Serapan Anggaran OPD Pemprov Jatim Rendah, Gerindra: Bappeda Lamban!

SURABAYA | Barometer Jatim – Meski menyetujui Raperda P-APBD Jatim 2025 menjadi Perda, Fraksi Partai Gerindra dalam pendapat akhir fraksi yang disampaikan saat rapat paripurna, Senin (8/9/2025), tetap melontarkan sejumlah catatan kritis.

Salah satunya, Gerindra menyoroti rendahnya serapan anggaran di hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, yaitu sekitar 40-50 % per Agustus 2025.

Baca juga: Peduli Korban Banjir Sumatra-Aceh, Gerindra Jatim Kirim 7 Truk Bantuan Logistik!

“Posisi Bappeda Jatim yang kami anggap sebagai dapur umum perencanaan pembangunan anggaran daerah, kami nilai lamban dalam merencanakan program berbasis skala prioritas, dibuktikan dengan serapan anggaran baru mencapai 46,09%,” kata Jubir Fraksi Partai Gerindra, Eko Wahyudi.

Catatan kritis Gerindra, lanjutnya, apakah OPD-OPD yang hingga saat ini belum mampu menyerap anggaran secara optimal masih memiliki kemampuan untuk merealisasikan atau menyelesaikan penyerapan anggaran tersebut hingga akhir tahun, mengingat waktu yang tersedia semakin terbatas.

“Kami mendorong Pemprov Jatim untuk segera mempercepat penyerapan anggaran, khususnya pada OPD yang realisasinya masih rendah,” ujar Eko.

“Kepada saudara Gubernur, kami menyarankan agar pos-pos OPD yang dinilai belum mampu bekerja secara cepat, tanggap, serta selaras dengan visi dan misi gubernur, seyogianya mendapat perhatian serius dan dilakukan evaluasi sebagaimana mestinya,” sambungnya.

Baca juga: Jatim Raih Penghargaan Antikorupsi, Aneh! 17 Tersangka Korupsi Hibah Saja Belum Ditahan

Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan Bappeda yang dikepalai Mohammad Yasin, agar perencanaan pembangunan dan anggaran Jatim yang telah dibahas serta disepakati bersama antara eksekutif (TAPD) dan legislatif, tidak mengalami perubahan tanpa adanya pemberitahuan maupun pembahasan terlebih dahulu dengan DPRD Jatim.

“Dengan demikian, seluruh perencanaan dapat terkoordinasi secara baik dan terealisasi secara optimal serta kondusif,” ujar Eko.

Selain itu, Fraksi Partai Gerindra mengingatkan bahwa Bappeda memegang peran kunci dalam perencanaan pembangunan Jatim yang bersifat berkelanjutan. Bappeda Jatim tidak seharusnya berpikir hanya dalam jangka pendek atau periodik semata.

Baca juga: Didemo soal BKD Rp 33,4 M, Kadis PMD Jatim Budi Sarwoto Berharta Rp 4,7 M!

“Segala hal yang berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan bagi masyarakat Jatim  pada akhirnya bermuara di Bappeda, sehingga profesionalitas kerja harus senantiasa menjadi prioritas utama,” ucap Eko.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur