Perubahan KUA-PPAS 2025, DPRD Surabaya Setujui Pemkot Utang Rp 452 M!

SURABAYA | Barometer Jatim – Pemkot Surabaya bersama DPRD menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD 2025 lewat rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (5/8/2025).

Penandatanganan dilakukan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD Kota Surabaya. Usai rapat, Eri menyampaikan kesepakatan ini menjadi dasar kelanjutan pembahasan penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025.

Baca juga: Bantuan ke Sumatra, Pemkot Surabaya Imbau Pakaian Bayi dalam Kondisi Baru!

"Alhamdulillah hari ini sudah ada kesepakatan terhadap KUA-PPAS, sehingga setelah ini akan ada tindak lanjut dan terkait dengan masuknya perubahan anggaran keuangan akan dibahas kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Eri memaparkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sangat dipengaruhi empat faktor utama, yakni daya beli, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor.

Saat ini, tiga dari empat faktor tersebut mengalami penurunan, sehingga belanja pemerintah harus digerakkan secara masif sebagai solusi pemulihan ekonomi.

"Hari ini mau tidak mau yang tiga faktor ini turun semua, maka kita harus bisa menggerakkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu bagaimana bisa mengkapitalisasi menjadi sebuah pergerakan ekonomi dengan pergerakan infrastruktur, untuk mendukung yang tiga (faktor) tadi biar bergerak sangat masif," jelasnya.

PARIPURNA: Suasana paripurna DPRD Surabaya sepakati perubahan KUA-PPAS 2025. | Foto: Barometerjatim.com/HPS

Karena itu, Eri menggarisbawahi perlunya penambahan anggaran melalui skema pinjaman untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk di antaranya untuk penanganan banjir, pembangunan infrastruktur jalan, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU).

"Karena seperti saya sampaikan, tidak boleh belanja itu berhenti meskipun pendapatan dari pusat atau dari provinsi turun. Kita harus berani kalau itu untuk menggerakkan ekonomi dan kepentingan masyarakat, harus kita jalankan," katanya.

Beri Dampak Positif

Dalam kesepakatan dengan DPRD Surabaya, tertera pula Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman daerah ke Bank Jatim sebesar Rp 452 miliar.

Eri optimis, langkah ini akan memberikan dampak positif terhadap percepatan pembangunan, khususnya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dia mencontohkan, jika saat ini Pemkot melakukan pembangunan infrastruktur dengan nilai Rp 1 miliar, maka jika dikerjakan 15 tahun ke depan nilainya akan lebih mahal.

"Kalau proyek Rp 1 miliar hari ini dikerjakan pada tahun ketujuh, maka besarnya nilai proyek itu akan jauh lebih tinggi daripada nilai yang sekarang, plus dengan kita melakukan pinjaman," ungkapnya.

Baca juga: Jalan Baru Diaspal Jadi Arena Balap Liar, Eri Cahyadi Tak Diam: Tindak Tegas!

Eri menekankan, pembangunan infrastruktur harus tetap dilakukan meskipun kondisi fiskal mengalami penurunan. Dia menilai dampak jangka panjang terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan lebih besar bila percepatan dilakukan sejak saat ini.

"Tapi kemarin adalah bagaimana kita memikirkan bahwa ini (pinjaman) tidak melanggar sebuah aturan, regulasi,” ucap Eri.

“Alhamdulillah yang kita lakukan, DPRD dan Pemkot, tidak melanggar regulasi, karena sudah ada surat tertulis dari Kemendagri untuk melaksanakan (pinjaman) itu, bahkan kita didukung," tegasnya.

Diikuti Daerah Lain

Eri mengungkap, langkah yang dilakukan Pemkot Surabaya saat ini juga diikuti beberapa pemerintah daerah lain di Jatim. Besaran pinjaman daerah yang diajukan Pemkot Surabaya pun lebih rendah nilainya dibandingkan dengan daerah lain.

"Sekarang ini banyak pemerintahan yang melakukan hal sama, ada daerah yang melakukan hal yang sama. Bahkan (pinjaman yang) kita (ajukan) masih lebih kecil daripada daerah-daerah lainnya," ujarnya.

Dia memastikan, seluruh proyek hasil pinjaman daerah akan ditargetkan rampung dalam masa jabatannya. Itu diharapkan agar tidak membebani pemerintahan di masa berikutnya.

Baca juga: Penuhi Hak Dasar Pendidikan, Pemkot Surabaya Berikan Beasiswa Prasekolah

"Kita punya semangat yang sama dengan DPRD, apa pun demi rakyat Surabaya kita lakukan. Tapi dengan catatan bahwa itu harus diselesaikan dalam waktu jabatan 5 tahun saya. Saya tidak ingin membebani kepada pemerintahan yang baru setelah jabatan saya selesai," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, kebutuhan dana untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Surabaya mencapai Rp 20 triliun. Sedangkan dari total target APBD 2025 sebesar Rp 12,3 triliun, hanya tersisa Rp 1,7 triliun setelah dikurangi belanja wajib seperti program Rutilahu, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan beasiswa.

"Kalau (butuh anggaran) Rp 20 triliun berarti dikerjakan dalam 20 tahun. Kalau dikerjakan dalam waktu 20 tahun, maka bayangkan di titik tahun ke-20 nilai proyek yang hari ini Rp 1 miliar, 20 tahun ke depan akan (naik) seperti apa," paparnya.

Karena itu, Eri menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil langkah strategis untuk kepentingan warga.

"Maka hadirnya pemerintah, baik itu DPRD dan pemerintah kota, harus berani mencari solusi, bagaimana untuk kepentingan masyarakat jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan," ujarnya.{*}

| Baca berita Pemkot Surabaya. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur