Pemilihan dilakukan lewat mekanisme musyawarah tertutup 9 kiai yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) pada Muktamar ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Minggu (30/8/2025) malam.

9 kiai AHWA sebelumnya ditentukan melalui proses tabulasi usulan dari PWNU, PCNU, dan PCINU. Mereka yakni KH Nurul Huda Djazuli, KH Tgk Nuruzzahri Yahya, KH AG Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siroj, dan KH Abun Bunyamin.

"Setelah melakukan musyawarah tertutup anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat, memutuskan bahwa nama KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam Pengurus Besar masa khidmat 2026-2031,” kata Kiai Anwar Iskandar saat membacakan putusan AHWA dalam Sidang Pleno V.

“Mudah-mudahan langkah kita, perjuangan kita, senantiasa diridhai oleh Allah Swt," imbuhnya.

AHWA, tandasnya, juga memberikan catatan yang merupakan pesan kepada Rais Aam PBNU terpilih diamanatkan mengajak potensi-potensi yang ada di NU dalam bentuk apa pun untuk bersama-sama merawat dan mengurus NU secara bersama-sama.

"Sehingga, apa pun background sebelumnya dalam dinamika organisasi ini, nanti semuanya akan kita ajak. Itu pesan dari Ahlul Halli wal Aqdi kepada rais aam terpilih," tegasnya.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Retna Mahya | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

"Karena itu, pilihan terhadap figur Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat berikutnya semestinya diletakkan dalam kerangka yang lebih besar, untuk menjaga kesinambungan tradisi keulamaan sekaligus memastikan NU mampu menjawab tantangan zaman," kata Ketua Umum Kaukus Intelektual NU, Abd Aziz, Sabtu (29/8/2026).

Di tengah dinamika tersebut, Aziz memandang KH Afifuddin Muhajir patut mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, Wakil Rais Aam PBNU itu memiliki kombinasi modal keulamaan, kedalaman fikih, tradisi pesantren, kemampuan intelektual, serta pengalaman dalam struktur jamiyah yang membuatnya memenuhi unsur kelayakan sekaligus kepantasan untuk dipertimbangkan sebagai Rais Aam PBNU. 

“NU membutuhkan figur rais aam yang bukan hanya memiliki otoritas keilmuan, tetapi juga mampu menjadi penjaga moral, tradisi, dan arah keumatan organisasi,” ujarnya. 

Kedalaman Ilmu

Dalam tradisi NU, lanjut Aziz, rais aam bukanlah jabatan yang semata-mata ditentukan oleh popularitas. Ia merupakan posisi puncak dalam struktur syuriyah yang membutuhkan otoritas keagamaan dan keulamaan. 

Karena itu, ukuran utama semestinya bukan siapa yang paling banyak pendukungnya, melainkan siapa yang memiliki kedalaman ilmu, keluasan pandangan, integritas, keteladanan, sanad keilmuan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. 

Dalam konteks tersebut, Kiai Afifuddin disebut memiliki modal yang sangat kuat. Kapasitasnya sebagai ulama ahli fikih dan ushul fikih, membuat pandangan-pandangannya tidak berhenti pada persoalan tekstual. Dia dikenal memiliki perhatian terhadap bagaimana khazanah keislaman klasik dapat dibaca untuk menjawab persoalan kontemporer.

“Kapasitas seperti ini sangat relevan dengan kebutuhan NU yang memasuki abad kedua. NU membutuhkan rais aam yang mampu menjaga akar tradisi sekaligus memberikan panduan ketika warga NU menghadapi persoalan baru yang terus berkembang,” ucapnya.

Menariknya, kata Aziz, pada awal Muktamar ke-35, Kiai Afifuddin tampil dalam agenda yang sangat mencerminkan karakter keilmuannya, yakni pembukaan Pameran Turots yang menampilkan berbagai karya ulama Nusantara dan menjadi bagian dari rangkaian Muktamar ke-35. 

Kiai Afifuddin menegaskan pentingnya kebangkitan turots sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan ulama. Pesan tersebut sebenarnya memiliki makna strategis. 

“NU tidak boleh tercerabut dari akar tradisi intelektual pesantren. Tetapi pada saat yang sama, turots tidak boleh diperlakukan sebagai artefak masa lalu semata. Turots harus menjadi sumber daya intelektual untuk membaca masa kini dan masa depan. Di sinilah figur seperti Kiai Afifuddin menjadi penting,” ujarnya.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Retna Mahya | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Pergantian posisi Sekda tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan 170 pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, termasuk 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Rabu (26/8/2026).

Subandi menegaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan bagian yang biasa dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan, sebagai upaya membangun kekuatan organisasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Selain memperkuat internal pemerintahan, Subandi menekankan pentingnya membangun harmonisasi dengan DPRD serta merangkul Aparat Penegak Hukum (APH) di Sidoarjo. Sinergi antarlembaga dinilai penting, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan semakin kuat dan terarah.

“Mutasi ini sudah biasa. Ini untuk membangun kekuatan, percepatan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan harmonisasi dengan DPRD, serta merangkul APH di Sidoarjo,” ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya kekompakan seluruh jajaran. Ditegaskan lagi, bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai apabila setiap perangkat pemerintahan bekerja sendiri-sendiri.

Solusi Atas Persoalan

Subandi berharap, seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” ucapnya.

Subandi menandaskan, dampak positif yang nyata bagi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan kinerja pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo. 

Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus diwujudkan melalui kinerja pemerintahan yang mampu memberikan solusi atas persoalan di masyarakat.

Dia meminta seluruh pejabat yang dilantik menjadikan pelantikan ini sebagai bagian perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Bukan hanya kehormatan semata, namun juga kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan,” kata Subandi.

“Juga harapan masyarakat kepada pemerintah yang bekerja secara nyata dan memberikan solusi atas segala persoalan yang dihadapi masyarakat,” ucapnya.

Menurut Subandi, pejabat pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas dan menyelesaikan tugas administratif. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, Subandi meminta seluruh pejabat membangun koordinasi dan komunikasi yang baik. Kekompakan diperlukan mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.{*}

| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Forum sosialisasi yang dimoderatori Sekretaris Dinas P2CKTR Sidoarjo, Didik Widiyoko tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan seluruh jajaran agar bekerja secara teliti, transparan, sesuai ketentuan, serta menjunjung tinggi integritas.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian yakni potensi terjadinya kelebihan pembayaran dalam pelaksanaan maupun pembayaran pekerjaan. Karena itu, setiap tahapan pekerjaan yang menggunakan anggaran pemerintah harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo, Mochamad Bachruni Aryawan menegaskan kehati-hatian menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, terutama pada pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran negara.

“Jadi, kehati-hatian dan integritas dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan sangat penting. Terutama, pelaksanaan pekerjaan fisik yang menggunakan anggaran pemerintah,” tegasnya.

Menurut Bachruni, proses pekerjaan yang dilaksanakan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan akan memperkecil potensi terjadinya kesalahan administrasi maupun kelebihan pembayaran.

Tutup Celah Permainan

Selain pelaksanaan pekerjaan, perhatian juga diarahkan pada tahap perencanaan. Produk yang dihasilkan konsultan perencana, harus diperiksa dan dievaluasi secara serius sebelum menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan.

Bachruni menilai pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen maupun hasil perencanaan, penting dilakukan untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan permainan proyek ataupun tindakan yang mengarah pada praktik korupsi.

Terkait pelaksanaan pekerjaan di Sidoarjo, unsur pelaksana lokal juga diharapkan dapat diprioritaskan sepanjang memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Kebijakan tersebut, dipandang dapat membantu proses evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Di sisi lain, jajaran Dinas P2CKTR juga diingatkan agar tidak mengabaikan hasil pemeriksaan dan audit. Setiap hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bagian penting dari evaluasi dan dapat menjadi perhatian aparat penegak hukum.

"Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pekerjaan di lingkungan Dinas P2CKTR dituntut semakin tertib administrasi, teliti dalam menjalankan tugas, serta mampu mempertanggungjawabkan setiap proses pekerjaan," katanya. 

Di samping itu, sosialisasi juga memberikan penekanan khusus mengenai gratifikasi. Menurutnya, aparatur negara wajib memahami batas antara pemberian yang diperbolehkan dengan pemberian yang berpotensi menjadi gratifikasi dan berhubungan dengan jabatan.

Dalam materi sosialisasi, dijelaskan bahwa gratifikasi tidak selalu berbentuk uang. Pemberian dapat berupa barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, hingga berbagai fasilitas lainnya.

Merujuk Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi ditegaskan bahwa pejabat negara, penyelenggara pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa dilarang memberikan dan wajib menolak gratifikasi yang sejak awal diketahui berkaitan dengan jabatan serta berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

"Terlebih, gratifikasi yang berkaitan dengan layanan masyarakat, penyusunan anggaran, audit dan evaluasi, perjalanan dinas, mutasi dan promosi, kontrak dan kerja sama, serta pengadaan barang dan jasa harus mendapat perhatian serius," jelas Bachruni. 

Gratifikasi yang diterima maupun yang ditolak, juga harus dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

UPG memiliki peran dalam menerima dan mengelola laporan, memberikan konsultasi, melakukan verifikasi awal, meneruskan laporan kepada KPK, hingga melakukan koordinasi lanjutan terkait status gratifikasi.

Bachruni menegaskan, penguatan integritas tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi. Nilai-nilai antikorupsi harus diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggungjawaban.

“Pesan utamanya, mari bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, menolak gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, serta melaporkan gratifikasi sesuai ketentuan,” ucap Bachruni.{*}

| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Kehadiran tersebut, menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi PKS Jatim terhadap peran NU dalam perjalanan bangsa dan kehidupan masyarakat Jatim.

Bagus menilai, pelaksanaan Muktamar NU di Jombang memiliki makna khusus bagi Jatim. Menurutnya, NU tidak hanya memiliki akar sejarah yang kuat di provinsi ini, tetapi juga memiliki jaringan pesantren dan masyarakat yang sangat luas.

“Jatim memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tradisi pesantren dan NU. Karena itu, Muktamar NU di Jombang ini bukan hanya menjadi momentum bagi NU, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jatim,” ujarnya.

Besarnya ekosistem pesantren di Jatim, lanjut Bagus, menjadi salah satu indikator kuat posisi strategis tersebut. Data Kementerian Agama (Kemenag) per 2025 mencatat terdapat 7.347 pondok pesantren di Jatim, menjadikannya provinsi dengan jumlah pesantren terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

“Pesantren memiliki peran besar dalam pendidikan, pembentukan karakter, pemberdayaan masyarakat dan menjaga tradisi keislaman yang moderat. Jatim memiliki modal sosial yang sangat besar dari ekosistem tersebut,” katanya.

Kemaslahatan Umat

Bagus berharap Muktamar ke-35 NU menghasilkan keputusan-keputusan yang semakin memperkuat kontribusi NU bagi kemaslahatan umat dan bangsa. 

Terlebih, tema Muktamar “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” dinilai sejalan dengan tantangan masyarakat yang membutuhkan semakin banyak kolaborasi dan pelayanan.

“Harapannya, NU ke depan semakin kuat dalam memberikan khidmah kepada masyarakat, menjaga persatuan bangsa dan ikut menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.

Bagus menegaskan, PKS Jatim memandang Jatim bukan sekadar lokasi penyelenggaraan muktamar, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga suasana kebersamaan dan persaudaraan selama berlangsungnya agenda tersebut.

“Jatim adalah rumah bagi banyak pesantren dan komunitas keislaman. Semangat persaudaraan, gotong royong dan kemaslahatan yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Jatim harus terus kita rawat,” pungkasnya.

Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 dibuka Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran pimpinan PKS sebagai undangan, menjadi bagian dari penghormatan terhadap agenda besar NU sekaligus upaya memperkuat silaturahmi kebangsaan. 

Selain menghadiri Muktamar ke-35 NU, AMY dijadwalkan bertemu dengan pengurus dan kader PKS serta sejumlah tokoh di Jatim, dan menghadiri penutupan pelatihan relawan kemanusiaan dan bela negara PKS di Tulungagung sebagai satu rangkaian Safari Kebangsaan.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Ada dua alasan kenapa istimewa. Selain terkait dengan lagu Ya Ahlal Wathan ciptaan KH Wahab Chasbullah, salah seorang kiai pendiri NU yang juga ayah Gus Hasib juga dihadiri Prasiden Prabowo Subianto.

“Beliau (Kiai Wahab) adalah di Tambakberas, dari Tambakberas. Di samping beliau inspirator, pendiri dan penggerak NU, beliau ini adalah sosok ulama nasionalis, cinta Tanah Air, bahkan mengeluarkan lagu atau mars ini," katanya sebelum memimpin doa pada pembukaan Muktamar ke-35 NU, Kamis (27/8/2026).

"Kedua, bahwa istimewanya Bapak Prabowo hadir di Tambakberas ini tanggal 27. 2 tambah 7 (sama dengan) 9, itu bintang NU. 08 Agustus dan 2026, Agustus itu 8, 2 tambah 6 (sama dengan) 8. Jadi muktamar ini muktamarnya Pak Prabowo, karena 8 ini angkanya Bapak Prabowo. Alhamdulillah, jadi ini istimewa," katanya.

Gus Hasib, setengah berseloroh menyebut perumusan angka yang disampaikannya tersebut merupakan kebiasaan masyarakat di lingkungan Tambakberas. "Ini bahasa Tambakberas itu ilmu otak-atik, nah. Demikianlah saya rasa," ujarnya sembari tersenyum.

Selain membuat otak-atik gathuk, Gus Hasib juga mengingatkan doktrin Kiai Wahab kepada putra-putrinya dan semua warga NU, bahwa negara dan Islam, negara dan NU tidak bisa dipisahkan. "Karena bagaikan uang logam yang tidak bisa dipisahkan antara dua sisi. Ini Mbah Wahab," katanya.

"Oleh karena itu Pak Prabowo, jadi NU benar-benar cinta Tanah Air, benar-benar mendukung pemerintahan dari mulai Pak Karno sampai ke Bapak ini. Bukan karena apa-apa, karena ini adalah anjuran Nabi Muhammad Saw," ucap Gus Hasib.{*}

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Retna Mahya | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Sekretaris Organizing Committee (OC) Musda VII Partai Demokrat Jatim, Herlina Harsono Njoto mengatakan persiapan telah diarahkan untuk memastikan seluruh rangkaian Musda berjalan sesuai agenda. Selain 40 peserta pemegang hak suara, kegiatan tersebut juga akan dihadiri sekitar 400 undangan.

“Total peserta sekaligus pemegang hak suara 40 orang. 38 DPC kabupaten/kota se-Jatim, gabungan organisasi sayap dan DPD sendiri. Dihadiri total 400 undangan,” terang Herlina, Kamis (27/8/2026).

Sementara itu anggota Steering Committee (SC) Musda VII Partai Demokrat Jatim, Mugianto meminta seluruh peserta agar menjaga kedisiplinan selama rangkaian Musda berlangsung. 

Peserta diminta mengikuti seluruh agenda sesuai jadwal yang tercantum dalam rundown panitia agar setiap tahapan berjalan tertib.

“Selama acara, peserta harus disiplin, mengikuti jadwal-jadwal yang sudah diatur di rundown acara agar seluruh rangkaian acara berjalan tertib lancar,” ujarnya.

Jaga Kekompakan

Mugianto juga mengajak seluruh peserta menjaga kekompakan selama Musda berlangsung. Menurutnya, soliditas menjadi modal penting untuk memperkuat Partai Demokrat Jatim setelah forum Musda selesai.

“Kemudian harus disiplin, kompak, dan bersatu untuk membesarkan partai,” pinta politikus yang akrab disapa Kang Obeng tersebut.

Selain kedisiplinan peserta, Mugianto berharap seluruh rangkaian Musda VII dapat berlangsung lancar hingga selesai. Dia meminta peserta bersama panitia menjaga suasana, agar agenda organisasi tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Saya berharap seluruh rangkaian acara Musda berjalan dengan lancar dan sukses hingga selesai,” ucapnya.

Deputi Jatim BPOKK DPP Partai Demokrat, Imer Darius turut berharap Musda VII Demokrat Jatim menghasilkan capaian yang baik, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil forum. Dukungan seluruh pihak diperlukan agar agenda konsolidasi organisasi tersebut berjalan optimal.

“Kita berharap bahwa Musda ke-7 Partai Demokrat Jatim ini sukses dalam segi pelaksanaan, dan sukses juga dalam hasil,” katanya.

Menurut Imer, keberhasilan Musda merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur Partai Demokrat. Dia berharap seluruh pihak memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan forum tersebut.

“Oleh karena itu, saya kira ini menjadi komitmen kita semua untuk bisa memberikan dukungan yang penuh pada kegiatan ini,” ucapnya.

Musda VII menjadi forum penting, karena akan menentukan sosok yang menakhodai Partai Demokrat Jatim selama lima tahun ke depan. 

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, termasuk Emil Elestianto Dardak yang digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat untuk kembali memimpin Demokrat Jatim.{*}

| Baca berita Demokrat Jatim. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur

Mengisi jabatan Sekda yang masih kosong, Subandi menunjuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, Mohammad Ainur Rahman sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Penggantian Sekda dilakukan bersamaan dengan pelantikan 170 pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo, termasuk 10 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Rabu (26/8/2026).

Subandi menjelaskan, rotasi dan mutasi jabatan merupakan hal biasa dalam dinamika pemerintahan. Kebijakan tersebut dilakukan, sebagai upaya membangun kekuatan organisasi dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya memperkuat internal pemerintahan, Subandi menekankan pentingnya membangun harmonisasi dengan DPRD serta merangkul Aparat Penegak Hukum (APH) di Sidoarjo. Sinergi antarlembaga dinilai penting, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan semakin kuat dan terarah.

Senasib dengan Zaini

Penurunan jabatan yang dialami Fenny, mengingatkan pada Achmad Zaini yang juga dicopot dari Sekda dan diturunkan menjadi Asisten III di era Bupati Ahmad Muhdlor Ali pada 2 Maret 2022.

Nama Fenny sendiri sempat menjadi sorotan publik, setelah tampil mengenakan kostum bertema Mahabarata dalam acara buka puasa bersama (bukber) mewah ala Bollywood di Mahabarata Palace, Graha Unesa Surabaya, 13 Maret 2026.

Selain Feny, pejabat eselon II yang dilantik yakni Benny Erlangga Yogaswara yang sebelumnya menjabat Asisten III Setda sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Ridho Prasetyo dipercaya menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya Kepala Dinas Perizinan dan PTSP (DPMPTSP). Eni Rustianingsih sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebelumnya Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.

Mohamad Edi Kurniadi sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Arif Mulyono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sebelumnya Staf Ahli Bupati.

Yudhi Iriyanto sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah, sebelumnya Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Rudi Setiawan sebagai Kepala Disporapar, sebelumnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Mochammad Hudori sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, sebelumnya Staf Ahli Bupati. Serta Happy Setianingtyas Astrawati Yunus dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sebelumnya Staf Ahli Bupati.

Penuh Tanggung Jawab

Subandi berharap, seluruh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjaga koordinasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan koordinasi dan kekompakan yang semakin baik, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Sidoarjo,” harapnya.

Menurut Subandi, pejabat pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas dan menyelesaikan tugas administratif. Setiap kebijakan dan program yang dijalankan, harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, dia meminta seluruh pejabat membangun koordinasi dan komunikasi yang baik. Kekompakan diperlukan mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran pemerintahan di tingkat kecamatan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“Ukuran keberhasilan pejabat adalah dari dampak positif yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.{*}

• 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang Dilantik
  1. Feny Apridawati, sebagai Asisten III (Administrasi Umum) Sekretariat Daerah.
  2. Benny Erlangga Yogaswara, sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 
  3. Ridho Prasetyo, sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Eni Rustianingsih, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
  5. Mohamad Edi Kurniadi, sebagai Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
  6. Arif Mulyono, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
  7. Yudhi Iriyanto, sebagai Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD).
  8. Rudi Setiawan, sebagai Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar)
  9. Mochammad Hudori, sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
  10. Happy Setianingtyas Astrawati Yunus, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

| Baca berita Pemkab Sidoarjo. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur