com/DOK

SURABAYA, Barometerjatim.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi'i meminta Pemkot Surabaya agar menghentikan sementara operasional Bus Suroboyo selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.

Baca juga: Daftar Pilkada Lamongan, Ghofur-Firosya Diantar Politikus Parpol Pendukung Yuhronur-Dirham!

Apalagi, keberadaan bus ini justru dimanfaatkan warga untuk sekadar jalan-jalan. Padahal di masa PPKM Darurat, pemerintah mengimbau warga supaya di rumah saja untuk memutus penularan Covid-19.

"Saya melihat sendiri sepanjang perjalanan dari Jembatan Merah sampai Joyoboyo, hanya ada dua penumpang. Mereka ini bukan pekerja sektor esensial maupun kritikal, sekadar ingin jalan-jalan," ujarnya, Rabu (14/7/2021).

• Baca: Warna Zona Covid-19 di Jatim, PDNU Singgung Laporan Palsu!

Jika operasional Bus Suroboyo tidak segera dihentikan, Imam khawatir malah bisa jadi pemicu penularan Covid-19. "Sopir dan kernetnya sangat beresiko tertular," ucapnya.

Baca juga: Siap Habis-habisan Menangkan Anies-Cak Imin, Kiai Nderesmo Surabaya Deklarasi Tim Aswaja

Sebaliknya, legislator asal Partai Nasdem itu menyarankan agar anggaran operasional Bus Suroboyo dialihkan untuk membantu kebutuhan sembako masyarakat.

"Saat ini ada 18 bus yang beroperasional. Lumayan kalau anggaran BBM-nya untuk membeli sembako kemudian disalurkan ke masyarakat, daripada dibuang-buang seperti ini," ujarnya.

• Baca: Tambah 179, Kematian Covid-19 di Jatim Tertinggi Nasional

Imam juga menekankan, supaya Pemkot Surabaya benar-benar memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat di masa PPKM Darurat.

Baca juga: Anies Pamer Tutup Tempat 'Lawannya Masjid' saat Pimpin DKI: Hanya dengan Selembar Kertas dan Satu Tanda Tangan!

"Kasihan banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja, bekerja mereka dibatasi. Kasihan para pekerja harian," pungkasnya.

» Baca Berita Terkait DPRD Surabaya