Urbanisasi Tak Bisa Dibendung, DPRD Dorong Pemkot Utamakan Tenaga Kerja Warga Surabaya

SURABAYA, Barometer Jatim – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mendorog Pemkot lebih mengutamakan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga Kota Pahlawan di tengah potensi urbanisasi masyarakat pasca Lebaran 2023.

"Tetapi kami juga menyadari perusahaan juga membutuhkan kompetensi dan kapasitas, jadi tidak hanya identitas wilayah asal. Ini tantangan Kota Surabaya, karena Pemkot juga memiliki tugas menurunkan angka kemiskinan," katanya, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: Empati Bencana Sumatra, Surabaya Tak Gelar Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru

Menurut Reni, Pemkot harus lebih memasifkan pelaksanaan program pelatihan kerja maupun pemberdayaan, guna memperkuat daya saing warga Surabaya di tengah potensi arus urbanisasi.

"Karena di satu sisi saya mendorong Pemkot Surabaya lebih mengutamakan tenaga kerja warga Surabaya," ujarnya.

• Baca juga:
  Wacana ASN Bisa Ngantor di Mana Saja, DPRD Surabaya Singgung Kualitas Pelayanan

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak memungkiri Surabaya yang notabene ibu kota Jawa Timur sekaligus kawasan perdagangan dan jasa di wilayah timur Indonesia, memang menjadi magnet menarik kedatangan masyarakat asal luar daerah untuk mencari lapangan pekerjaan.

"Arus ekonomi di Surabaya yang bisa dikatakan tinggi itu menarik kesempatan kerja bagi warga dari luar. Ini menjadi tantangan buat warga Surabaya," ujarnya.

Baca juga: Tekan Lewat 1.214 Inovasi, Orang Miskin di Surabaya Tersisa 105,09 Ribu Jiwa!

Kendati demikian, dia menyebut bahwa urbanisasi memang sebuah kewajaran yang sering terjadi di kota besar. Namun, hal itu harus disikapi dengan bijak oleh Pemkot Surabaya, khususnya memberi prioritas ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

• Baca juga:
  DPRD Surabaya Dukung Lapangan Tembak Jadi Rumah Sakit Tipe C

"Surabaya ini kota yang terbuka, apalagi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) itu bisa saja masuk ke Surabaya," katanya.

Reni menyarankan pengawasan harus melibatkan pengurus RT/RW di masing-masing wilayah perkampungan dan perumahan. Selain itu, pengelola apartemen juga diminta menerapkan hal serupa.

Baca juga: Ganti Rugi Terdampak Flyover Taman Pelangi Surabaya, 10 Persil Masih Sengketa!

"Diharapkan kalau tidak ada aktivitas, apakah itu belajar atau bekerja sebaiknya tidak menetap lama di Surabaya. Kalau hanya bertamu, silaturahmi, atau berlibur dipersilakan," ucapnya.{*}

» Baca berita terkait DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah.