Halaqah Alim Ulama di Sidoarjo, Ingatkan Muktamar NU Jangan Dirusak Politik Uang!
SIDOARJO | Barometerjatim.com – Sejumlah kiai pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di Ponpes Al Khoziny Buduran, Sidoarjo dalam Halaqah Alim Ulama Pengasuh Ponpes, Senin (24/8/2026).
Forum bertema “Merawat Khittah untuk Persatuan Jamiyyah Nahdlatul Ulama (NU)” tersebut menjadi ruang untuk menyamakan pandangan mengenai arah NU, khususnya menjelang Muktamar ke-35 di Ponpes Tambakberas, Jombang, 27-31 Agustus 2026.
Kiai yang hadir antara lain KHR Abdussalam Mujib Buduran, KH Luqman Harist Dimyathi Tremas, KH Kafabihi Mahrus Lirboyo Kediri, KH Nurul Huda Djazuli Kediri, KH Masnur Hasan Sidoarjo, KH Jami’ Bangil, KH R Abdul Hamid Abd Oodir Krapyak Jogja, KH Al Akbar Marbun Medan, KH Ubaidillah Sodaqoh Semarang, serta KH Said Aqil Siradj yang mengikuti forum melalui zoom.
Hadir pula KH M Ali Kholil, KH Nailurrokhman Idris Hamid, KH Makki Nashir Bangkalan, KH Latief Maliq Tambakberas, KH Said Abd Rokhim Sarang, KH Muhammad bin Abd Abbas, KH Abun Bunyamin, KH Sholeh Bahaudin, KH Zuhri Zaini, KH Ali Maschan Musa Surabaya, KH Ahmad Subakir Kediri, dan KH Abi Dawud Sidoarjo.
Tak Cukup Manajerial
Lewat forum tersebut, Kiai Kafabihi mengingatkan agar proses pemilihan kepemimpinan di NU pada Muktamar ke-35 nanti berlangsung dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai agama.
“Dalam halaqah, para kiai sepakat bahwa kepemimpinan NU tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan manajerial. Pemimpin NU harus memiliki keteladanan, spiritualitas keagamaan, akhlakul karimah, serta tetap berakar pada jamaah sebagai basis utama perjuangan organisasi,” katanya.
Kiai Kafabihi juga berpesan agar pelaksanaan Muktamar NU tidak dinodai praktik politik uang, karena bukan hanya merusak proses demokrasi organisasi tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai agama.
“Jangan sampai ada politik uang karena hal itu akan merusak semuanya. Politik uang sangat dilarang dalam agama,” pesannya.
Sementara itu Kiai Ali Maschan menyampaikan halaqah menghasilkan lima poin penting yang diharapkan menjadi pegangan dalam Muktamar ke-35 NU.
Pertama, para ulama menegaskan posisi NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang harus tetap kokoh dalam menjalankan khidmah kepada umat, bangsa, dan masyarakat.
“Kedua, NU diharapkan terus menjalankan fungsi sebagai himayatul ummah wa harokah al jamiyyah, yakni menjadi pelindung dan pengayom umat sekaligus menjaga kesinambungan organisasi, tradisi, serta cita-cita NU,” katanya.
Ketiga, pesantren ditegaskan sebagai pusat tradisi keilmuan NU. Pesantren dinilai memiliki posisi strategis dalam kaderisasi ulama, pembentukan karakter, serta menjaga tradisi turats dan nilai-nilai ahlussunnah wal jamaah.
Keempat, kepemimpinan NU harus bertumpu pada nilai spiritual dan tetap berakar pada jamaah. “Kepemimpinan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga harus mengedepankan keteladanan ulama dan akhlakul karimah,” ucapnya.
Sedangkan poin kelima penerapan kaidah dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan demi menjaga persatuan, marwah, dan keberlangsungan NU. Khittah untuk persatuan jamiyah NU,” jelasnya.
Mantan Ketua PWNU Jatim tersebut juga menekankan pentingnya kepemimpinan NU ke depan, agar tidak mudah terseret kepentingan politik jangka pendek. Menurutnya, kepemimpinan organisasi harus diarahkan pada pengabdian, kemaslahatan umat, serta menjaga marwah dan persatuan NU.
Dia juga menegaskan, bahwa khittah NU tidak semestinya hanya dipahami sebagai nostalgia mengenai hubungan NU dengan politik praktis.
“Khittah NU merupakan perisai untuk menjaga marwah organisasi. Khittah menjadi nalar keberanian NU untuk tetap independen, mandiri, berdaulat, dan berdiri di atas semua golongan demi kemaslahatan bersama,” ujarnya.{*}
| Baca berita Muktamar NU. Baca tulisan terukur Syaikhul Hadi | Barometer Jatim - Terukur Bicara Jawa Timur
