Kepala DKPP Surabaya, Nanik Sukristina menuturkan dari hasil pemeriksaan terhadap ribuan hewan kurban, menemukan ditemukan sejumlah kasus cacing hati dan satu kasus cacing pita (cacing nasi). 

"Namun seluruh organ yang terindikasi terinfeksi, dipastikan tidak didistribusikan kepada masyarakat dan langsung diafkirkan di lokasi," katanya, Senin (1/6/2026).

Temuan tersebut, tandasnya, merupakan hasil pemeriksaan aktif petugas di lapangan, bukan berdasarkan laporan masyarakat. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) hingga pemeriksaan organ dan karkas setelah pemotongan (postmortem).

"Pengawasan kami mencakup 31 kecamatan dengan total 296 lokasi pemotongan hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan sekitar 20 lokasi dengan kasus cacing hati dan satu lokasi yang ditemukan cacing pita," ucap Nanik. 

"Seluruh organ yang terindikasi terinfeksi langsung dipisahkan dan tidak didistribusikan kepada masyarakat, sehingga tidak beredar untuk dikonsumsi," sambungnya.

Terindikasi Skabies 

Sebelumnya, saat melakukan pemeriksaan hewan di lapak pedagang, petugas menemukan satu ekor sapi yang terindikasi mengalami skabies (scabies). Hewan tersebut segera diisolasi untuk mencegah risiko penyebaran penyakit. 

Sedangkan beberapa hewan lainnya, diketahui mengalami gangguan kesehatan ringan akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dari daerah asal.

"Kasus yang kami temukan sebagian besar dapat ditangani di lapangan. Untuk hewan yang mengalami kelelahan karena perjalanan jauh, petugas memberikan vitamin dan penanganan yang diperlukan agar kondisinya tetap terjaga," ujarnya.

Nanik menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap temuan cacing hati. Sebab, daging hewan yang terinfeksi cacing hati tetap aman dikonsumsi selama organ yang terpapar tidak ikut diedarkan. 

Karena itu, pihaknya terus memberikan edukasi kepada takmir masjid dan panitia kurban agar lebih cermat dalam memilah organ yang layak konsumsi.

"Yang perlu menjadi perhatian adalah organ hati yang terinfeksi. Karena itu kami mengimbau panitia kurban, untuk tidak membagikan hati yang ditemukan mengandung cacing. Langkah ini penting untuk memastikan keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat," tegasnya.

Nanik menambahkan, selama periode pengawasan Idul Adha, DKPP Surabaya melakukan pemeriksaan postmortem terhadap 2.123 ekor sapi, 4.772 ekor kambing, dan 133 ekor domba. Lalu pada tahap antemortem di lapak penjualan, petugas memeriksa 4.890 ekor sapi, 11.142 ekor kambing, serta 452 ekor domba.

Menurut Nanik, hasil evaluasi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan kesehatan hewan kurban secara menyeluruh, mulai dari lapak penjualan hingga proses distribusi daging kepada masyarakat. 

“Upaya itu menjadi bagian dari langkah Pemkot untuk memastikan pelaksanaan kurban tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menghasilkan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal,” ujarnya.{*}

| Baca berita Idul Adha. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

“Bisa jadi mereka, para santri sungkan bicara dengan kiai dan bu nyainya, maka disampaikanlah melalui kanal-kanal yang menurut mereka bisa terbuka secara emosional,” katanya, Minggu (31/5/2026).

Jadi, tandas Gus Hans, hotline di nomor 081249971166 tersebut dalam rangka meringankan beban tugas para kiai dan bu nyai, agar kalau ada sesuatu bisa terkomunikasikan dengan Gernas Ayo Mondok.

“Daripada santrinya bikin status ke media sosial. Kita menggunakan teorinya Rumah Makan Padang. Kalau misalnya enak sebarkan ke yang lain, kalau ada yang tidak baik sampaikan kepada kami,” katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang itu mencontohkan, ketika ada santri mengeluh soal kamar mandi yang kurang bersih, maka sampaikan saja ke Gernas Ayo Mondok dan akan diteruskan ke kiai dan bu nyainya.

“Tetapi semua keputusan ada di kiai dan bu nyainya. Gernas tidak akan mungkin mengintervensi masing-masing pesantren, karena pasti punya kewenangan dan hierarki sendiri-sendiri. Tugas kami mengingatkan, menyampaikan, oh inilah harapan santri,” ucap Gus Hans.

“Maka kami mohon doa restu, mudah-mudahan cita-cita, langkah-langkah yang kita lakukan ini bisa diijabah oleh Allah Swt dan bisa menjadi solusi agar berkuranglah informasi-informasi negatif tentang pesantren di media sosial,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan para santri, ketika ada informasi di media sosial yang tidak menguntungkan pesantren jangan di-share. Kalaupun ingin berbagi informasi ke temannya, sebaiknya di-screenshot.

“Ketika nge-share berita negatif, maka sama dengan meningkatkan algoritma informasi itu kepada yang lainnya. Maka solusinya ketika ada informasi yang tidak baik tentang kita, screenshot saja baru disampaikan,” katanya.

“Karena kalau sampai nge-share, maka otomatis sama dengan menjadi mesinnya mereka yang memang tidak ingin pesantren itu baik,” imbuh Gus Hans.{*}

| Baca berita Pesantren. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

"Selain infrastruktur, kebutuhan dasar masyarakat juga harus menjadi perhatian bersama,” katanya usai mengikuti upacara dan resepsi HJKS ke-733 di Halaman Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).

“Pendidikan, kesehatan, dan fasilitas hunian yang layak harus terus diperkuat agar kesejahteraan warga semakin meningkat," tandas legislator yang akrab disapa Ipuk tersebut.

Karena itu, pihaknya akan terus mengawal berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran, DPRD Surabaya berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memberikan dampak nyata bagi warga.

Pada moment HJKS ke-733, Syaifuddin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong-royong dan toleransi yang selama ini menjadi kekuatan Kota Pahlawan.

Dia menilai keberhasilan Surabaya tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia pendidikan, komunitas, hingga warga di tingkat kampung.

"Surabaya dibangun dengan semangat kebersamaan. Karena itu seluruh elemen masyarakat harus terus dilibatkan dalam pembangunan, agar kota ini semakin maju dan manfaatnya bisa dirasakan semua lapisan warga," katanya.

Legislator asal PDIP itu berharap Surabaya di usia ke-733 tidak hanya dikenal sebagai kota dengan pembangunan yang pesat, tetapi juga sebagai kota yang mampu menghadirkan kehidupan yang lebih layak, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

"Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga. Surabaya harus menjadi kota yang humanis, modern, dan menjadi kebanggaan generasi mendatang," ucapnya.

Tak Lupa Jati Diri

Syaifuddin juga menyampaikan pesan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, agar mereka tidak melupakan jati diri Surabaya sebagai Kota Pahlawan yang menjunjung tinggi gotong royong, kerukunan, serta toleransi.

“Kota Pahlawan adalah kota yang penuh dengan perjuangan tinggi. Maka dari itu, gotong royong harus terus dilakukan, toleransi terus dibumikan, dan pembangunan kota harus melibatkan kepentingan warga,” katanya. 

“Di HJKS ke-733 ini, ayo seluruh komponen masyarakat kita jaga dan bangun kota ini demi menyejahterakan warga Surabaya,” sambung Syaifuddin.

Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, imbuhnya, maka Surabaya akan menjadi kota yang paling unggul dan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.{*}

| Baca berita DPRD Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Di sektor kesehatan, Pemkot Surabaya terus memperkuat layanan kesehatan melalui tiga rumah sakit umum daerah, program satu RW satu tenaga kesehatan, satu ambulans satu Puskesmas, integrasi layanan primer di 153 kelurahan, hingga 2.191 Posyandu Keluarga. 

"Upaya ini membawa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya mencapai 85,65%, sebagai yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur," terangnya.

Selain itu, prevalensi stunting di Surabaya juga terus mengalami penurunan. "Hingga 2025, prevalensi stunting kita telah mencapai 0,59%," ungkap Armuji.

Pada sektor pendidikan, lanjutnya, Pemkot Surabaya terus memperluas akses pendidikan 13 tahun bagi seluruh anak tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. 

Pemkot Surabaya juga memperkuat program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa, serta pendidikan inklusif bagi anak difabel melalui empat Rumah Anak Prestasi (RAP). Lalu pemberian beasiswa pemuda tangguh kepada 16.801 siswa SMA, SMK, MA, serta 5.874 mahasiswa.

"Ke depan, kita memfokuskan pada pemberian akses pendidikan yang tinggi bagi anak keluarga miskin, agar pendidikan menjadi senjata untuk mengubah kesejahteraan keluarga menjadi yang lebih baik," katanya.

Armuji juga memaparkan kondisi ekonomi Surabaya yang tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga perubahan kebijakan ekonomi dunia. 

Menurutnya, perekonomian Surabaya pada 2025 tumbuh 5,87 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 830,54 triliun.

"Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kota Surabaya bergerak positif dan Surabaya tetap menjadi salah satu motor penggerak perekonomian Jawa Timur," paparnya.

Ketahanan ekonomi tersebut juga ditopang oleh inflasi yang tetap terkendali. Sepanjang 2025, inflasi Surabaya tercatat 2,96%. Di sisi lain, angka kemiskinan juga terus menurun menjadi 3,56% pada 2025, lebih rendah dibanding 2024 sebesar 3,96%.

"Ini menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya tidak hanya diarahkan untuk menciptakan angka, tetapi juga harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," terangnya.

Karena itu, Armuji memastikan Pemkot Surabaya akan terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembukaan lapangan kerja, pendampingan UMKM, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta pembangunan yang inklusif. 

"Kita ingin Surabaya tetap tumbuh tapi juga adil. Ekonominya bergerak tetapi warganya tidak tertinggal," tegasnya.

Perkuat Pengelolaan Sampah

Berikutnya di bidang lingkungan, Pemkot terus memperkuat pengelolaan sampah melalui TPS 3R, rumah kompos, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat saat ini mampu mengolah 168,62 ton sampah per hari.

"Sementara itu pengelolaan sampah melalui pembangkit tenaga listrik mampu kelola sampai dengan 1.600 ton per hari, dan menghasilkan total kapasitas energi hingga 11 megawatt per hari," paparnya.

Pada sektor infrastruktur, Pemkot melakukan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase sepanjang lebih dari 273,03 kilometer yang tersebar di 2.535 lokasi serta membangun tujuh rumah pompa baru sepanjang 2025. 

"Dampaknya bisa dilihat berkurangnya 295 lokasi titik banjir," jelas Armuji.

Selain pengendalian banjir, program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) telah menjangkau 11.294 unit. Hingga 2025, Penerangan Jalan Umum (PJU) juga telah terpasang di 123.366 lokasi.

"Kita juga terus memperkuat kampung sebagai pusat peradaban kota. Melalui Kampung Pancasila, Balai RW, para Kader Surabaya Hebat, dan gerakan gotong-royong warga, Surabaya ingin memastikan tidak ada saudara kita yang tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun kesejahteraan," ucapnya.

Meski demikian, Armuji mengakui berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemkot belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh harapan masyarakat. Karena itu, dia menyampaikan permohonan maaf sekaligus menegaskan komitmen Pemkot untuk terus membuka ruang partisipasi publik.{*}

| Baca berita HJKS. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pelaksana Harian Wali Kota Surabaya, Armuji mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, ini sebagai bukti komitmen Pemkot dalam mengelola keuangan daerah yang lebih baik dan transparan ke depannya. 

“Kita mengapresiasi, jadi apa yang kita lakukan yang diperiksa oleh BPK sehingga mendapat WTP kita ucapkan banyak terima kasih. Artinya saran dan masukan-masukan dari BPK selalu kita perhatikan,” katanya, Minggu (31/5/2026).

Armuji juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran di Pemkot Surabaya, agar selalu menjaga integritas dan menjalankan peraturan yang telah ditentukan. 

“Ya tetap, mereka harus selalu menjaga integritas, di mana aturan-aturan harus tetap dijalankan,” ucapnya. 

Sebelumnya Kepala BPK Perwakilan Jatim, Yuan Candra Djaisin menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 kepada Armuji dan Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri di Kantor BPK Jatim, 26 Mei 2026.

Yuan menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh Pemkot Surabaya. Di antaranya pengelolaan dan penatausahaan aset, pengelolaan pendapatan pajak daerah yang belum optimal, hingga penganggaran belanja barang dan jasa. Meski demikian, hal itu tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian LKPD. 

Yuan berharap, LKPD yang telah diperiksa BPK (audited) dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan DPRD dan pemerintah daerah, terutama terkait dengan penganggaran. 

“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, mengatakan selain spesial HJKS program sekaligus upaya memperluas transaksi nontunai di ruang publik.

“Momentum KJKS ke-733, kami manfaatkan untuk mengajak masyarakat semakin terbiasa menggunakan transaksi nontunai melalui QRIS. Selain lebih praktis dan cepat, sistem ini juga mendukung tata kelola layanan publik yang lebih modern dan transparan,” katanya, Sabtu  (30/5/2026).

Menurutnya, HJKS ke-733 bukan sekadar perayaan hari lahir Kota Surabaya, tetapi juga menjadi momentum percepatan transformasi digital di tengah masyarakat.

“Melalui program bayar cuma Rp 733 untuk layanan Suroboyo Bus, Wirawiri Suroboyo, hingga puluhan titik parkir resmi, pemerintah ingin menghadirkan stimulus sekaligus edukasi tentang kemudahan transaksi digital menggunakan QRIS,” ujarnya.

Berlaku 31 Mei 2026

Trio melanjutkan, tarif khusus tersebut hanya berlaku pada 31 Mei 2026 dengan pembayaran menggunakan QRIS di layanan yang telah ditentukan. Untuk transportasi umum, promo dapat digunakan pada armada Suroboyo Bus dan Wirawiri Suroboyo.

Sementara itu promo parkir Rp 733 tersedia di sejumlah Tempat Khusus Parkir (TKP), kawasan parkir tepi jalan umum, hingga layanan valet resmi. 

Lokasinya antara lain Gedung Balai Pemuda, Convention Hall, Lapangan Hockey, Lapangan Thor, Mangrove Gunung Anyar, Hitech Mall, RSUD Eka Chandrarini, Siola, Taman Harmoni, Taman Prestasi, THP Kenjeran, Wisata Tugu Pahlawan, hingga kawasan park and ride seperti Adityawarman, Arif Rahman Hakim, Genteng Kali, Kertajaya, dan Mayjen Sungkono.

Promo juga berlaku di area Parkir Bus Wisata Religi Ampel, Pasar Karah, Pasar Nambangan, Wisata Taman Bulak, Gedung Wanita Kalibokor, Surabaya Expo Center (SUBEC), Gelora Bung Tomo, serta sejumlah titik parkir tepi jalan umum di Jalan Sedap Malam, Jalan Jimerto, Jalan Taman Bungkul, Jalan Serayu, dan Jalan Progo. Adapun layanan valet tersedia di kawasan Parkir Valet Tunjungan.

“Kami ingin masyarakat merasakan pengalaman layanan publik yang lebih mudah, efisien, dan kekinian. Harapannya, penggunaan QRIS semakin meluas dalam aktivitas sehari-hari warga Surabaya,” jelasnya.

Melalui program bertajuk “Ayo Nggawae QRIS”, papar Trio, Pemkot Surabaya berharap masyarakat semakin antusias memanfaatkan transportasi umum sekaligus mendukung ekosistem kota cerdas berbasis digital. 

Perayaan HJKS ke-733 pun diharapkan tidak hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperkuat transformasi layanan publik yang modern dan ramah masyarakat.

“Program ini bukan hanya bentuk apresiasi kepada masyarakat dalam momentum HJKS, tetapi juga bagian dari edukasi penggunaan pembayaran digital di sektor transportasi dan parkir,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Mereka datang dari berbagai kota di antaranya Bandung, Jakarta, Makassar, Yogyakarta, Surakarta, Sumedang, Sleman, Makassar, Bangkalan, Banyumas, Surabaya, Bali, hingga Lombok.

Kompetisi digelar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jatim bekerja sama dengan DPRD Jatim dan Dispora Banyuwangi ini, menjadi salah satu event balap sepeda criterium berskala nasional yang rutin digelar di Indonesia. Sebelum Banyuwangi, seri sebelumnya pernah dihelat di Yogyakarta.

Kepala Dispora Banyuwangi, Dwi Handayani mengatakan, Banyuwangi dipilih karena memiliki pengalaman menggelar event sport tourism dan balap sepeda.

"Banyuwangi sudah dikenal sebagai 'Kota Sepeda', daerah sport tourism, dan punya pengalaman menggelar berbagai kejuaraan sepeda baik nasional dan internasional. Karena itu, Banyuwangi dipercaya menjadi tuan rumah," ujar Yani, sapaan akrabnya. 

BCL, lanjutnya, mempertandingkan tiga kategori. Yakni Road Bike, Fixie dan BMX. Untuk kategori Road Bike dibagi dalam kelas Pra Youth, Youth, Junior, Women Open, dan Elite. Sedangkan kelas komunitas terdiri dari Fixie Junior, Open, dan Mini Bike Open.

Dibina ISSI dan Dispora

Ditambahkan anggota DPRD Jatim, Agung Mulyono, para atlet yang menjadi juara dalam ajang ini akan dibina Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Jatim bersama Dispora Jatim.

"Ke depan event ini kita adakan tiap tahun. Semoga lebih banyak lagi atlet yang ikut dan semakin bertambah," katanya saat hadir dalam perlombaan.

Balapan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pukul 06.00 WIB hingga 15.30 WIB. Seluruh nomor perlombaan dipusatkan di sirkuit seputaran jalanan protokol di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi.

Rute yang digunakan berbentuk lintasan memutar dengan panjang sekitar 1,1 kilometer per lap. Jumlah putaran berbeda pada setiap kategori sesuai kelompok usia dan nomor yang dipertandingkan.

Kategori Mini Bike U-12 menempuh 2 lap atau sekitar 2,2 kilometer, BMX 12+ sebanyak 3 lap, Road Bike Women Pra Youth 9 lap, dan Men Pra Youth 12 lap.

Sementara itu kategori Women Youth menempuh 8 lap, Men Youth 18 lap, Women Open 15 lap serta Fixie Junior dan Men Junior masing-masing 21 lap. Adapun kategori Fixie Senior dan Men Elite menjadi yang terjauh dengan total 27 lap atau sekitar 29,7 kilometer. 

Salah satu peserta kategori Women Open, Crismonita Dwi Putri, yang pernah meraih medali perunggu pada Kejuaraan Trek Asia 2019, mengaku senang kembali berlomba di Banyuwangi. Menurutnya, Banyuwangi selalu memberikan kesan positif bagi para atlet.

"Saya sudah beberapa kali mengikuti kejuaraan di Banyuwangi seperti Ijen Kom dan Tour of Kemala. Kuliner dan penginapannya enak. Saya ikut BCL ini sebagai persiapan menghadapi ajang Bromo KOM," ujar juara Women Open ini.

Kesan serupa juga disampaikan pembalap asal Bandung, Ibrahim Kayyis, sirkuit yang digunakan dalam Banyuwangi Criterium League menarik dan menantang bagi para peserta. 

Namun, cuaca panas menjadi tantangan tersendiri karena menguras stamina pembalap selama perlombaan berlangsung.{*}

Daftar Juara BCL 2026
- Kategori BMX Anak Open U-12: Ghaisan Hasnun Abyasa dari NCA
- Kelas Road Bike Anak Open U-12: Fais Azhar Ganesha dari Ques Cycling Academy 
- Women Pra Youth: Nayla Fitrianingrum dari AJT Sidoarjo
- Men Pra Youth: Orial Jordi Abdad dari Ques Cycling Academy
- Women Youth: Yasmine Assyakira dari Alaska Squad ISSI Kota Malang
- Men Youth: Anak Agung Ngurah Ananda dari Ubung Academy Denpasar
- Women Open: Chrismonita Dwi Putri mewakili Jawa Timur
- Men Junior: Muhammad Azril dari Pedal Cycling Team Jatim 
- Men Elite: Noka Wibisono dari DR Cycling Team Kabupaten Malang
- Fixie Junior: Muhammad Ayyub dari Surabaya Fixed Gear
- Fixie Senior: Angga Dwi Wahyu dari JX Barokah Malang

| Baca berita Banyuwangi. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Sebelumnya, kiai pimpinan Ponpes Tahfidzul Qur'an Raden Wijaya di Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, KRA Jayadi Adiningrat bin Giman Momok menjadi tersangka dan ditahan terkait kasus pencabulan belasan santri laki-laki.

Kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan Ponpes Ndholo Kusumo Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terungkap 50 santriwati menjadi korban pelecehan pengasuhnya, Kiai Ashari.

Belum lagi dugaan pencabulan yang dilakukan oknum pimpinan pesantren di Kabupaten Garut, Ngawi, Trenggalek, Sukabumi, Bangkalan, Jember, Tulungagung, dan beberapa tempat lainnya.

Maraknya kekerasan seksual di pesantren ini membuat keprihatinan bagi Sekjen Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok, KH Zahrul Azhar As'ad alias Gus Hans. Karena itu, pihaknya membuka saluran untuk aduan santri.

"Kita bikin saluran untuk membuat hotline 24 jam buat para santri di nomor 081249971166. Jika ada problem atau masalah yang mencurigakan bisa komunikasi melalui hotline ini," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Selain hotline 24 jam, Gernas Ayo Mondok akan terus memberikan edukasi dan juga awareness kepada dzuriyah pesantren, terlebih saat ini santri sudah semakin berdekatan dengan dunia digital dan media sosial.

Maka, tandas alumnus Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, apa pun terkadang mereka tidak sempat menyampaikan ke kiai atau ibu nyai, tapi langsung memviralkan lewat media sosial. 

"Makanya harus kita antisipasi dengan cara apa? Dengan cara membangun komunikasi yang baik antara santri dan kiai dan ibu nyainya," tandasnya.

Kiai muda Pengasuh Ponpes Queen Al Azhar Darul Ulum Jombang itu menambahkan, pihaknya tidak menutup mata terkait segala kejadian yang ada di pesantren namun tidak meresponsnya dengan reaktif.

"Langkah kita adalah langsung konstruktif dan produktif, yaitu dengan cara memberikan akses komunikasi langsung dari santri kepada Gernas Ayo Mondok," ucapnya.

Bagi Gus Hans, problem di pesantren yang ada sekarang ini karena faktor relasi kuasa antara oknum yang dianggap menjadi orang yang dimuliakan kepada orang atau santri yang selama ini menganggap subordinatnya. 

"Nah, ketika subordinat tidak berani bicara kepada yang dianggap terhormat, maka inilah menjadi problem," paparnya.

Gus Hans juga mengimbau agar memilih pesantren yang memiliki sanad keilmuan dari kiai yang jelas. Dia mencontohkan kasus di Pekalongan, setelah dicek ternyata bukan seorang kiai.

“Kita sudah cross check, ternyata memiliki basic dukun. Karena berhasil, akhirnya mendirikan sebuah pesantren dan sebagainya. Maka, sekali lagi, pilihlah pesantren yang sanad keilmuan dari kiai yang jelas dengan trah yang jelas pula," pesannya.{*}

| Baca berita Pesantren. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

“Secepatnya nanti saya akan meminta teman-teman di Komisi C dan Komisi B melakukan hearing, memanggil Dishub untuk mem-follow up pasca keputusan pengadilan yang menolak gugatan dan memenangkan kita itu,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih, Jumat (29/5/2026).

Dalam proses hukum, PT ISS sempat memenangkan gugatan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo pada 25 Februari 2026. 

Dishub kemudian banding. Hasilnya, Majelis Hakim PT Surabaya dalam putusan Nomor 349/PDT/2026/PT SBY tanggal 5 Mei 2026, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para tergugat, serta membatalkan putusan PN Sidoarjo Nomor 148/Pdt.G/2025/PN Sda tanggal 25 Februari 2026 yang dimohonkan banding.

Majelis hakim juga mengadili sendiri dalam konvensi menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), dan dalam rekonvensi menyatakan gugatan para tergugat rekonvensi tidak dapat diterima.

Menurut Nasih, hasil putusan PT tersebut harus segera ditindaklanjuti, baik secara hukum maupun kesiapan teknis pelaksanaan perparkiran.

“Jadi, misalkan secara hukum apakah pasca kemenangan gugatan itu bisa serta-merta dilakukan eksekusi terkait dengan penarikan lagi, kewajiban (PT ISS) mereka itu, harus segera dilakukan. Biar kita segera mendapat kepastian terkait jumlah PAD,” katanya.

Berikutnya dari sisi teknis di lapangan, apakah perlu dilakukan perbaikan terkait pola rekrutmen atau pola kebijakan parkir yang baru. Jangan sampai di 2026 ini potensi pendapatan di sisi parkir berkurang lagi.

“Dua hal ini harus segera dilakukan,” tegas legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Kencang Kirim Tagihan

Kepala Dishub Sidoarjo, Budi Basuki sebelumnya sudah menyampaikan akan kembali mengirim surat tagihan ke PT ISS pasca putusan PT -- saat berproses di pengadilan juga terus mengirim surat tagihan.

“Kami akan kembali mengirim surat tagihan kepada PT ISS, untuk memenuhi kewajibannya menyetor pendapatan sesuai perjanjian,” ucapnya.

Berapa nilai tagihannya? “PT ISS, kurang lebih.. nanti dikasih datanya biar tidak keliru angkanya. Kalau tidak salah Rp 7 miliar-an sekian,” ucapnya.

Menilik surat tagihan Dishub ke PT ISS, tagihan pada 2025 sebesar Rp 7.706.924.077 dan Rp 7.169.231.700 untuk tagihan 2024.

PT ISS menurut DPRD Sidoarjo saat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, Kamis, 16 April 2026, menyebut PT ISS baru membayar kewajibannya untuk 2023 sebesar Rp 6.669.052.744.

Namun sengketa pengelolaan parkir ini tampaknya masih akan berlanjut, karena PT ISS sedang menyiapkan langkah hukum lain mengingat putusan PT menyatakan NO.

“Putusan itu tidak kami kasasi karena putusannya adalah NO. Kami juga akan menuntut hak hukum yang saat ini tidak kami floor-kan, karena itu bagian dari strategi ke depan,” kata Kuasa Hukum PT ISS, Dimas Yemahura Alfarouq.

Soal Dishub yang kembali melayangkan tagihan ke PT ISS? “Silakan saja melakukan penagihan. Tapi kembali lagi, dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perikatan di situ ada kewajiban dan hak. Jangan hanya bicara soal hak dong, lakukan evaluasi,” ucapnya. 

Melihat kembali gugatan di PN Sidoarjo, salah satu yang dipersoalkan PT ISS yakni titik lokasi parkir. Menurutnya, dari 359 titik yang dijanjikan ternyata hanya 120 yang berada di bawah naungan Dishub.

Setelah adanya adendum, disepakati menjadi 87 titik dengan bagi hasil 55% Pemkab Sidoarjo dan 45% PT ISS, yang mana PT ISS harus menyetorkan uang imbal jasa layanan parkir sebesar Rp 6.669.052.744 terhitung efektif Juni 2022-Desember 2023.

Mengklaim pada periode tersebut pendapatan layanan parkir yang diperoleh hanya Rp 2.498.487.000 sedangkan uang imbal jasa yang sudah disetorkan Rp 6.669.052.744, maka PT ISS menyebut ada kelebihan bayar Rp 5.294.884.894.

Hitungannya, jika merujuk kesepakatan bagi hasil seharusnya Pemkab mendapat 55% x 2.498.487.000 = 1.374.167.850, bukan Rp 6.669.052.744. Karena itu, PT ISS minta kelebihan Rp 5.294.884.894 yang harus dibayarkan secara tanggung rentang, tunai, dan sekaligus.

Gugatan PT ISS ini dimenangkan PN Sidoarjo, tapi dalam banding yang dilakukan Dishub dibatalkan Pengadilan Tinggi Surabaya dan berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena PT ISS tak melakukan kasasi.{*}

| Baca berita Sengketa Pengelolaan Parkir. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur