Laporan warga tersebut mencakup penarikan tarif parkir Rp 5.000 dan penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai ketentuan, meski petugas Dishub berada di lokasi.

Dalam evaluasi bersama jajaran Dishub di ruang kerjanya, Eri memutar rekaman video kiriman warga yang memperlihatkan sejumlah dugaan pelanggaran tersebut. Dia mempertanyakan efektivitas pengawasan petugas, terutama ketika pelanggaran tetap terjadi di depan mata petugas.

“Kalau ada jukir liar, bukan berarti anak-anak Dishub diam saja. Saya tidak mau kejadian ini terulang lagi. Saya beri kewenangan untuk bertindak tegas,” pintanya, Rabu (14/10/2026).

Dia meminta pimpinan Dishub mengevaluasi kinerja petugas di lapangan, termasuk mempertimbangkan pergantian personel yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas.

Menurutnya, pengawasan tidak akan efektif jika pimpinan tidak berani mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan.

Eri juga meminta agar proses pergantian jukir dilakukan dengan mempertimbangkan warga Surabaya. Dia mendorong Dishub memberikan kesempatan kerja kepada warga setempat yang dinilai mampu menjaga ketertiban parkir di wilayahnya.

“Ganti juru parkirnya kalau memang tidak bisa bekerja dengan benar. Pilih sendiri warga Surabaya. Warga Surabaya juga membutuhkan pekerjaan,” ujarnya.

Selain mengevaluasi jukir, Eri menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan oleh jajaran Dishub agar pelanggaran serupa tidak kembali terjadi. 

Dia meminta petugas memastikan penggunaan lahan parkir sesuai ketentuan, serta menindak praktik yang merugikan masyarakat.

Di sisi lain, Eri mengapresiasi warga yang aktif melaporkan dugaan pelanggaran melalui video. Dia menilai partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan pelayanan publik dan upaya menjaga ketertiban Surabaya.

“Saya berterima kasih kepada warga yang mengirimkan video. Semakin kita bersama-sama menjaga Surabaya, kota ini bisa semakin tertib dan aman,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pemanggilan merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan dari Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Fraksi PKB, Elok Suciati yang kencang menyoal penggunaan anggaran bersumber dari APBD tersebut.

"Surat aduan sudah kami terima, dan dalam waktu dekat akan kami tindaklanjuti dengan memanggil para pihak terkait untuk meminta keterangan lebih lanjut," ujar Inspektur Pembantu (Irban) IV Inspektorat Sidoarjo, Hariyanto, Selasa (13/10/2026). 

Dia kemudian menjelaskan soal bantuan keuangan yang perlu dibedakan berdasarkan jenis dan mekanisme penyalurannya. 

Menurutnya, Bantuan Keuangan Umum (BKU) memberikan ruang lebih luas kepada Pemerintah Desa (Pemdes) untuk menentukan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat, sedangkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) memiliki petunjuk teknis dan peruntukan yang telah ditentukan sebelumnya.

"Jadi, untuk BKU, Pemdes memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kegiatan selama penggunaannya sesuai aturan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), serta dapat dipertanggungjawabkan. Memang kalau BKU itu fleksibel, kewenangan penuh ada di desa asal tidak ada penyalahgunaan,” kata Hariyanto.

"Sedangkan untuk BKK, setahu saya itu ada perlakuan khusus memang. Biasanya ada juknis tersendiri dari kabupaten. Itu untuk kegiatan A, B, dan C seperti itu yang melaksanakan juga desa. Ketika dana ini enggak terserap, biasanya uang dikembalikan ke rekening (kas) daerah," paparnya.

Potensi Masalah Hukum

Menanggapi rencana pembangunan di kawasan perumahan, Hariyanto menyebut perubahan rencana kegiatan pada prinsipnya dimungkinkan, apabila ditemukan kendala administratif atau objek pembangunan tidak memenuhi persyaratan.

Namun perubahan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Pemdes harus menempuh prosedur yang berlaku, termasuk menggelar Musdes dan membuat berita acara perubahan kegiatan sebagai dasar administrasi.

“Kalau memang secara aturan tidak diperbolehkan, anggarannya bisa dialihkan ke pembangunan lain yang lebih membutuhkan. Tetapi prosedurnya harus lewat Musdes dulu dan harus ada berita acara perubahan,” terangnya.

Dia menilai langkah tersebut penting,  agar anggaran tidak dipaksakan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum maupun administrasi di kemudian hari.

Menurutnya, pembangunan menggunakan dana pemerintah di atas aset yang belum menjadi milik pemerintah dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban. Terlebih, apabila fasilitas tersebut masih berada di bawah tanggung jawab pengembang.

Karena itu, perubahan kegiatan dinilai menjadi pilihan yang dapat ditempuh sepanjang sesuai ketentuan, disepakati melalui mekanisme yang sah, dan didukung dokumen administrasi yang lengkap.

Dia juga menekankan, penggunaan BK untuk pembangunan di desa harus mengacu pada ketentuan administrasi, kewenangan pengelolaan anggaran, serta status kepemilikan aset. 

Seperti yang dipersoalkan di Desa Sidokepung. Menurutnya, pembangunan fasilitas di kawasan perumahan swasta tidak boleh dilakukan menggunakan anggaran pemerintah apabila prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan tersebut belum diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo.

Menurutnya, status kepemilikan aset menjadi aspek mendasar yang harus dipastikan sebelum anggaran pemerintah direalisasikan. Jika PSU perumahan masih menjadi tanggung jawab pengembang, pembiayaan pembangunan melalui anggaran desa berpotensi menimbulkan persoalan administrasi.

“Kalau PSU belum diserahkan ke pemerintah kabupaten, itu tidak boleh. Secara administratif harus diserahkan dulu,” tegasnya.

Jika PSU telah diserahkan kepada Pemkab Sidoarjo, pembangunan masih bisa dimungkinkan sepanjang mendapatkan izin dari pihak berwenang, sesuai ketentuan, dan tidak terjadi tumpang tindih dengan program yang telah dianggarkan pemerintah daerah.

"Karena itu, evaluasi terhadap usulan kegiatan harus dilakukan sebelum anggaran direalisasikan. Status aset, kewenangan pelaksanaan, dan peruntukan anggaran harus dipastikan agar dana pemerintah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik sesuai aturan," tandasnya. 

Kirim Surat Keberatan

Sebelumnya, Elok Suciati yang juga anggota Komisi A DPRD Sidoarjo melayangkan surat keberatan sekaligus meminta kepala Desa Sidokepung, membatalkan hasil Musdes yang digelar pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Dalam surat tertanggal 3 Oktober 2026 tersebut, Elok mempersoalkan perubahan rencana penggunaan dana BK sebesar Rp 400 juta yang menurutnya sebelumnya telah diusulkan melalui kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas). Dia menyebut dana semula direncanakan untuk sejumlah pembangunan yang berasal dari usulan masyarakat atau konstituennya.

Lima kegiatan yang tercantum dalam surat tersebut yakni pembangunan jalan tembus sisi barat RW 5 senilai Rp 70 juta, pembangunan balai pertemuan RT 43 Perumahan Surya Asri Rp 75 juta, pemasangan block culvert RT 42 RW 3 Rp 36 juta, pembangunan paving RT 30 Rp 135 juta, serta pembangunan paving RT 35 RW 03 Puri Sejahtera sebesar Rp 75 juta.

Namun berdasarkan hasil Musdes yang dipersoalkan Elok, rencana penggunaan dana tersebut berubah menjadi renovasi balai desa sebesar Rp 230 juta, serta pembangunan paving, pendamping jalan, pengurukan dan pemadatan jalan lingkungan sebesar Rp 170 juta.

“Kami minta kepada saudara kepala Desa Sidokepung untuk membatalkan hasil keputusan Musdes tersebut dan mengembalikan realisasi anggaran sesuai dengan usulan masyarakat/konstituen kami,” demikian Elok dalam surat keberatannya.

Tekankan Sesuai Regulasi

Sementara Kepala Desa Sidokepung, Arintono mengatakan, sejak dirinya dilantik sekitar tiga bulan lalu, pihak Pemdes Sidokepung berupaya menjalankan pengelolaan pemerintahan dan anggaran sesuai regulasi. 

Menurutnya, persoalan utama yang perlu diluruskan adalah mengenai asal-usul dan peruntukan sejumlah anggaran yang disebut dalam surat keberatan tersebut.

“Yang pertama, kami belum pernah diklarifikasi. Dana itu ditentukan untuk apa, untuk apa. Kami menjalankan sesuai regulasi yang ada. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan, Pemdes Sidokepung tidak pernah mengajukan usulan tertentu sebagaimana yang disebut dalam surat Elok. Arintono menyatakan anggaran tersebut bukan merupakan usulan dari Pemdes Sidokepung.

“Kalau yang Rp 400 juta itu, bukan usulan dari saya. Desa tidak pernah mengusulkan,” ucapnya.

Dia justru mengetahui anggaran tersebut setelah proses penganggaran berjalan. Karena dana masuk dalam struktur keuangan desa, Pemdes tetap harus berhati-hati dalam menentukan penggunaannya.

“Belum kami gunakan sama sekali,” katanya, sembari menekankan dirinya tidak ingin gegabah menggunakan anggaran yang belum jelas mekanisme, dasar pengusulan, maupun peruntukannya. 

Arintono juga akan meminta petunjuk dari pimpinan serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebelum anggaran tersebut digunakan.

“Saya serahkan semuanya kepada pimpinan. Kami minta petunjuk bupati dan inspektorat,” terangnya.{*}

| Baca Berita Terkait:

• BK Sidokepung Sidoarjo Rp 400 Juta Disoal, Pemerhati Senggol Legislator dan Pemkab!
• Polemik BK Sidokepung Sidoarjo Rp 400 Juta, Pemerhati Soroti Tata Kelola Anggaran Desa!
• BK Rp 400 Juta Disoal Legislator PKB Sidoarjo, Kades Sidokepung Angkat Bicara!
• Legislator PKB Sidoarjo Menyoal BK Sidokepung Rp 400 Juta, Ada yang Tak Beres?

Capaian tersebut meliputi penurunan kemiskinan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan, hingga peningkatan konektivitas wilayah. Dari sisi perekonomian, dia menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84%.

“Pada Semester I-2026, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5,84%, tertinggi se-Pulau Jawa, di atas rata-rata nasional, karena kerja keras kita semuanya,” kata Khofifah.

Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, ekonomi Jatim Semester I-2026 terhadap Semester I-2025 meningkat sebesar 5,84% secara cumulative-to-cumulative (c-to-c), lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,45%.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 10,76%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,80%.

Angka ini memang tertinggi se-Pulau Jawa. Bandingkan dengan Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang masing-masing tumbuh 5,80%. Menyusul di bawahnya Jawa Barat 5,76%, Banten 5,57%, dan DKI Jakarta 5,55%.

Namun pertumbuhan tertinggi Triwulan II-2026 secara year-on-year (y-on-y) juaranya bukan Jatim, melainkan Di Yogyakarta yang tumbuh 5,75%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional 5,29%. Disusul Jawa Barat 5,73%, Jatim 5,72%, Jawa Tengah 5,71%, DKI Jakarta 5,52%, dan Banten 5,49%.    

Sementara itu Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf saat paripurna istimewa peringatan Hari Jadi ke-81 Jatim mengingatkan bahwa peringatan Hari Jadi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi tantangan, serta memperkuat komitmen bersama menyongsong masa depan. 

"Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dihitung dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat," katanya.

Jatim, tandas Musyafak, merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penopang ketahanan pangan Indonesia. Potensi sektor pertanian, kelautan, industri, perdagangan, pariwisata, hingga UMKM harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Kebijakan dan anggaran daerah harus membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mengurangi kemiskinan, serta menjamin kesejahteraan petani dan nelayan," ujarnya.{*}

| Baca Berita Terkait:

• Hari Jadi ke-81 Jatim, Eri: Surabaya Pegang Peran Vital bagi Jatim dan Indonesia Timur!
• Khofifah Beber Keberhasilan Nawa Bhakti Satya di Hari Jadi ke-81 Jatim, Apa Saja?
• 528 ASN Pemprov Jatim Terima Satyalancana Karya Satya, 69 Mengabdi 30 Tahun!
• Hari Jadi ke-81 Jatim, Menperin Sarmuji Terima Lencana Jer Basuki Mawa Beya

Kebijakan yang merupakan tindak lanjut atas SE Gubernur Jatim ini berfokus pada peningkatan edukasi masyarakat, deteksi dini gejala, serta penguatan cakupan imunisasi campak-rubela (MR) untuk melindungi kesehatan warga.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, dr Billy Daniel Messakh, mengatakan campak merupakan penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi dan penerapan langkah pencegahan yang tepat.

“Campak merupakan penyakit menular yang dapat menyebar dengan cepat, namun dapat dicegah melalui imunisasi dan penerapan perilaku pencegahan yang tepat,” katanya, Selasa (13/10/2026).

Mendukung upaya tersebut, Pemkot Surabaya mengoptimalkan penyebaran informasi melalui perangkat daerah (PD), kecamatan, kelurahan, media sosial resmi pemerintah, serta berbagai kegiatan kemasyarakatan. 

Edukasi juga dilakukan melalui Posyandu, PKK, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) agar informasi mengenai gejala, penularan, dan pencegahan campak dapat menjangkau keluarga secara lebih luas.

Perilaku Hidup Sehat

Billy menjelaskan, peningkatan pengetahuan masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong perilaku hidup sehat, serta memastikan warga memperoleh penanganan yang tepat apabila mengalami gejala penyakit.

“Masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, apabila mengalami demam yang disertai ruam pada kulit atau gejala lain yang mengarah pada campak,” kata Billy.

“Pemeriksaan sejak dini, diharapkan membantu tenaga kesehatan melakukan penilaian dan memberikan penanganan sesuai kondisi pasien,” jelasnya.

Pemkot Surabaya juga mendorong peran aktif keluarga dan lingkungan dalam mendukung upaya pencegahan. 

Melalui kegiatan edukasi, KSH bersama unsur masyarakat lainnya diharapkan dapat membantu menyebarluaskan informasi kesehatan serta mengajak warga memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

Selain edukasi, penguatan imunisasi menjadi salah satu fokus utama dalam pencegahan campak. Pemkot Surabaya mengimbau orang tua memastikan anak mendapatkan imunisasi campak-rubela (MR) secara lengkap sesuai usia. 

Kecamatan dan kelurahan turut didorong mendukung pelaksanaan imunisasi rutin, imunisasi kejar bagi anak yang belum melengkapi dosis, serta imunisasi tambahan sesuai kebijakan dan hasil kajian epidemiologi.

“Melalui penguatan edukasi, dukungan masyarakat, dan optimalisasi layanan imunisasi, Pemkot Surabaya berharap upaya pencegahan campak dapat berjalan lebih efektif,” ucap Billy. 

“Masyarakat pun diajak menerapkan prinsip cegah, kenali, dan segera periksa sebagai bagian dari upaya bersama menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan,” imbuhnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Dalam kesempatan tersebut, Eri membacakan amanat tertulis Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sekaligus menegaskan komitmen Pemkot Surabaya untuk terus berjalan sevisi dan semisi dengan Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat.

Seusai upacara, Eri menyampaikan bahwa Surabaya memegang peran vital sebagai pintu gerbang logistik dan konektivitas bagi Jatim serta kawasan Indonesia Timur.

Karena itu, sinergi program antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim terus diperkuat, termasuk di bidang infrastruktur dan transportasi.

"Banyak hal yang kita lakukan bersama Jatim terkait transportasi Surabaya Regional Railway Line (SRRL) dimana kita menyediakan lahan, serta program-program strategis lainnya,” ujar Eri. 

“Yang pasti, Surabaya harus sevisi dan semisi dengan Pemprov Jatim, serta selaras dengan program presiden," tandasnya.

Eri menekankan, status Jatim sebagai Gerbang Nusantara akan berdampak langsung pada perputaran ekonomi daerah, termasuk bagi pelaku UMKM di Surabaya. Sebagai hub utama jalur udara dan laut, Pemkot Surabaya berkomitmen menjaga kelancaran lalu lintas barang dan kemudahan perizinan.

"Kita ini pintunya, gerbangnya. Maka dari itu, Pemkot Surabaya men-support kelancaran arus barang agar tidak ada delay atau keterlambatan, baik dalam pengiriman maupun pengantarannya,” ujar Eri. 

“Jika lalu lintas logistik lancar dan perizinannya baik, ekonomi bergerak luar biasa dan UMKM Surabaya ikut terangkat," tegasnya.

Eri berharap pada peringatan hari jadi tahun ini, Pemprov Jatim semakin sukses dalam menjalankan program-programnya.

"Harapannya Jatim semakin sukses dan seluruh masyarakat di kabupaten/kota se-Jatim semakin sejahtera," ucapnya.{*}

| Baca Berita Terkait:

• Khofifah Beber Keberhasilan Nawa Bhakti Satya di Hari Jadi ke-81 Jatim, Apa Saja?
• 528 ASN Pemprov Jatim Terima Satyalancana Karya Satya, 69 Mengabdi 30 Tahun!
• Hari Jadi ke-81 Jatim, Menperin Sarmuji Terima Lencana Jer Basuki Mawa Beya

Pada pilar Jatim Sejahtera, Khofifah menyampaikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan terus menunjukkan perkembangan positif. 

Berdasarkan data Maret 2026, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,06 persen dari 9,50 persen pada tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem tercatat 0,29 persen pada 2025.

Capaian tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan kesempatan kerja agar semakin banyak masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

"Ini optimisme kita untuk dapat menurunkan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Pada pilar Jatim Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,42 persen. Catatan TPT ini menjadi capaian yang menunjukkan resiliensi ekonomi kita," katanya.

Lumbung Pangan

Di sektor pangan, Khofifah menyampaikan Jatim semakin memperkuat posisinya sebagai Lumbung Pangan Nusantara lewat Jatim Agro. Sepanjang 2025, produksi gabah kering giling mencapai lebih dari 10,4 juta ton atau berkontribusi terhadap 17,34 persen kebutuhan beras nasional. 

Berbagai komoditas strategis, termasuk jagung, tebu, daging, susu, telur, dan perikanan, juga menjadi kekuatan produksi daerah.

"Kita memahami bahwa kedaulatan pangan lahir dari kerja keras petani yang setia merawat bumi, dari ketekunan peternak di kandang-kandang peluh, dan dari keberanian nelayan kita menembus ombak samudra,” kata Khofifah. 

“Karena ketekunan panjenengan (anda) semua, hari ini Jatim berdiri tegak dengan kebanggaan yang luar biasa," tandasnya.

Berikutnya di bidang pendidikan, Jatim dikuatkan dengan Jatim Cerdas, dimana Pemprov Jatim terus memperluas kesempatan belajar melalui program Jatim World Class Education. 

Menurutnya, program ini merupakan ikhtiar untuk penguatan pendidikan, baik vokasi, perguruan tinggi, dan kepondokpesantrenan. 

"Melalui beasiswa santri unggul, penguatan vokasi, hingga kolaborasi prestisius dengan King's College London, kita sedang mencetak talenta-talenta berdaya saing internasional,” ucap Khofifah. 

“Kita ingin memastikan bahwa setiap anak di Jatim menemukan ruang terbaiknya untuk tumbuh dan mekar,” imbuhnya. 

Jaminan Kesehatan

Sedangkan melalui Jatim Sehat, Jatim disebutnya telah mencapai prestasi unggul dalam bidang kesehatan. Hingga September 2026, cakupan perlindungan jaminan kesehatan masyarakat Jatim mencapai 96,12 persen, dan usia harapan hidup tercatat 75,36 tahun.

Selanjutnya di pilar Jatim Berkah-Amanah, transformasi tata kelola pemerintahan juga terus diperkuat melalui Ekosistem Majapahit Digital (Majadigi). 

Per September 2026, integrasi layanan dalam ekosistem digital tersebut telah mencakup 241 layanan untuk mendukung pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang lebih efektif.

Terakhir, melalui Jatim Harmoni dan Jatim Lestari, Jatim dapat mencapai pembangunan inklusif dengan tetap menjaga alam. "Peran sebagai Gerbang Baru Nusantara juga harus membawa manfaat yang semakin merata di dalam Jatim,” ujarnya.

"Mari kita lanjutkan langkah bersama, kita kuatkan keunggulan Jatim, kita perluas kesempatan bagi masyarakat, dan kita jaga keberlanjutan pembangunannya,” pungkas Khofifah.{*}

| Baca Berita Terkait:

• 528 ASN Pemprov Jatim Terima Satyalancana Karya Satya, 69 Mengabdi 30 Tahun!
• Hari Jadi ke-81 Jatim, Menperin Sarmuji Terima Lencana Jer Basuki Mawa Beya

Penyematan Lencana Jer Basuki Mawa Beya dilakukan Khofifah saat Upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10/2026).

Kategori Emas diberikan kepada 13 tokoh, di antaranya Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara R Narendra Jatna, Kajati Jatim Abdul Qohar AF, Sekda Jatim Adhy Karyono, hingga Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Budi Mulyanto.

Sedangkan kategori Perak diserahkan kepada empat insan inspiratif, yaitu Kabag Ops Binda Jatim Kombes Pol Aditya Puji Kurniawan, Ketua Koalisi Disabilitas Jatim Abdul Majid, Ketua Mangrove Center Indonesia Ali Mansur, serta Penggiat Disabilitas Mental Taufiq Wahyu Triyanto.

Ikhtiar Majukan Jatim

Di Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim ini, Khofifah juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat. Dia mengatakan, pihaknya akan senantiasa terus berikhtiar memajukan Jatim lebih baik lagi.

"Sinergi di antara semua, insyaallah telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang kita sampaikan tadi dari Nawa Bhakti Satya. Jadi proses yang kita lakukan adalah karena support semua pihak," kata Khofifah.

"Insyaallah apa yang kita capai hari ini, banyak hal dimana kita sudah menjadi yang terbaik dari semua provinsi yang ada. Tapi kita akan terus melakukan lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Terima kasih," imbuhnya.

Sehari sebelumnya, Khofifah juga menyematkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 528 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim.

Penyematan yang berlangsung menjelang puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para ASN dengan masa kerja 10, 20, dan 30 tahun. 

Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada ASN yang memperoleh Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 30 tahun. Sebanyak 69 orang tercatat menerima penghargaan untuk masa pengabdian tersebut.

“Ini penerima penghargaan untuk pengabdian 30 tahun banyak sekali, ada 69 orang. Mereka telah mendedikasikan energi produktifnya selama 30 tahun. Saya tahu karena sejak awal memang ingin menyematkan langsung penghargaan ini,” ungkapnya.

Sementara itu usai mengikuti upacara, Sarmuji menyampaikan apresiasinya terhadap jajaran Pemprov Jatim dalam mendorong pembangunan dan perhatiannya terhadap masyarakat. 

"Perhatian yang diberikan oleh Pemprov terhadap masyarakat Jatim, menjadi dorongan bagi berbagai pihak untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi daerah," katanya.{*}

| Baca Berita Terkait:

• 528 ASN Pemprov Jatim Terima Satyalancana Karya Satya, 69 Mengabdi 30 Tahun!

Penyematan yang berlangsung menjelang puncak peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jatim tersebut menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para ASN dengan masa kerja 10, 20, dan 30 tahun.

Penyematan dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama diikuti 267 PNS yang didominasi jajaran Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim, sedangkan sesi kedua diikuti 261 PNS dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.

Khofifah menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusi mereka bagi kemajuan Jatim. Menurutnya, capaian pembangunan daerah merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan kesinambungan pengabdian ASN di berbagai bidang.

Menurutnya, pengabdian para ASN di bidang masing-masing telah menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Apa yang panjenengan (anda) lakukan sudah menjadi sesuatu, yang insyaallah memberi kabar bahagia dan bangga bagi masyarakat Jatim karena prestasi Jatim yang luar biasa di tangan panjenengan semua," katanya.

Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada ASN yang memperoleh Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 30 tahun. Sebanyak 69 orang tercatat menerima penghargaan untuk masa pengabdian tersebut.

“Ini penerima penghargaan untuk pengabdian 30 tahun banyak sekali, ada 69 orang. Mereka telah mendedikasikan energi produktifnya selama 30 tahun. Saya tahu karena sejak awal memang ingin menyematkan langsung penghargaan ini,” ungkapnya.

Selebihnya, Khofifah mewakili rakyat Jatim menyampaikan rasa terima kasih tertinggi kepada penerima Satyalancana Karya Satya dari seluruh kedinasan. Selain dedikasi dan pengabdian terbaik, dirinya berpesan agar mereka tetap menjaga integritas dan karakter terbaik dalam layanan publik.

"Masyarakat itu membutuhkan tidak sekedar kualitas layanan kita. Bagaimana keep smile, beri senyum pada mereka. Itu yang saya selalu berharap kalau saya ketemu orang, saya akan ketemu orang ini dalam keadaan tersenyum,” ujarnya.{*}

| Baca berita Pemprov Jatim. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Penghargaan diberikan untuk kategori Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Pelayanan Publik Terbaik Pertama, serta Angkutan Kota Inovatif dan Terintegrasi.

Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan penghargaan di bidang pengujian kendaraan bermotor diraih, berkat upaya Pemkot Surabaya memenuhi standar pelayanan dan mengintegrasikan sistem pengujian dengan aplikasi yang dikembangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Pemerintah pusat memiliki Aplikasi BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) dan sistem BLUe Full Cycle, agar data pengujian kendaraan bermotor di daerah terpusat dan bisa dipantau langsung oleh Kemenhub,” kata Trio, Senin (12/10/2026).

“Surabaya berupaya memenuhi kebutuhan sistem tersebut, mulai dari pembaruan perangkat lunak hingga perangkat pendukungnya,” sambungnya.

Dia menjelaskan, Dishub Surabaya terus menyesuaikan fasilitas pengujian di Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Tandes dan Wiyung. UPUBKB Tandes melayani kendaraan kecil, sedangkan Wiyung menangani kendaraan besar, termasuk truk. 

Sejumlah peralatan masih menggunakan perangkat yang sudah ada, dengan pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan operasional dan memastikan pelayanan tetap berjalan optimal.

“Peralatan kami memang tidak semuanya baru, tetapi pemeliharaan dilakukan setiap tahun. Kami juga terus memperbarui perangkat lunak dan memenuhi kebutuhan perangkat pendukung secara bertahap,” kata Trio.

“Yang terpenting, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan pengujian kendaraan tidak sampai terhambat,” imbuhnya.

Di sisi lain, perkembangan kendaraan listrik menjadi salah satu perhatian Dishub Surabaya dalam meningkatkan kualitas pengujian. 

Trio menyebut fasilitas yang tersedia masih perlu dilengkapi agar dapat mendukung pemeriksaan kendaraan dengan teknologi yang semakin beragam, termasuk kendaraan listrik yang membutuhkan metode pengujian berbeda dari kendaraan berbahan bakar fosil.

“Sekarang kendaraan listrik semakin banyak, sehingga kami perlu menyiapkan perangkat yang sesuai, termasuk untuk pemeriksaan baterai. Kebutuhan ini menjadi bagian dari evaluasi dan akan kami upayakan pemenuhannya secara bertahap,” jelasnya.

Sedangkan terkait penghargaan untuk kategori Angkutan Kota Inovatif dan Terintegrasi, menurut Trio capaian tersebut menjadi pengakuan atas upaya Dishub Surabaya dalam mengembangkan layanan transportasi perkotaan. 

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mengikuti perkembangan teknologi transportasi,” ujarnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Tiga penghargaan diraih melalui layanan kardiologi (jantung dan pembuluh darah), neurologi (saraf), serta onkologi (kanker). Layanan kardiologi dan neurologi masing-masing meraih Sapphire Honor Award, sedangkan layanan onkologi memperoleh Platinum Merit Award.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini menjadi salah satu bentuk pengakuan atas upaya RSUD Blambangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, kinerja RSUD Blambangan meraih tiga penghargaan National Hospital Ranking dari PERSI. Penghargaan memang bukan segalanya bagi kami, namun dengan apresiasi penghargaan menjadi tolok ukur bagaimana kita harus berbenah dan meningkatkan layanan kesehatan yang lebih untuk masyarakat," ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Kualitas Pelayanan

Sementara itu Plt Direktur RSUD Blambangan, dr Siti Asiyah Anggraeni menjelaskan penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. 

Aspek yang dinilai antara lain kompetensi sumber daya manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan terhadap standar klinis.

"Penilaian mencakup kompetensi sumber daya manusia, apakah dokternya lengkap dan kompeten, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana, hingga kepatuhan terhadap standar klinis," tuturnya.

Selain itu, penilaian juga menelaah rekam medis pasien untuk melihat kesesuaian tindakan medis dan pelayanan yang diberikan rumah sakit.

Dalam kategori kardiologi, sebanyak 33 rumah sakit di Indonesia, termasuk RSUD Blambangan, menerima Sapphire Honor Award. Lalu pada kategori neurologi, terdapat 29 rumah sakit penerima penghargaan yang sama.

"Adapun kategori onkologi, RSUD Blambangan masuk dalam 13 rumah sakit penerima Platinum Merit Award," imbuh Asiyah.

Dia menjelaskan, NHR memiliki lima tingkatan penghargaan, yakni Diamond Excellence Award, Emerald Distinction Award, Sapphire Honor Award, Platinum Merit Award, dan Gold Achievement Award.

Pemeringkatan ini, terangnya, juga tidak semata-mata didasarkan pada kelas rumah sakit. “Penilaian tidak mengacu pada tipe RS, namun murni pada layanan tanpa memandang tipe RS-nya,” ujar Asiyah.

“Jadi RSUD Blambangan yang tipe B juga berkompetisi dengan rumah sakit tipe A lain yang dinilai adalah kualitas layanan yang diberikan," ujarnya.{*}

| Baca berita Banyuwangi. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur