Catatan Gus Hans: Muktamar yang Tak Berdaya di Depan Istana

PERUBAHAN jadwal pembukaan forum tertinggi sebuah organisasi sipil keagamaan kini bukan lagi sekadar urusan teknis protokoler. Ketika jadwal sebuah muktamar — yang semula dipatok pagi hari — harus bergeser ke malam hari, lalu mendadak beredar kabar akan dirombak lagi menjadi sore hari pukul 15.00 WIB, publik tahu ada kepasrahan yang akut. 

Semua kelenturan itu dilakukan demi satu hal: menyesuaikan waktu luang Presiden Prabowo Subianto. Di titik ini, perubahan jadwal tersebut menjadi benderang sebagai simbol ketundukan total sivilitas keagamaan di hadapan syahwat kekuasaan.

Baca juga: ART dan Perkum Bisa Jadi Ganjalan, 6 Kandidat Ketum PBNU Berpotensi Terlempar!

Bagi Nahdlatul Ulama (NU), organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini, peristiwa tersebut terasa sangat getir sekaligus memuakkan. Kelenturan jadwal yang serampangan itu dibaca oleh warga Nahdliyin sebagai tindakan yang menggadaikan marwah organisasi. Kritik pun mengalir deras kepada oknum elite Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dianggap terlalu ambisius dan haus jabatan.

Alih-alih menjaga jarak aman yang bermartabat dengan politik praktis sesuai dengan khittah 1926, para petinggi ini justru mempertontonkan syahwat politiknya. Mereka menjadikan momentum muktamar sebagai panggung transaksional demi mengamankan posisi personal dan faksional mereka di lingkar kekuasaan.

Lalu, apa yang bisa diharapkan dari hasil keputusan yang dilahirkan dari rumah yang rapuh? Ketika fondasi independensi organisasi sudah keropos sejak pembukaan, seluruh dokumen kebijakan, rekomendasi, hingga struktur kepengurusan yang dihasilkan muktamar tersebut rawan dipandang sinis. 

Produk yang lahir dari forum yang didikte oleh agenda penguasa hanya akan menjadi produk kompromistis. Tanpa independensi yang kokoh, peran NU sebagai kekuatan penyeimbang negara hanya akan menjadi sebatas fatamorgana. 

NU yang seharusnya menjadi jangkar moral dan kekuatan kritis penyeimbang jalannya pemerintahan, justru mengalami kelumpuhan fungsi kontrol sosial karena terlalu lekat bertumpu pada ketiak kekuasaan.

Dampak paling fatal dari akrobat politik para elite ini adalah melebarnya jurang pemisah dengan akar rumput. NU akan semakin berjarak dengan kepentingan umat. 

Di saat warga Nahdliyin di berbagai daerah pontang-panting menghadapi persoalan riil — mulai dari kemiskinan ekstrem, ketimpangan ekonomi, hingga represi dalam konflik agraria — elite organisasi di Jakarta justru sibuk bersolek demi memikat hati Istana. 

Baca juga: Halaqah Alim Ulama: NU Tak Boleh Musuhi Pemerintah, Tapi Jangan Mau Dipiting!

Kehilangan kompas moral dan fokus pengabdian pada umat ini lambat laun akan mengikis habis kepercayaan basis massa terhadap kepemimpinan moral para pengurusnya.

Secara pragmatis, panitia muktamar selalu punya apologi. Mereka berlindung di balik dalih realisme politik dan hubungan simbiosis mutualisme, seolah kehadiran fisik presiden membawa legitimasi mutlak yang tak boleh terlewatkan. 

Menolak tunduk pada jadwal kepresidenan dianggap sebagai kerugian politik. Namun, kalkulasi untung-rugi ala pedagang politik ini justru mengonfirmasi adanya degradasi nilai kepemimpinan moral yang sangat akut.

Sikap serba adaptif yang dipertontonkan oleh oknum elite PBNU demi menyenangkan istana telah mengorbankan ribuan kader dan kiai daerah. Mereka dipaksa terlantar dalam ketidakpastian jadwal, sekadar demi memuluskan agenda segelintir pengurus pusat yang ingin menyetor muka ke hadapan penguasa baru. 

Baca juga: Halaqah Alim Ulama di Sidoarjo, Ingatkan Muktamar NU Jangan Dirusak Politik Uang!

Jika marwah NU terus dikorbankan demi syahwat jabatan, maka muktamar ini tak lebih dari sekadar stempel bagi kepentingan rezim yang berkuasa, sementara organisasi ini telah kehilangan kedaulatan, independensi, dan integritas moralnya di hadapan sejarah.{*}

*KH Zahrul Azhar As'ad alias Gus Hans - Sekjen Gerakan Nasional (Gernas) Ayo Mondok, Wakil Rektor Unipdu Jombang.

| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Rofiq Kurdi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur