“Saya harus tekankan, Gernas Ayo Mondok tidak dalam posisi dukung mendukung kepada orang, tapi harapan itu ada,” katanya pada Barometer Jatim di Surabaya, Rabu (8/4/2026).

“Harapan kami sosok yang akan menjadi Ketum PBNU ataupun Rais Aam adalah orang-orang yang memang konsen dengan pesantren karena kami basic-nya pesantren, tapi dengan wawasan yang sangat open mind terhadap perkembangan zaman,” sambungnya.

Syukur-syukur, tandas kiai muda pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang yang akrab disapa Gus Hans itu, bisa dicari calon nakhoda PBNU yang cut off. 

“Artinya jangan lagi terlibat orang-orang yang berkonflik saat ini, sehingga betul-betul dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki beban sejarah terhadap permasalahan yang sekarang ini ada,” terangnya.

Kalau PBNU dipimpin sosok yang tidak berkonflik saat ini, tandas Gus Hans, maka akan lebih fokus untuk keumatan. Tidak terbebani sejarah yang mungkin saja mengaitkan keterlibatannya dengan hal-hal sebelumnya.

Imbauan untuk Alumni

Jadi Ketum PBNU mendatang harus bersih dari konflik? “Ya, harapan kami seperti itu, karena kami kan tidak punya hak suara untuk memilih Ketum PBNU,” ucap Gus Hans.

“Tapi kami mengimbau kepada para alumni santri yang menjadi pengurus PCNU atau PWNU di seluruh Indonesia, mari bawa NU ini lebih kepada situasi yang produktif, damai, dan bisa memutus jaring konflik yang sekarang ini ada,” imbuhnya.

Diketahui, PBNU belakangan ini sedang tidak baik-baik saja menyusul konflik panas antara dua kubu: Ketum KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya versus Rais Aam KH Miftachul Akhyar.  

Muktamar ke-35 sendiri rencananya digelar pada Juli atau Agustus 2026. Sejumlah sosok disebut-sebut layak sebagai kandidat Ketum PBNU. Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) bahkan telah merilis 14 nama kandidat.

Mereka dibagi dalam empat klaster. Yakni klaster internal PBNU terdapat nama petahana Gus Yahya, Mohammad Nuh, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, dan Zulfa Mustofa.

Lalu klaster PWNU ada nama Abdul Ghaffar Razin, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan Juhadi Muhammad. Berikutnya klaster tokoh NU dan pesantren terdapat nama Imam Jazuli, KH Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlori, dan KH Marzuqi Mustamar.

Kemudian klaster tokoh politik dan pemerintahan, muncul nama Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Peneliti Insantara, Wildan Efendy menandaskan aspirasi pengurus PWNU, PCNU, dan NU kultural sangat kuat untuk terpilihnya Ketum PBNU yang baru.

“Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU,” ucapnya.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

“Kondisi ini mendorong perlunya langkah antisipatif yang terukur dan terintegrasi sejak dini,” katanya usai hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Jawa Timur di Dyandra Convention Center Surabaya, Selasa (7/4/2026).

“Dalam rakor disampaikan, fenomena El Nino berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan hingga 20-40 persen dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026,” sambungnya.

Sejumlah strategi yang mulai disusun di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan dan penguatan sistem peringatan dini, optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, dan sumur air, serta pemanfaatan pompanisasi dan irigasi perpompaan. 

“Selain itu, percepatan masa tanam dilakukan untuk mengejar sisa air hujan, disertai penggunaan varietas tanaman tahan kekeringan,” beber Yuhronur.

Tidak hanya itu, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) juga menjadi fokus guna mendukung percepatan tanam dan efisiensi produksi. 

“Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pengaturan distribusi air irigasi dan dukungan sarana produksi pertanian,” ujarnya.

Di sisi penanganan bencana, sinergi antarlembaga diperkuat melalui kesiapan operasi modifikasi cuaca, dukungan sarana operasi udara untuk pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penyiapan sistem pompanisasi untuk mengairi lahan terdampak kekeringan.

Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan, langkah-langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan akan diterapkan di Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.

“Upaya ini tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga memastikan produksi pertanian tetap optimal sehingga swasembada pangan dapat terjaga secara berkelanjutan,” jelasnya.

Melalui penyusunan strategi yang terintegrasi, tambah Yuhronur, diharapkan seluruh daerah termasuk Lamongan mampu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. 

“Sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan perlindungan terhadap masyarakat dari risiko bencana hidrometeorologi,” pungkasnya.{*}

| Baca berita Lamongan. Baca tulisan terukur Hamim Anwar | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Kunjungan tersebut tidak hanya untuk memastikan kesiapan teknis, tetapi juga memberikan motivasi langsung kepada para siswa. Di hadapan pelajar, Mu’ti mengaku terkesan dengan antusiasme dan optimisme yang ditunjukkan mereka.

“Saya sempat berdialog dengan para siswa dan mereka terlihat sangat semangat. Bahkan ketika saya tanyakan mengenai soal, mereka menyampaikan bahwa soalnya relatif mudah,” ujarnya.

Dia menilai respons positif itu menjadi indikasi bahwa TKA tidak semata berfungsi sebagai alat ukur akademik, tetapi juga mampu memantik semangat belajar. 

“Mereka berharap TKA terus dilaksanakan karena dirasakan memberikan manfaat, baik dalam meningkatkan kemampuan akademik maupun sebagai bekal melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” imbuhnya.

Peninjauan juga mencakup kesiapan sarana dan prasarana, mulai dari ruang ujian hingga laboratorium komputer. Mu’ti memastikan seluruh aspek teknis berjalan optimal. 

“Penataan ruang, kesiapan komputer, hingga aspek teknis lainnya telah dipersiapkan dengan baik. Saya meyakini TKA menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” tegasnya.

Ukur Capaian Akademik

Secara konseptual, TKA tidak hanya mengukur capaian akademik Matematika dan Bahasa Indonesia, tetapi juga mencakup literasi, numerasi, karakter, serta lingkungan belajar. 

Hasil pelaksanaan akan menjadi dasar evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah.

“Untuk jenjang SMP, soal disusun oleh pemerintah pusat dan provinsi sehingga memungkinkan pengukuran kemampuan siswa di tingkat provinsi, khususnya Jawa Timur. Sementara untuk SD, soal disusun pemerintah kabupaten/kota agar capaian dapat terukur di tingkat daerah,” jelasnya.

Mu'ti menandaskan, secara nasional pelaksanaan TKA disebut berjalan lancar. Pemerintah berharap momentum ini menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menumbuhkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Mu’ti juga menekankan pentingnya kejujuran sebagai bagian dari pembentukan karakter. 

“TKA diharapkan tidak hanya menjadi alat ukur akademik, tetapi juga sarana menanamkan nilai dan membentuk kepribadian siswa,” tuturnya.

Terkait evaluasi, pemerintah akan melakukan penilaian menyeluruh setelah seluruh rangkaian TKA selesai di semua jenjang. 

Untuk tingkat SMA, evaluasi awal menunjukkan hasil yang baik, bahkan TKA telah menjadi salah satu komponen dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri.

Dia menegaskan, TKA kini mulai terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam seleksi jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). 

“Jika sebelumnya penilaian akademik hanya berdasarkan rapor, kini ditambah dengan nilai TKA sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati memastikan pelaksanaan TKA di Kota Pahlawan berlangsung lancar sejak hari pertama. Dia menyebut kehadiran menteri memberi dorongan moral bagi siswa.

“Beliau hadir sejak pagi dan berdialog langsung dengan siswa. Terlihat mereka senang dan antusias, bahkan seperti merindukan suasana evaluasi seperti dahulu. Yang menarik, siswa mengikuti TKA tanpa merasa terpaksa,” katanya.

Meski demikian, sejumlah masukan tetap muncul, terutama terkait durasi waktu pengerjaan soal. Hal ini dinilai menjadi bahan refleksi penting. Febri menambahkan, Mu'ti menilai kondisi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap fokus dan manajemen waktu siswa.

“TKA tidak menentukan kelulusan. Kelulusan tetap menjadi kewenangan sekolah melalui proses pembelajaran. Namun nilai TKA akan menjadi nilai tambah, khususnya pada jalur prestasi SPMB,” tegasnya.

Sedangkan Kepala SMP Negeri 19 Surabaya, Eko Widayani menyebut pelaksanaan perdana TKA disambut positif siswa. Pihak sekolah berupaya menciptakan suasana ujian yang kondusif agar siswa tetap percaya diri.{*}

| Baca berita Pendidikan. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Hal itu bisa dilihat dari jumlah pelamar yang tercatat di aplikasi Arek Suroboyo Siap Kerjo (ASSIK) menembus angka 2.000 pendaftar, untuk berebut 1.200 lowongan pekerjaan yang disiapkan 35 perusahaan besar dan kecil.

"Ini adalah langkah konkret untuk menurunkan angka pengangguran. Selain job fair, kami juga mengadakan coaching clinic ekspor yang diikuti 80 pelaku usaha, dimana 36 di antaranya telah terkurasi dan siap melakukan business matching hari ini," terang Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, Selasa (7/4/2026).

Hebi menambahkan, puncak acara akan dilaksanakan esok hari di Grand City Convention Hall yang akan dihadiri Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama perwakilan dari Kementerian Perdagangan.

"Besok akan dilakukan pelepasan ekspor produk UMKM Surabaya ke luar negeri secara simbolis. Kami bersama Export Center Jawa Timur mematok target transaksi mencapai 100 juta dolar AS. Ini adalah awal dari penguatan klaster industri di Surabaya," ucapnya.

Selain pelepasan ekspor, agenda hari kedua juga akan diisi dengan walk-in interview bagi para pelamar kerja yang telah terdaftar. 

“Kami berharap kegiatan tahunan ini dapat terus ditingkatkan intensitasnya untuk memperkuat kesejahteraan warga kota,” tandasnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto menyatakan, kegiatan ini memiliki makna strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kota. 

Melalui forum ini, para pencari kerja dapat bertemu langsung dengan pelaku industri, sementara pelaku UMKM lokal mendapatkan akses ke pasar global.

"Kegiatan ini murni hasil kerja sama dengan para pelaku usaha di Surabaya tanpa menggunakan dana APBD. Ini adalah komitmen kita bersama untuk menyiapkan lapangan kerja di tengah tantangan ekonomi dunia yang sedang dinamis," ujarnya.

Lilik mengungkapkan, dalam sesi business matching, Pemkot Surabaya mendatangkan buyer dari enam negara, antara lain Pakistan, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Oman. 

Produk yang ditawarkan meliputi sektor makanan, minuman, komoditas furnitur, hingga fesyen seperti batik. Dia menekankan, pentingnya kurasi produk agar mampu bersaing di kelas dunia.

“Kita ingin produk lokal Surabaya tidak hanya jago di tingkat nasional, tapi naik kelas ke skala global. Infrastruktur pendukung seperti transportasi dan arus logistik terus kita kembangkan untuk mendukung efisiensi ekspor," imbuhnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Trio Wahyu Bowo mengatakan, ratusan jukir tersebut dibekukan izinnya karena menolak melakukan aktivasi ATM atau rekening Bank Jatim untuk transaksi pembagian hasil antara jukir dengan Pemkot Surabaya.

“Karena kami membutuhkan ATM atau rekening itu untuk pembagian, 60 persen pemerintah kota, 40 persennya jukir. Kami enggak bisa memberikan secara tunai, karena kami transfer ke rekening masing-masing jukir, jadi kurang lebih ada 600 jukir,” katanya di Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ), Senin (6/4/2026). 

Ratusan jukir tersebut, lanjut Trio, sebelumnya sudah diberi surat peringatan untuk melakukan aktivasi kartu ATM dan rekening bank. Namun tidak dihiraukan dan tidak ada itikad baik hingga saat ini untuk melakukan aktivasi.

Jika tidak ada respons lebih lanjut, Trio menegaskan, ratusan jukir tersebut bakal diganti dengan jukir baru ke depannya.

“Kami sudah sosialisasikan, kemarin kami juga berikan surat peringatan agar segera mengurus rekening Bank Jatim dan ATM-nya, tapi diabaikan,” ujarnya. 

“Kami juga sudah memberikan tenggat waktu hingga 1 April. Setelah kami tunggu, dengan seribu alasan, akhirnya kami bekukan. Suratnya sudah kami tandatangani dan sebarkan ke juru parkir,” tegas Trio. 

Dia juga menekankan, bagi jukir yang tidak ingin izinnya dibekukan, maka segera datang ke kantor Dishub Surabaya untuk melakukan aktivasi ATM dan rekening bank. Selain itu, jukir bisa datang langsung ke Kantor Cabang Bank Jatim terdekat untuk melakukan aktivitas tersebut.  

“Pemkot menjalankan digitalisasi parkir ini bukan karena pendapatan parkir, tapi karena memang tuntutan warga Kota Surabaya untuk transparansi parkir,” kata Trio. 

“Jadi, ketika digitalisasi parkir ini nanti (berjalan) tidak ada saling tuduh, ini uang masuk ke jukir, ke Kartar (Karang Taruna), ke UPT Parkir atau Dinas Perhubungan, kita semua transparan,” tekannya. 

Trio berharap kepada seluruh warga untuk turut serta mendukung program digitalisasi parkir di Surabaya. Dia mempersilakan warga menggunakan kartu e-money atau e-toll, QRIS, dan voucher parkir sebagai alat transaksi pembayarannya. 

“Itu nanti transparansinya terlihat, uang retribusi parkir yang roda dua Rp 2.000 ribu, roda empat Rp 5.000 ribu, semua arahnya masuk ke rekening pemerintah. Jadi semua transparansi itulah yang kita kedepankan, karena warga lah yang menginginkan seperti itu,” terangnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

“Tetapi sebagai upaya bersama antara DPRD dan Pemprov Jatim untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memperbaiki kelemahan yang masih ada,” kata Juru Bicara Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025, Adam Rusydi dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).

“Dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, mutu pelayanan publik, dan daya saing daerah Jatim,” sambungnya.

Meski LKPJ Gubernur Jatim Akhir Tahun TA 2025 layak untuk dilanjutkan pembahasannya, tandas Adam, Pansus memandang pada tahap awal pembahasan menemukan masih dominannya penjelasan naratif statistik dalam penyajian data.

“Karena itu, dalam tahapan pembahasan bersama OPD dan berbagai instansi terkait, Pansus akan berupaya mendapatkan penjelasan analitis substantif agar dapat diidentifikasi,” katanya.

Identifikasi Empat Hal

Apa saja? Pertama, upaya harmonisasi dan sinkronisasi OPD dan instansi terkait dalam mendukung realisasi tema RKPD 2025 serta prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam sembilan program Nawa Bhakti Satya II.

Kedua, kontribusi nyata atas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran Pemprov Jatim terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana dalam buku LKPJ Akhir TA 2025.

Ketiga, efektifitas dan efisiensi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta analisis permasalahan dan solusi pencapaian target kinerja urusan pemerintahan,” ucap Adam.

“Keempat, tingkat efektivitas dan akuntabilitas OPD dan instansi terkait dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi DPRD untuk LKPJ Akhir TA 2024,” ujarnya.

Adam menambahkan, Pansus mengapresiasi secara substansial Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah memaparkan berbagai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan secara makro dan cukup komprehensif selama TA 2025 sebagaimana yang termuat dalam buku LKPJ Akhir TA 2025. 

Untuk itu, dalam pembahasan tingkat lanjut, Pansus berharap pemaparan dari setiap OPD dan instansi terkait dapat mengeliminasi sejumlah kelemahan yang sering terjadi di pembahasan LKPJ periode-periode sebelumnya. 

“Kelemahan utama, sering kali terletak pada pemaparan yang terlalu berfokus pada kuantitas realisasi anggaran daripada efektifitas dan dampak nyata dari pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran,” kata Adam.

Hal ini mengakibatkan, Pansus kesulitan untuk meyakini bahwa keberhasilan pencapaian target IKU dan IKD serta penyelesaian berbagai problem masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, adalah hasil dari efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran oleh masing-masing OPD Pemprov Jatim.

Pansus juga berharap OPD dan instansi terkait dapat menjaga validitas dan konsistensi data capaian kinerja pembangunan daerah. 

“Hal ini penting kami ingatkan agar pembahasan LKPJ dapat bernilai evaluasi substantif, khususnya pada program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja,” pungkas Adam.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

"Selain itu, terdapat 67 IKD atau 40% yang tidak dapat diukur karena tidak tersedia data dalam dokumen LKPJ," ungkap Juru Bicara Pansus DPRD Jatim Pembahas LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025, Adam Rusydi dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026).

13 IKD 2025 yang tidak tercapai, yakni persentase penurunan emisi GRK (kumulatif) dari target 5,25 terealisasi 0,66 atau 13%, angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) dari target 89% terealisasi 88,17%, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) dari target 82% terealisasi 76,81%, harapan lama sekolah dari target 13,54 tahun terealisasi 13,44 tahun.

Lalu persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 73,68% terealisasi 72,63%, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dari target 59,94% terealisasi 49,89%.

Berikutnya persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi dari target 54,92% terealisasi 46,31%, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi dari target 32,79% terealisasi 31,04%, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dari target 9,64% terealisasi 9,12%.

Kemudian persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi dari target 67,77% terealisasi 42,66%, cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dari target 36% terealisasi 30,65%, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (white collar) dari target 0,415 terealisasi 0,1361, dan indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah dari target 91 terealisasi 90,82.

1 IKU Tak Capai Target

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 8 terdapat 1 yang tidak tercapai, yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan realisasi 73,43 dari target 74,00-74,17. Dibandingkan dengan realisasi IKLH 2024 yang mencapai 71,23, realisasi IKLH 2025 mengalami kenaikan 2,2. 

"Selain itu, terdapat 1 IKU yang belum dirilis datanya oleh BPS, sehingga masih menggunakan data capaian 2024, yaitu Indeks Ketimpangan Gender dengan realisasi 0,347 dari target 2025 sebesar 0,330-0,342," ungkap Adam.

Selebihnya, terdapat 5 IKU capaiannya melebihi target, yakni pertumbuhan ekonomi dari target 4,80-5,20% terealisasi 5,33%, Indeks Gini dari target 0,371-0,381 terealisasi 0,359, Indeks Pembangunan Manusia dari target 75,70-76,05 terealisasi 76,13, Tingkat Pengangguran Terbuka dari target 3,90-4,49% terealisasi 3,71%, dan Indeks Kesalehan Sosial dari target 75,90-77,40 terealisasi 77,49. 

Sementara IKU yang memenuhi target terdapat 1, yakni tingkat kemiskinan dari target 8,00-9,40% terealisasi 9,3%.

"Capaian IKU dan IKD 2025 akan menjadi fokus pembahasan Pansus bersama OPD Pemprov Jatim, terkait dengan kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran dalam mewujudkan tema RKPD 2025 serta dampaknya terhadap capaian prioritas pembangunan serta program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025," papar Adam.

Meski tidak semua target tercapai, Pansus berpendapat LKPJ Gubernur Jatim Akhir TA 2025 layak untuk dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.{*}

| Baca berita DPRD Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menyampaikan, program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait penciptaan lingkungan yang ASRI di instansi pemerintahan.

"Pak Wali Kota meminta dilakukan penilaian kepada seluruh PD terhadap aspek ASRI tersebut. Ini adalah bentuk tindak lanjut kami terhadap arahan pusat agar kantor-kantor pelayanan publik memenuhi standar aman, sehat, bersih, dan indah," ujarnya, Senin (6/4/2026)

Dalam penilaian, Pemkot Surabaya telah membentuk tim juri independen terdiri dari lima lembaga ahli. Yakni kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim, Ikatan Arsitek Jatim, Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jatim, dan unsur akademisi/Plato.

Masing-masing tim juri memiliki tugas untuk melakukan penilaian sesuai bidangnya, seperti keamanan, kebersihan, hingga keasrian.

Diumumkan Transparan

Tundjung menjelaskan, hasil penilaian akan diumumkan secara transparan setiap bulannya. Satuan kerja dengan nilai terbaik akan mendapatkan Bendera Putih, sedangkan lima kantor pelayanan atau wilayah dengan nilai terendah akan diberikan Bendera Hitam.

"Tujuannya agar mereka tahu kondisinya. Jika kurang baik, diberi bendera hitam agar ke depannya bisa ditingkatkan lagi," tegasnya.

Menariknya, proses penilaian dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan jadwal pasti ke lokasi sasaran. Meski setiap PD sudah diinformasikan bahwa periode penilaian telah dimulai, mereka tidak tahu kapan tim juri akan datang.

"Memang harus mendadak. Jadi semua harus siap setiap saat. Tadi tim juga mengecek detail sampai kepada kebersihannya sesuai standar pelayanan (SOP), hingga Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya," tambah Tundjung.

Meski saat ini penilaian masih difokuskan pada tingkat kecamatan dan kelurahan secara bertahap, ke depannya seluruh OPD di lingkungan Pemkot Surabaya akan dikunjungi.

