Sengketa Lahan Warga Gundih-PT KAI, Pemkot Surabaya Minta Tak Ada ‘Kompor’

JANGAN ADA KOMPOR: Armuji, fasilitasi pertemuan antara warga RW 3 Gundih dengam PT KAI. | Foto: Barometerjatim.com/IST

SURABAYA, Barometerjatim.com Pemkot Surabaya memfasilitasi pertemuan antara warga RW 3 Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, dengan pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Baca juga: Hari Pahlawan, Eri Cahyadi Lecut Warganya Tak Jadi Penonton di Kota Sendiri!

Melalui pertemuan ini, Pemkot berharap permasalahan mengenai lahan tanah yang dihuni warga tersebut bisa dicarikan solusi terbaik.

Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memimpin forum pertemuan yang berlangsung di ruang sidang Sekda Balai Kota Surabaya, Rabu (19/1/2022).

• Baca: Sengketa Lahan di Dukuh Pakis, DPRD Surabaya Cium Ada Mafia Tanah!

"Kewajiban kita (Pemkot) tentu mendengarkan aspirasi dari warga, kita tampung, kita lakukan mediasi. Karena mengedepankan kekeluargaan itu yang paling penting," kata Armuji.

Sementara itu Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Surabaya, Arief Boediarto menilai, permasalahan yang muncul antara warga RW 3 Gundih dengan PT KAI adalah reaksi spontanitas. Pihaknya berharap, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin.

"Jadi ketika ada hal-hal seperti ini, harus berpikir dingin. Karena memang peran-peran kami (Pemkot) saat ini adalah untuk menemukan solusi sesuai harapan, ide-ide Pak Wali Kota (Eri Cahyadi) seperti itu," katanya.

• Baca: Sempat Kehabisan Stok, Surabaya Didrop 106 Ribu Vaksin Booster

Arief memastikan, pihaknya akan terus memfasilitasi warga maupun PT KAI dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurutnya, setiap permasalahan itu tentu saja bisa dicarikan solusi terbaik.

Baca juga: Bursa Ketua PDIP Surabaya: Adi Sutarwijono Terkuat, Armuji Disalip Kader Muda!

"Jadi justru jangan ada kemudian pihak-pihak yang mengompori. Kita tidak ingin seperti itu. Kita harapkan Surabaya tetap aman, tertib, dan nyaman," tuturnya.

Di sisi lain, Arief juga mengharapkan kepada stakeholder terkait agar dapat memperhatikan aspek sosial masyarakat. Yakni, dengan cara memperhitungkan, mempersiapkan, dan merencanakan langkah terbaik apa yang akan ditempuh selanjutnya.

• Baca: DPRD Surabaya: Tak Salahi Aturan, Anggaran Crossing Saluran Air Bisa Dicairkan

"Nah, ketika stakeholder terkait akan melaksanakan semacam pembangunan atau apa, mereka (warga) juga harus dipikirkan. Itu yang kami harapkan seperti itu," tandasnya.

Sebelumnya, warga RW 03 Kelurahan Gundih resah, lantaran lahan yang mereka tempati bertahun-tahun dan turun temurun tiba-tiba diklaim sebagai milik PT KAI.

Baca juga: VIDEO: Kader PDIP Ungkap Alasannya Ngamuk Tantang Wakil Wali Kota Surabaya

Apalagi, PT KAI Daop 8 Surabaya melakukan pengukuran tanah tanpa ada sosialiasi sebelumnya. Mereka kemudian mengadukan permasalahan ini ke Pemkot Surabaya.

» Baca berita terkait Sengketa Lahan. Baca juga tulisan terukur lainnya Moch Andriansyah.