DPRD Surabaya Dorong Kecamatan-Kelurahan Andil Sukseskan Sensus Ekonomi

SURABAYA | Barometerjatim.com – Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Anas Karno mendorong pihak kecamatan dan kelurahan andil menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Sebab akurasi data menjadi faktor krusial, yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah dalam jangka panjang," katanya, Jumat (19/6/2026).

Baca juga: Surabaya Masih Tergenang, DPRD Minta Gercep Jangan Hanya saat Hujan

Menurut Anas, hasil sensus tidak sekadar menjadi dokumen statistik, melainkan acuan pemerintah dalam menentukan berbagai program ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Validitas data ini taruhannya besar. Jika potret riil lapangan keliru, maka program bantuan sosial, jaring pengaman ekonomi, hingga program insentif UMKM berpotensi salah sasaran," ucapnya.

Legislator asal PDIP itu menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) menyasar sekitar 415 ribu unit usaha nonpertanian di Surabaya. 

“Mayoritas merupakan pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian kota,” ujarnya.

Karena itu, tandasnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memetakan kebutuhan riil pelaku usaha. Mulai dari pembangunan dan revitalisasi Sentra Wisata Kuliner (SWK), penyediaan pelatihan digitalisasi usaha, kemudahan perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga penyaluran bantuan modal yang lebih tepat sasaran.

Baca juga: Beri Edukasi Lewat Medsos, DPRD Surabaya Puji Cara Efektif Kapolrestabes

Soal masih adanya kekhawatiran masyarakat, Anas memastikan seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Sensus ini bertujuan memotret kondisi usaha dan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan pajak maupun penghapusan bantuan sosial,” ujarnya.

Sementara itu Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan menjelaskan sensus tahun ini menargetkan pendataan terhadap seluruh skala usaha di wilayah setempat, mulai dari usaha besar hingga UMKM.

Baca juga: HJKS ke-733, Ketua DPRD Surabaya Ingatkan soal Kesejahteraan Warga!

"Kita akan mendata sebanyak 1.402 usaha besar yang memiliki omzet sekitar Rp 50 miliar ke atas, dan sekitar 13 ribu usaha menengah serta kurang lebih 490 ribu itu UMKM yang kecil," jelasnya.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur