KLB Kubu Moeldoko Ditolak, PD Jatim: Jelas, Ketum Kami AHY

barometerjatim.com  |   Rabu, 31 Mar 2021 19:04 WIB

SOLID DUKUNG AHY: Demokrat se-Jatim tak bisa digoyang dan solid dukung kepemimpinan AHY. | Foto: Barometerjatim.com/ROY HS/DOK

SURABAYA, Barometerjatim.com Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly menolak pengajuan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) kubu Moeldoko. Penolakan ini disambut gembira Fraksi Partai Demokrat (PD) di DPRD Jatim.

Baca juga: Fun Run di Sela Kunker, AHY: Saya Rekomendasikan ke Banyuwangi!

Otomatis kebenaran akan muncul karena kita ini solid, mulai dari ranting, DPC, DPD sampai ke pusat tidak ada masalah. Mau digoyang apa pun tidak bisa, kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim, Sri Subianti di Surabaya, Rabu, (31/3/2021).

Perempuan yang akrab disapa Anti itu juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, yang memberikan keputusan secara objektif dan profesional dengan menolak hasil KLB kubu Moeldoko.

Dengan demikian, lanjut Anti, secara otomatis tidak ada dualisme dan hanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kita, terutama yang di bawah sangat bangga sekali atas keputusan pemerintah. Sudah jelas dan terang, ketum kami AHY," katanya.

Baca juga: AHY Puji Wisata dan Budaya Banyuwangi, Sebut Bandara Faktor Penting!

Keputusan Kemenkumham, lanjut Anti, juga membuat seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jatim akan lebih fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat.

"Kita akan semakin berkoalisi dan mesra dengan masyarakat, itu fokus kami ke depan," katanya.

Seperti diberitakan, pemerintah melalui Kemenkumham menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Yasonna menyatakan, hasil perbaikan dokumen yang diserahkan pihak KLB masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain belum ada DPD, DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.

Baca juga: AHY Tinjau Revitalisasi Asrama Inggrisan dan Pasar Banyuwangi: Arsitekturnya Menarik!

Selain itu, pemerintah sampai saat ini masih merujuk pada AD/ART Partai Demokrat yang ada dengan ketua umum AHY.

ยป Baca Berita Terkait KLB Demokrat


Berita Terbaru

Berita Populer