Output utama dari program ini bukan sekadar penghargaan, melainkan kenyamanan warga Surabaya saat mengakses layanan pemerintah.

"Kalau kantornya bersih dan rapi, masyarakat juga nyaman. Namun kami juga meminta dukungan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, saat berada di ruang publik atau ruang pelayanan pemerintah. Mari kita jaga bersama keasrian kota ini," ucap Tundjung.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Menurutnya, surat PAW telah diterima dari DPP PDIP dan diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya.

“PAW alhamdulillah sudah, suratnya sudah turun. Kemarin juga sudah kami teken untuk pengajuan ke KPU,” ujarnya di sela menghadiri pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Surabaya, Sabtu (04/04/2026).

Setelah pengajuan ke KPU Surabaya, terang Armuji, proses akan berlanjut sesuai mekanisme yang berlaku yakni verifikasi dan penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur sebagai dasar pelantikan anggota DPRD pengganti.

“Prosesnya nanti ke KPU, kemudian keluar SK Gubernur. Administrasi yang diperlukan sedang dilengkapi oleh sekretariat,” jelasnya.

Apabila seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, lanjut Armuji, tahapan berikutnya yakni rapat paripurna DPRD Surabaya sebagai proses formal penetapan PAW. 

Lantas, siapa pengganti Adi Sutarwijono? Anas Karno disebut-sebut sebagai calon pengganti sesuai dengan nomor urut dan mekanisme yang berlaku.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Surabaya, Anas meraih 5.743 suara berada di bawah Eri Irawan (13.384 suara), Adi Sutarwijono (12.799 suara), dan Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am (5.959 suara).

Armuji menegaskan, PAW dilakukan untuk mengisi kursi anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDIP yang ditinggalkan Adi. Sedangkan siapa calon Ketua DPRD Kota Surabaya pengganti Adi masih dirahasiakan.

"Ini yang PAW ya, kalau untuk Ketua DPRD belum," ucap Armuji yang juga Wakil Wali Kota Surabaya.

Dengan dimulainya proses PAW ini, Armuji berharap kekosongan kursi segera terisi sehingga fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Diketahui, Adi yang akrab disapa Cak Awi meninggal dunia pada Selasa, 10 Februari 2026 di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta, setelah menjalani perawatan akibat sakit yang dideritanya.

Adi menjadi anggota DPRD Surabaya sejak 2012 setelah mendapat PAW. Kemudian terpilih untuk periode 2014-2019 dan terpilih lagi. Sebelum berpulang, dia juga menjabat Ketua DPRD Surabaya untuk periode keduanya (2019-2024 dan 2024-2029).

Sedangkan di struktur PDIP Kota Surabaya, Adi pernah menjabat Ketua DPC PDIP Surabaya periode 2019 hingga Mei 2025.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

“Balai Pemuda itu sebenarnya bukan dilakukan pengosongan. Ini juga bukan pengosongan terhadap kesenian maupun para seniman,” katanya, Sabtu (4/4/2026).

Dia menjelaskan, kepengurusan baru DKS membutuhkan ruang untuk menjalankan tugas dan program kerja. Namun saat hendak menempati lokasi tersebut, ruang yang ada masih digunakan pihak sebelumnya.

Karena itu, Pemkot Surabaya meminta agar ruang tersebut dapat diserahkan kepada pengurus baru demi kelancaran aktivitas organisasi. Meski demikian, Eri memastikan kegiatan seni tetap berlangsung seperti biasa di Balai Pemuda.

“Sudah terpilih ketua Dewan Kesenian yang baru sehingga pengurus baru perlu menempati ruang yang ada, tetapi keseniannya tetap di Balai Pemuda,” jelasnya.

Pemkot Surabaya menyebut penataan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem kesenian tetap hidup, sekaligus memastikan tata kelola organisasi berjalan optimal. 

Dengan demikian, Balai Pemuda tetap menjadi ruang ekspresi bagi para seniman sekaligus pusat aktivitas Dewan Kesenian di Kota Pahlawan.

“Bukan pengosongan seniman atau kesenian, melainkan penataan ruang bagi pengurus baru Dewan Kesenian. Kegiatan seni tetap berlangsung di Balai Pemuda,” ucapnya.{*}

| Baca berita Balai Pemuda. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur