Wabah Campak Meledak di Sumenep, Legislator PKB: Khofifah Lamban Lakukan Mitigasi!

SURABAYA | Barometer Jatim – Anggota DPRD Jatim dari Dapil Madura, Nur Faizin menyoroti kasus penyebaran campak di Kabupaten Sumenep yang sudah masuk status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, ribuan suspek campak yang ditemukan menunjukkan adanya kelalaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam melakukan pencegahan dini.

Baca juga: Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan, DKP Jatim Bagikan Bakso Ikan Gratis

Merujuk data Dinkas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, per 21 Agustus 2025 jumlah suspek campak di Sumenep mencapai 2.035 kasus dengan korban meninggal dunia 17 anak.

Kasus tersebar di 26 kecamatan, dan telah menyentuh hampir seluruh wilayah di kabupaten yang dipimpin Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo tersebut.

“Sebaran campak hingga ribuan suspek ini bukti ada kelalaian pemerintah. Tidak seharusnya KLB terjadi jika dari awal pemerintah waspada dan serius memperhatikan potensi penyakit menular ini,” tegas Nur Faizin, Sabtu (23/8/2024).

Dia menilai, lambannya langkah Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dalam menangani kasus ini menjadi salah satu penyebab meledaknya jumlah kasus.

Menurut Nur Faizin, seharusnya Pemprov Jatim cepat menggerakkan tim kesehatan untuk melakukan mitigasi begitu ditemukan peningkatan kasus awal.

Penguatan Vaksinasi

Dia juga mengingatkan pentingnya penguatan program vaksinasi campak, terutama di daerah perdesaan yang tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah.

“Jika sejak awal vaksinasi masif dilakukan, sebaran penyakit ini bisa ditekan. Sekarang justru masyarakat menjadi korban dari kurangnya kewaspadaan,” ujarnya.

Kasus ini, tandas Nur Faizin, menjadi pelajaran serius bagi Pemprov Jatim agar tidak meremehkan penyakit menular. Dia meminta Dinkes segera melakukan tindakan darurat berupa vaksinasi, penyuluhan, serta peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.

Baca juga: Pemprov Jatim Kucurkan UKIM Rp 31,2 M, Baru Sentuh 12.500 Imam Masjid

Selain itu, dia menegaskan pentingnya keterlibatan rumah sakit dalam memantau dan melaporkan setiap perkembangan kesehatan masyarakat.

“Rumah sakit tidak boleh pasif. Setiap perkembangan kasus, sekecil apa pun, harus dilaporkan secara berkala agar pemerintah bisa segera mengambil langkah cepat,” tegasnya.

“Korban jiwa sudah ada. Artinya, ini bukan lagi sekadar angka kasus, tapi bencana kesehatan yang menimpa masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan hanya retorika,” ucap Nur Faizin.

Turun ke Sumenep

Di sisi lain, hari ini Khofifah turun ke Kabupaten Sumenep. Usai menggelar rapat teknis penanganan KLB Campak di kantor Bupati Sumenep, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan dan menjenguk anak-anak penderita campak yang tengah dirawat di RS Moh Anwar Sumenep.

Khofifah juga menyaksikan langsung proses vaksinasi MR (Measles and Rubella) kepada sepuluh anak di Pendopo Kabupaten Sumenep.

Baca juga: Tambang di Bangkalan Telan 6 Nyawa, PMII Tuntut Dinas ESDM Jatim Tanggung Jawab!

"Secara vertikal, Kemenkes RI dan Pemprov Jatim telah hadir langsung. Bahkan ada institusi Internasional yaitu UNICEF dan WHO. Secara horizontal, ada bupati, wakil bupati dan berbagai institusi lain, termasuk jajaran TNI/Polri," ucap Khofifah.

"Dari Dandim, Polres sampai dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, jadi semua harus terpadu, terintegrasi," sambungnya.

Kerja terpadu dan terintegrasi ini, imbuhnya, diperlukan guna percepatanan penanganan KLB Campak. Ditambah, akan dilakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau vaksinasi Campak Rubela secara masal dan masif pada 25 Agustus-14 September 2025.{*}

| Baca berita Wabah Campak. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur