Ketua KONI Sidoarjo Didesak Mundur, DPRD: Kalau Tak Mampu Mestinya Paham Diri!

SIDOARJO | Barometerjatim.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Warih Andono tak menutupi ada desakan mundur Ketua KONI Sidoarjo, Imam Mukri Affandi yang dilontarkan mayoritas Cabang Olahraga (Cabor) saat rapat konsolidasi di Gedung Youth Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Rabu (8/4/2026).

“Iya, dari Cabor-Cabor karena memang dilihat ketua KONI-nya sudah tidak aktif lagi, kondisinya sakit. Padahal ini waktunya sudah harus segera melakukan konsolidasi kegiatan, kalau tidak ada nakhoda kan enggak bisa menggunakan keuangan,” kata Warih yang juga hadir dalam acara konsolidasi saat dihubungi Barometer Jatim, Kamis (9/4/2026).

Baca juga: Urusan Setoran Parkir Tak Kunjung Beres, DPRD Sidoarjo Segera Panggil Dishub!

“Lebih dari 50 persen (Cabor yang hadir mendesak Imam Mukri mundur). Dari 52 atau 54, hampir rata-rata seperti itu. Kalau saya tanya, hampir rata-rata mengatakan begitu, sama,” tandasnya.

Dimintai tanggapan soal desakan Cabor-Cabor tersebut, Warih menyampaikan Imam Mukri harus segera membuat keputusan tegas soal posisinya sebagai nakhoda KONI.

“Artinya kalau memang Pak Imam Mukri sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai nakhoda KONI, ya memang sebaiknya harus mengundurkan diri. Daripada nanti mengganggu aktivitas KONI yang dengan slogannya 'Sidoarjo Juara' itu nanti tidak akan tercapai, kan begitu,” ujarnya.

“Karena tadi (saat rapat konsolidasi) saya dengarkan slogannya 'Sidoarjo? Siap Juara!' Nah kalau sudah siap juara, berarti kan harus ada nakhodanya. Kalau memang masih bisa melakukan aktivitasnya ya silakan. Kalau tidak bisa melakukan otomatis mestinya kan paham diri, karena tidak aktif sudah dua bulan lebih toh,” sambung Warih.

Baca juga: Pasca Putusan PT, DPRD Sidoarjo Desak Dishub Bereskan Kewajiban PT ISS Setor Parkir!

Karena itu, Warih menyarankan kalau Imam Mukri akhirnya mengundurkan diri maka secepatnya dilakukan pemilihan ketua definitif yang baru.

“Kalau tidak ada ketua definitif, maka penggunaan pertanggungjawaban keuangan yang sudah diberikan Pemkab ke KONI, nanti akan merepotkan KONI sendiri. Sehingga Cabor tidak bisa melaksanakan kegiatan, karena tidak ada subsidi untuk kegiatan,” jelasnya.

Soal anggaran, Warih menjelaskan untuk 2025 ada sisa Rp 3 miliar dari total anggaran Rp 15-16 miliar yang diberikan Pemkab. Sedangkan untuk 2026, KONI Sidoarjo mendapat anggaran sekitar Rp 10 miliar.

Baca juga: Sidoarjo Target Eliminasi TB 2028, DPRD: Masalahnya Penularan Sangat Cepat!

“Artinya kalau Cabor-Cabor masih butuh pembiayaan, kalau SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) nanti eman kan. Mestinya harus dimaksimalkan kegiatannya untuk Cabor, mestinya kan begitu,” tandasnya.{*}

| Baca berita DPRD Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur