Pemkot-DPRD Surabaya Sahkan P-APBD 2026, Belanja Daerah Tambah 151,63 M!

SURABAYA | Barometerjatim.com – Pemkot bersama DPRD Surabaya menyepakati Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 lewat rapat paripurna, Kamis (10/9/2026). 

"Alhamdulillah hari ini sudah disahkan oleh DPRD. Ada beberapa penyesuaian terkait dengan volume-volume yang ada di masyarakat," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi usai paripurna.

Baca juga: Aset Rp 124 M Kembali ke Pemkot Surabaya, Untuk Dongkrak Ekonomi dan Kesejahteraan Warga

Dalam P-APBD 2026 belanja daerah Surabaya ditetapkan bertambah Rp 151,63 miliar, dari sebelumnya Rp 12,73 triliun menjadi Rp 12,88 triliun. Pendapatan daerah juga mengalami peningkatan Rp 114,089 miliar, dari sebelumnya Rp 10,898 triliun menjadi Rp 11,013 triliun.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan bertambah Rp 26,946 miliar, dari semula Rp 1,856 triliun menjadi Rp1,883 triliun. Lalu pengeluaran pembiayaan berkurang Rp 10,60 miliar, dari Rp 24 miliar menjadi Rp 13,39 miliar.

Pembiayaan neto setelah perubahan tercatat Rp 1,8 triliun, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) setelah perubahan ditetapkan Rp 0.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari semula Rp 8,198 triliun bertambah Rp 1,809 miliar menjadi Rp 8,199 triliun. 

Pendapatan transfer tidak mengalami perubahan dan tetap Rp 2,64 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat Rp 112 miliar, dari Rp 60,399 miliar menjadi Rp 173,398 miliar.

Kebutuhan Prioritas

Eri menjelaskan, perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas. Utamanya pada sektor pendidikan dan penanganan banjir melalui perangkat daerah (PD) terkait. 

Dia menekankan, perubahan anggaran dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan riil masyarakat. Salah satunya, melalui evaluasi terhadap jumlah penerima beasiswa yang kemudian berdampak pada alokasi anggaran pendidikan.

Baca juga: Dinsos Verifikasi 3.283 Aduan Sanggahan, 1.845 Warga Surabaya Turun Desil!

"Salah satu contoh beasiswa. Ketika kita anggarkan (untuk) 24.000 (penerima) ternyata ada sekitar 13.000, maka anggaran yang lainnya kita manfaatkan kembali untuk pendidikan di bidang yang sama tapi tidak dalam hal untuk beasiswa," terangnya.

Menurutnya, penyesuaian tersebut dilakukan agar anggaran yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya.

Eri menegaskan, Pemkot Surabaya bersama DPRD memprioritaskan penggunaan anggaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Karena DPRD dan pemerintah kota itu fokus untuk yang memang tidak mampu. Yang mampu ya ayo gotong royong seperti Pancasila, yang mampu ya jangan minta Pemkot Surabaya. Sehingga kita bisa manfaatkan lagi untuk kepentingan pendidikan lainnya," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) itu juga mengapresiasi dukungan DPRD selama proses pembahasan P-APBD 2026.

Baca juga: Pemkot Surabaya Gercep Atasi 3.283 Aduan Data Desil, ICMI Jatim Beri Apresiasi!

"Atas nama Pemkot Surabaya, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Surabaya atas saran dan masukan," tuturnya.

Dia menekankan kerja sama antara Pemkot dan DPRD diperlukan untuk memastikan perubahan anggaran tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, dia berharap P-APBD 2026 dapat memberikan manfaat bagi warga Surabaya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur