Legislator Gerindra: Jangan Ada Anak Putus Sekolah di Surabaya, Apa pun Kendalanya!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati mewanti-wanti jangan sampai ada anak putus sekolah di Kota Pahlawan. 

Terlebih, Pemkot Surabaya telah menyediakan berbagai program pendidikan mulai dari sekolah gratis jenjang SD dan SMP, beasiswa afirmasi hingga program Kejar Paket A, B, dan C yang kini tersedia di tingkat kelurahan.

Baca juga: Warga Terpeleset di Proyek Drainase, Eri Cahyadi: Kontraktor Harus Tanggung Jawab!

"Harusnya tidak ada anak putus sekolah di Surabaya. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas pendidikan, tinggal bagaimana RT, RW, keluarga, dan masyarakat bersama-sama memastikan anak-anak kembali bersekolah," ujarnya, Selasa (4/8/2026).

Ajeng menandaskan, persoalan anak putus sekolah umumnya bukan hanya disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga kendala administrasi serta kurangnya dukungan keluarga. 

Karena itu, dia meminta seluruh elemen masyarakat, terutama RT dan RW, aktif mendata serta mengajak anak-anak yang putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan.

Solusi Kejar Paket

Legislator asal Partai Gerindra itu menjelaskan, program Kejar Paket A, B, dan C menjadi solusi bagi warga yang sempat putus sekolah. 

Di Kecamatan Genteng, misalnya, sejumlah anak putus sekolah telah dikumpulkan untuk mengikuti Kejar Paket C dengan dukungan penuh Pemkot Surabaya, termasuk pengurusan ijazah.

Menurutnya, peserta kejar paket harus memiliki komitmen mengikuti proses belajar sesuai jadwal. Sebab, tingkat kehadiran telah terintegrasi dengan sistem Kementerian Pendidikan, sehingga ketidakhadiran dapat mengakibatkan peserta harus mengulang.

"Kalau sudah diberi kesempatan mengikuti kejar paket, keluarganya juga harus mendukung. Jangan sampai sering tidak hadir karena nanti justru merugikan peserta didik sendiri," katanya.

Baca juga: Pemkot Surabaya Seleksi 24 Calon Direksi KBS, Siapa Sosok yang Dibutuhkan?

Ajeng mengungkapkan, Komisi D masih menemukan beberapa kasus anak putus sekolah, salah satunya di wilayah Genteng. Namun, sebagian besar telah diarahkan mengikuti program Kejar Paket C. 

Selain itu, masih ditemukan juga persoalan administrasi, seperti data kependudukan yang belum sesuai atau perpindahan domisili sehingga menghambat proses pendaftaran sekolah.

Meski demikian, dia memastikan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya terus melakukan pendampingan agar persoalan administrasi tidak menjadi alasan anak kehilangan hak memperoleh pendidikan.

Peran Orang Tua

Ajeng juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak. Dukungan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga memastikan anak berangkat sekolah, memperoleh pendampingan, hingga mendapatkan akses transportasi apabila diperlukan.

Baca juga: Sukses Tekan Bansos Salah Sasaran, Uji Coba Perlinsos Digital di Surabaya Hampir 100%

Selain keluarga, RT dan RW diminta lebih aktif memantau lingkungan, termasuk memastikan tidak ada anak yang berkeliaran pada jam sekolah. Jika ditemukan anak yang belum bersekolah, masyarakat diharapkan segera melapor agar pemerintah dapat memberikan pendampingan.

Dia menambahkan, warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan tidak perlu ragu menyampaikan kendalanya. Selain melalui RT dan RW, masyarakat dapat meminta bantuan kepada pemerintah kelurahan maupun kanal pengaduan Pemkot Surabaya.

"Jangan sampai ada anak putus sekolah. Apa pun kendalanya, baik biaya maupun administrasi, harus segera disampaikan supaya bisa dicarikan solusinya," tegasnya.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur