PKB Jatim Sebut Pilkada Langsung Biayanya Tinggi, Risikonya Kena KPK Lagi!

SURABAYA | Barometer Jatim – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim, Abdul Halim Iskandar memandang peluang kepala daerah termasuk gubernur dipilih DPRD masih sangat terbuka.

“Masih kalau itu, masih banget, masih banget,” katanya di sela peringatan Nuzulul Qur’an sekaligus konsolidasi kader di Kantor DPW PKB Jatim, Jalan Gayungan Surabaya, Jumat (13/3/2026) malam.

Baca juga: Terima 20 Pengaduan, Khofifah Ingatkan Perusahaan Tuntaskan Pembayaran THR!

Terlebih kalau kepala daerah tetap dipilih secara langsung seperti saat ini, lanjut Halim, biayanya sangat tinggi dan tidak sedikit yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“​Ya kita harus semakin sadarlah, bahwa untuk menjadi kepala daerah itu butuh cost yang tinggi dan risikonya juga hari ini kita lihat hampir tiap hari ada masalah yang terkait dengan kepala daerah dengan KPK. Dan tentu kita tidak berharap ini terus begitu,” katanya.

Karena itu, banyak hal yang harus dilakukan termasuk mitigasi hukum. Namun yang tidak kalah penting yakni pembenahan sistem, bagaimana sistem Pilkada jangan kemudian menjadikan sumber masalah.

“​Malah nanti khawatirnya kepala daerah tidak memikirkan rakyat tapi memikirkan pencitraan untuk periode pertama, karena dia harus menyiapkan untuk periode kedua,” katanya. 

Tapi kalaupun dipilih DPRD, tetap harus dengan modifikasi yang cukup signifikan. Misalnya harus turun ke lapangan sekian waktu, sekian daerah harus dikunjungi, dan dilaporkan sebagai bentuk kinerja kelayakan untuk mengikuti kontestasi di DPRD.

Baca juga: 24,9 Juta Pemudik Bakal Masuk Jatim, Puncak Pulang Kampung 17-18 Maret!

“Menurut saya itu juga tidak akan mengurangi nilai-nilai demokrasi, tidak akan mengurangi keberpihakan dan pemahaman kandidat kepada masyarakat,” ucapnya.

Belakangan, PKB memang gencar mewacanakan agar kepala daerah dipilih DPRD. Khusus di Jatim, Halim saat pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PKB Jatim di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat, 19 Desember 2025, bahkan mengklaim seluruh ketua partai hampir sepakat dengan wacana tersebut.

“Para ketua partai di Jatim hampir sepakat untuk gubernur dipilih oleh DPRD, karena perjalanan selama ini ketua-ketua partai Jatim yang ada di DPRD semuanya mengeluh dalam hal komunikasi antara Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dengan DPRD,” katanya.

“Ketika gubernur diajak ngomong selalu bilang 'saya kan dipilih rakyat'. Selalu begitu, sehingga tidak begitu butuh dengan DPRD,” ucap Halim yang juga mantan ketua DPRD Jatim.

Baca juga: VIDEO: Terdakwa Korupsi Hibah Jatim Kecewa Aktor Intelektual Tak Dibongkar!

Karena itu, tandas Halim, pihaknya mendukung sepenuhnya DPP PKB mengusulkan agar gubernur dipilih DPRD. “Mas Emil Dardak (Wagub Jatim) kayaknya setuju dengan senyum-senyumnya,” seloroh Halim ke Emil yang menghadiri Muswil PKB Jatim.{*}

| Baca berita PKB Jatim. Baca tulisan terukur Roy Hasibuan | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur