Banyuwangi Jadi Pilot Project Entas Kemiskinan, Warga Miskin Masih 100,13 Ribu!
BANYUWANGI | Barometerjatim.com – Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Kabupaten Banyuwangi sebagai pilot project program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi (PPSE).
Mendapat kepercayaan dari pusat, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi teknis dari Kemensos.
“Ini menjadi PR bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat,” katanya saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan di Banyuwangi, Jumat (21/8/2026).
“Kami yakin program ini akan bermanfaat bagi warga, tidak hanya bansos namun juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi rakyat,” sambungnya.
Lantas, bagaimana dengan kondisi kemiskinan di Banyuwangi? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 6,13%, menurun 0,41% terhadap Maret 2024 sebesar 6,54%.
Secara jumlah, penduduk miskin di Banyuwangi pada Maret 2025 sebanyak 100,13 ribu orang atau berkurang 6,48 ribu orang terhadap Maret 2024 sebanyak 106,61 ribu orang.
Sedangkan garis kemiskinan Banyuwangi pada Maret 2025 sebesar Rp 485.012/kapit/bulan, bertambah Rp 14.299/kapita/bulan atau meningkat 3,04% bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 sebesar Rp 470.713.
Pada Maret 2025, secara rata-rata rumah tangga miskin di Banyuwangi memiliki 3,77 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya batas garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata sebesar Rp 1.828.495/rumah tangga/bulan.
Digitalisasi Perlinsos
Sementara itu Andy Kurniawan menuturkan, pemilihan Banyuwangi sebagai percontohan pengentasan kemiskinan tidak lepas dari keberhasilan menjalankan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) yang kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota se-Indonesia.
Atas capaian tersebut, lanjut Andy, Kemensos kembali memilih Banyuwangi sebagai lokasi percontohan untuk mengembangkan model pemberdayaan dalam pengentasan kemiskinan.
"Model pengentasan kemiskinan ini tidak bisa kita uji di banyak tempat secara bersamaan, harus fokus di lokasi tertentu. Oleh karena itu kami memilih Banyuwangi sebagai model percontohan, harapannya kesuksesan Perlinsos terulang lagi di sini," ujarnya.
Salah satu program yang akan dikembangkan adalah PPSE, yakni program pemberdayaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi melalui pendekatan individu maupun kelompok.
Program ini dilakukan melalui penguatan kemampuan, kepemilikan aset, dan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Sasaran programnya mencakup KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat (SR),” katanya.
Prioritas, terang Andy, diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1-4, berusia 19-64 tahun, serta telah menjadi penerima PKH dan/atau Sembako minimal selama satu tahun.
KPM yang telah memiliki rintisan usaha akan mendapat prioritas karena program diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi yang sudah berjalan.
“Selain itu, program juga dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial sesuai dengan kriteria yang ditetapkan,” ujarnya.{*}
| Baca berita Kemiskinan. Baca tulisan terukur Andriansyah | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
