Dihujani Interupsi! Paripurna DPRD Jatim Bahas P-APBD 2025 Gagal Digelar

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketegangan terjadi saat rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (25/8/2025). Rapat yang sedianya mengagendakan penyampaian laporan komisi-komisi atas pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 tersebut, gagal digelar dan dijadwal ulang lantaran dihujani interupsi.

Interupsi bahkan langsung meledak, sesaat setelah paripurna dibuka Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono. Diawali Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim yang mempertanyakan adanya agenda rapat konsultasi yang digelar setelah paripurna penyampaian laporan komisi-komisi.

Baca juga: Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan, DKP Jatim Bagikan Bakso Ikan Gratis

“Saya kira ini alurnya sudah baik, proses politik anggaran sudah berjalan, kemudian muncul rapat konsultasi lagi. Ini ada apa?” tanya anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Usai Halim, sejumlah legislator lainnya saling melontarkan interupsi. Mereka yakni Anggota Komisi B dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Setiawan; Anggota Komisi A dari Fraksi PKB, Ubaidillah; Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi PAN, Moch Aziz, dan sejumlah legislator lainnya.

Deni akhirnya menawarkan dua opsi. Pertama, diskors untuk kemudian diambil keputusan rapat paripurna dilanjut atau tidak. Kedua, rapat paripurna ditunda dan dijadwal ulang.

“Kami tawarkan untuk dijadwal ulang, apalah seluruh anggota DPRD Jatim yang hadir pada sidang paripurna ini menyetujui?” tanya Deni yang disambut koor seluruh anggota, “Setuju!”

Baca juga: Pemprov Jatim Kucurkan UKIM Rp 31,2 M, Baru Sentuh 12.500 Imam Masjid

Sementara itu Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak meminta publik tidak menganggap penundaan rapat paripurna sebagai tanda ketidakharmonisan antara legislatif dan eksekutif.

“Ini bukan alot, tapi lebih kepada kebutuhan waktu tambahan agar pembahasan lebih matang. Sepanjang sesuai aturan, kita harus saling menghormati. Ini wujud demokrasi yang baik,” katanya.

Dia berharap, pembahasan Raperda tentang P-APBD Jatim 2025 dapat segera dirampungkan agar bisa menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

Baca juga: Tambang di Bangkalan Telan 6 Nyawa, PMII Tuntut Dinas ESDM Jatim Tanggung Jawab!

“Pada ujungnya, saya yakin DPRD ingin memastikan penyusunan APBD ini menjawab kebutuhan yang urgent, terkait penyelenggaraan pemerintahan di Jatim,” ucapnya.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur