Angka Kemiskinan di Lamongan Masih Tinggi, Pemkab Bakal Ubah Strategi!
LAMONGAN | Barometer Jatim – Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara membuka forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (21/1/2026).
"RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun,” katanya.
Baca juga: Kemiskinan di Lamongan Terus Melandai, Dirham Taget 2026 Tersisa 11,95%!
“Tentu juga berpengaruh pada dampak yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan yang dilakukan," sambung Dirham dalam pembukaan forum yang dihadiri perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas mengenai permasalahan pembangunan di Lamongan. Di antaranya pertumbuhan ekonomi daerah yang cenderung stagnan, angka kemiskinan masih tinggi, serta pertumbuhan tenaga kerja yang lebih tinggi dari kesempatan kerja.
Tak Tergantung Bansos
Mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi, Dirham mengarahkan agar pola pengentasan melalui bantuan sosial diubah menjadi pola pemberdayaan yang terus dikembangkan.
Kebijakan ini bertujuan agar penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi mampu mandiri, produktif, dan keluar dari kemiskinan.
"Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Karena hal tersebut lebih efektif membawa perubahan dibandingkan dengan hanya menyerahkan bantuan," tuturnya.
Melihat lagi data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, angka kemiskinan di Kota Soto terus melandai dalam tiga tahun terakhir meski angkanya masih tinggi.
Pada 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 12,2% (149,94 ribu jiwa), turun menjadi 12,16% (146,98 ribu jiwa) pada 2024, dan semakin menurun di 2025.
Penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Lamongan pada Maret 2025 mencapai 145,45 ribu jiwa.
Baca juga: Surabaya Tutup 2025 dengan Prestasi: Orang Miskin Tersisa 105 Ribu, IPM Tertinggi di Jatim!
Jumlah ini berkurang 1,53 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2024. Secara persentase mengalami penurunan dari 12,16% pada Maret 2024 menjadi 12,03% pada Maret 2025.
RKPD, lanjut Dirham, sebagai landasan utama penyusunan anggaran tahunan, menjabarkan prioritas pembangunan dari RPJMD untuk satu tahun, memuat kerangka ekonomi, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya.
“Sekaligus menjadi dasar KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja SKPD, memastikan sinergi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan,” jelasnya.
Pada 2027, tema yang ditetapkan Pemkab Lamongan yakni "Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis Yang Berwawasan Lingkungan".
Dalam realisasinya akan diwujudkan melalui 15 program prioritas. Di antaranya mencakup transformasi sosial-ekonomi melalui inisiatif seperti Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, dan Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya.
Baca juga: Tekan Lewat 1.214 Inovasi, Orang Miskin di Surabaya Tersisa 105,09 Ribu Jiwa!
Lalu Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100% Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, dan Lamongan Tangguh.
Seluruh program prioritas memiliki tujuan mewujudkan kejayaan Lamongan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan keharmonisan masyarakat.
Dirham juga menyampaikan capaian indikator kinerja makro di 2025 harus terus ditingkatkan untuk mencapai target 2027. Seperti pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mampu mencapai 76,81 dari target 76,50 di 2025, ditargetkan 77,80 di 2027.
Berdasarkan data BPS, IPM di Lamongan terus mengalami kemajuan. Sejak 2021, status pembangunan manusianya sudah berada di level tinggi. Sepanjang 2021-2025, IPM Lamongan rata-rata meningkat 0,71% per tahun, dari 73,97 pada 2021 menjadi 76,81 pada 2025. {*}
| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Hamim Anwar | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur